Pemain Baru Penyedia Layanan Keuangan Digital, Pos Indonesia Siapkan Sistemnya
loading...
Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal R Djoemadi mengatakan PT Pos optimistis dapat berpartisipasi untuk meningkatkan indeks inklusi keuangan seperti yang ditargetkan pemerintah. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah membuka peluang sebesar-besarnya bagi pemain baru, tidak terkecuali bila PT Pos Indonesia ingin berpartisipasi dalam penyediaan layanan di sektor keuangan digital . Pandemi Covid-19 menjadi momentum untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia.
Presiden Joko Widodo telah menargetkan indeks inklusi keuangan nasional 90% pada 2024. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan untuk mencapai target inklusi keuangan Indonesia sebesar 90 persen, pemerintah tidak akan bekerja sendiri. Akan selalu ada kolaborasi yang terus didorong baik antar kementerian atau lembaga, sektor pribadi, dan masyarakat.
"Ada tren peningkatan inklusi keuangan Indonesia. Pada 2016 meningkat 67,8%, 2019 meningkat 76,2%, dan 2024 ditargetkan menjadi 90%," kata Semuel saat menjadi keynote speaker dalam webinar Katadata dengan tema Peran Pos Indonesia dalam Inklusi Keuangan di Era Digital.
Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal R Djoemadi mengatakan PT Pos optimistis dapat berpartisipasi untuk meningkatkan indeks inklusi keuangan seperti yang ditargetkan pemerintah. PT Pos melihat potensi pasar finansial inklusi di Indonesia.
Ia menjelaskan, data survei tahun 2017, sekitar 49% penduduk Indonesia yang memiliki rekening bank. Data itu saat ini meningkat menjadi 53%.
"Sedangkan kalau kita lihat dunia, rata-rata orang yang punya akun keuangan itu sudah 80 persen, artinya Indonesia sebenarnya tertinggal. Banyak sekali orang yang tidak terhubung dengan sistem keuangan," kata Faizal.
Ia menuturkan, terdapat kesenjangan antara target inklusi keuangan sebesar 90% dengan pengguna sistem keuangan saat ini yang berjumlah 50 hingga 60%. "Gap sekitar 30%. PT Pos siap menyediakan sistem agar masyarakat yang belum terhubung sistem keuangan menjadi terhubung," tutur Faizal.
Sambung dia menjelaskan, PT Pos memiliki rekam jejak dalam sistem keuangan. PT Pos pernah tiga kali mempunyai bank, yaitu di masa Belanda Bank Tabungan Pos yang kemudian pada tahun 1959 berubah menjadi BTN, Bank Pos yang merupakan kerja sama dengan Rajawali namun dilikuidasi pada 1998-1999 saat krisis moneter, dan terakhir Bank Mantap Mandiri Taspen Pos. Namun PT Pos keluar dari Bank tersebut pada 2017.
"Pos punya sejarah panjang di jasa keuangan. Sejak berdirinya Pos 275 tahun yang lalu, salah satu tugas pos yang didirikan pada jaman Belanda, mengirimkan uang dari Belanda ke Indonesia atau sebaliknya, atau mengirimkan uang dari Batavia ke seluruh penjuru tanah air. Kami bukan pemain baru di jasa keuangan. PT Pos sangat optimistis dan sangat percaya diri ketika ingin membantu pemerintah dalam menutup gap tersebut," tuturnya.
Presiden Joko Widodo telah menargetkan indeks inklusi keuangan nasional 90% pada 2024. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan untuk mencapai target inklusi keuangan Indonesia sebesar 90 persen, pemerintah tidak akan bekerja sendiri. Akan selalu ada kolaborasi yang terus didorong baik antar kementerian atau lembaga, sektor pribadi, dan masyarakat.
"Ada tren peningkatan inklusi keuangan Indonesia. Pada 2016 meningkat 67,8%, 2019 meningkat 76,2%, dan 2024 ditargetkan menjadi 90%," kata Semuel saat menjadi keynote speaker dalam webinar Katadata dengan tema Peran Pos Indonesia dalam Inklusi Keuangan di Era Digital.
Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal R Djoemadi mengatakan PT Pos optimistis dapat berpartisipasi untuk meningkatkan indeks inklusi keuangan seperti yang ditargetkan pemerintah. PT Pos melihat potensi pasar finansial inklusi di Indonesia.
Ia menjelaskan, data survei tahun 2017, sekitar 49% penduduk Indonesia yang memiliki rekening bank. Data itu saat ini meningkat menjadi 53%.
"Sedangkan kalau kita lihat dunia, rata-rata orang yang punya akun keuangan itu sudah 80 persen, artinya Indonesia sebenarnya tertinggal. Banyak sekali orang yang tidak terhubung dengan sistem keuangan," kata Faizal.
Ia menuturkan, terdapat kesenjangan antara target inklusi keuangan sebesar 90% dengan pengguna sistem keuangan saat ini yang berjumlah 50 hingga 60%. "Gap sekitar 30%. PT Pos siap menyediakan sistem agar masyarakat yang belum terhubung sistem keuangan menjadi terhubung," tutur Faizal.
Sambung dia menjelaskan, PT Pos memiliki rekam jejak dalam sistem keuangan. PT Pos pernah tiga kali mempunyai bank, yaitu di masa Belanda Bank Tabungan Pos yang kemudian pada tahun 1959 berubah menjadi BTN, Bank Pos yang merupakan kerja sama dengan Rajawali namun dilikuidasi pada 1998-1999 saat krisis moneter, dan terakhir Bank Mantap Mandiri Taspen Pos. Namun PT Pos keluar dari Bank tersebut pada 2017.
"Pos punya sejarah panjang di jasa keuangan. Sejak berdirinya Pos 275 tahun yang lalu, salah satu tugas pos yang didirikan pada jaman Belanda, mengirimkan uang dari Belanda ke Indonesia atau sebaliknya, atau mengirimkan uang dari Batavia ke seluruh penjuru tanah air. Kami bukan pemain baru di jasa keuangan. PT Pos sangat optimistis dan sangat percaya diri ketika ingin membantu pemerintah dalam menutup gap tersebut," tuturnya.
Explore More