Punya Potensi Dikorupsi, Luhut Minta KPK Awasi 8 Proyek Pelabuhan
Selasa, 13 April 2021 - 13:05 WIB
loading...
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. FOTO/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah mempunyai belanja modal dan barang mencapai Rp1,300 triliun dalam 1 tahun. Kemudian, lanjut dia dari Rp1.300 triliun itu teridentifikasi ada 45 item yang besar dengan nilai USD34 miliar dan semuanya impor. Maka itu, pemerintah saat ini sedang sisir 17 item yang itu ternyata bisa dibuat didalam negeri atau Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
"Jadi 17 item itu dengan total mencapai USD17 miliar atau sama dengan Rp225 triliun, ini angka yang sangat besar kalau itu kita buat dan investasikan didalam negeri saja. Hal ini akan ciptakan lapangan kerja hingga pajak," ujar dia dalam acara KPK di Jakarta, Selasa (13/4/2021).
Baca Juga: Amburadul! Data Penerima Bansos Banyak yang Fiktif
Dia juga meminta kepada semua pihak agar sama-sama awasi proses TKDN tersebut. Di mana apabila TKDN ini bisa diawasi dengan baik, maka ke depannya akan bagus. Diantaranya proyek Batam logistik ekosistem dan 7 pelabuhannya lainnya yang akan dilaunching.
"Saya mohon juga KPK ikut didalam ini supaya bisa jalan karena banyak yang tidak mau ini jalan Kenapa tidak mau jalan karena di situ langsung berkorupsi itu yang sangat banyak," jelas dia.
"Jadi 17 item itu dengan total mencapai USD17 miliar atau sama dengan Rp225 triliun, ini angka yang sangat besar kalau itu kita buat dan investasikan didalam negeri saja. Hal ini akan ciptakan lapangan kerja hingga pajak," ujar dia dalam acara KPK di Jakarta, Selasa (13/4/2021).
Baca Juga: Amburadul! Data Penerima Bansos Banyak yang Fiktif
Dia juga meminta kepada semua pihak agar sama-sama awasi proses TKDN tersebut. Di mana apabila TKDN ini bisa diawasi dengan baik, maka ke depannya akan bagus. Diantaranya proyek Batam logistik ekosistem dan 7 pelabuhannya lainnya yang akan dilaunching.
"Saya mohon juga KPK ikut didalam ini supaya bisa jalan karena banyak yang tidak mau ini jalan Kenapa tidak mau jalan karena di situ langsung berkorupsi itu yang sangat banyak," jelas dia.
Lihat Juga :
