Punya Potensi Dikorupsi, Luhut Minta KPK Awasi 8 Proyek Pelabuhan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah mempunyai belanja modal dan barang mencapai Rp1,300 triliun dalam 1 tahun. Kemudian, lanjut dia dari Rp1.300 triliun itu teridentifikasi ada 45 item yang besar dengan nilai USD34 miliar dan semuanya impor. Maka itu, pemerintah saat ini sedang sisir 17 item yang itu ternyata bisa dibuat didalam negeri atau Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

"Jadi 17 item itu dengan total mencapai USD17 miliar atau sama dengan Rp225 triliun, ini angka yang sangat besar kalau itu kita buat dan investasikan didalam negeri saja. Hal ini akan ciptakan lapangan kerja hingga pajak," ujar dia dalam acara KPK di Jakarta, Selasa (13/4/2021).



Dia juga meminta kepada semua pihak agar sama-sama awasi proses TKDN tersebut. Di mana apabila TKDN ini bisa diawasi dengan baik, maka ke depannya akan bagus. Diantaranya proyek Batam logistik ekosistem dan 7 pelabuhannya lainnya yang akan dilaunching.

"Saya mohon juga KPK ikut didalam ini supaya bisa jalan karena banyak yang tidak mau ini jalan Kenapa tidak mau jalan karena di situ langsung berkorupsi itu yang sangat banyak," jelas dia.

Pihaknya juga berharap penurunan biaya logistik antara 5 sampai 10% itu akan bisa menjadi memperlihatkan kepada negara lain agar bisa masuk ke Indonessia. "Dan dengan adanya digitalisasi seperti OSS juga salah satu kunci sehingga mengurangi kontak-kontak pribadi antara pejabat dengan investor atau dengan pedagang," ungkap dia.



Sebelumnya, pemerintah telah meluncurkan ekosistem logistik di Batam atau Batam Logistic Ecosystem (BLE). Peluncuran itu sebagai percontohan untuk ekosistem logistik nasional (National Logistic Ecosystem/NLE). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah pada 2021 ini menargetkan untuk merampungkan pengembangan NLE di 8 pelabuhan Tanah Air.