Jamin Keamanan Wilayah Pesisir Laut Arafura, Kemenko Marves Lakukan Ini
Senin, 19 April 2021 - 21:36 WIB
loading...
Pemerintah terus mengupayakan keamanan dan penanganan masalah-masalah kelautan lintas batas, termasuk wilayah pesisir di Laut Arafura dan Laut Timor (ATS). Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah terus mengupayakan keamanan dan penanganan masalah-masalah kelautan lintas batas, termasuk wilayah pesisir di Laut Arafura dan Laut Timor (ATS) yang berbatasan langsung dengan Indonesia, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini.
Baca Juga: Erick Thohir Akan Bangun Infrastruktur Kelautan dari Bali hingga Raja Ampat
Hal itu untuk memastikan pengelolaan yang terintegrasi serta pemanfaatan sumber daya pesisir yang berkelanjutan. Kemenko Marves memimpin koordinasi dengan membuat rancangan awal (draft) dokumen konvensi Marine Environmental Protection di Laut Arafura dan Laut Timor (ATS) di Bogor Jawa Barat.
"Indonesia mengusulkan suatu Draft Regional Convention on the Sustainable Protection of the Marine Environment and the Management Coastal Region in the Arafura and Timor Sea (Konvensi Regional untuk perlindungan lingkungan laut dan pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan untuk wilayah Arafura dan Laut Timor)," ujar Plt Asisten Deputi (Asdep) Keamanan dan Ketahanan Maritim, Helyus Komar dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/2/2021).
Dalam rancangan dokumen itu, lanjutnya, tidak hanya memuat hal-hal yang dapat mengidentifikasi masalah lingkungan prioritas lintas batas Laut Arafura dan Timor. Namun juga dampak lingkungan dan sosial-ekonomi, isu-isu sektoral serta akar penyebab dan tata kelola masyarakat pesisir di wilayah tersebut.
Lebih lanjut, Asisten Deputi (Asdep) Hukum dan Perjanjian Maritim, Radian Nurcahyo juga mengutarakan beberapa rekomendasi terkait daerah ATS, seperti perlunya peningkatan wilayah konservasi di daerah ATS.
"Selanjutnya, penting juga melakukan peningkatan daya saing komoditas perikanan. Hal ini secara langsung ataupun tidak dapat mendorong kesejahteraan masyarakat. Selain itu, yang tidak kalah penting ialah pemberantasan IUU (Illegal, Unreported, and Unregulated) Fishing," ungkap dia.
Baca Juga: Refleksi Akhir Tahun, Saatnya Pembaharuan Hukum Kemaritiman Indonesia
Hal tersebut penting untuk dikawal sehubungan dengan kayanya sumber daya laut yang berada di wilayah ATS. Langkah selanjutnya, secara paralel, menurut Plt Asdep Komar, pemerintah akan menyampaikan secara resmi draft Regional Convention tersebut kepada para pihak (Australia, Timor Leste, Papua Nugini).
"Sementara di tingkat nasional, kami juga telah menyampaikan permintaan nama-nama pejabat yang akan menjadi bagian dari Tim Nasional Penyusunan Draft Regional Convention tersebut sekaligus untuk menyusun roadmap yang perlu disinergikan dengan kepentingan nasional Indonesia dengan ketiga negara pihak lainnya," tandas dia.
Baca Juga: Erick Thohir Akan Bangun Infrastruktur Kelautan dari Bali hingga Raja Ampat
Hal itu untuk memastikan pengelolaan yang terintegrasi serta pemanfaatan sumber daya pesisir yang berkelanjutan. Kemenko Marves memimpin koordinasi dengan membuat rancangan awal (draft) dokumen konvensi Marine Environmental Protection di Laut Arafura dan Laut Timor (ATS) di Bogor Jawa Barat.
"Indonesia mengusulkan suatu Draft Regional Convention on the Sustainable Protection of the Marine Environment and the Management Coastal Region in the Arafura and Timor Sea (Konvensi Regional untuk perlindungan lingkungan laut dan pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan untuk wilayah Arafura dan Laut Timor)," ujar Plt Asisten Deputi (Asdep) Keamanan dan Ketahanan Maritim, Helyus Komar dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/2/2021).
Dalam rancangan dokumen itu, lanjutnya, tidak hanya memuat hal-hal yang dapat mengidentifikasi masalah lingkungan prioritas lintas batas Laut Arafura dan Timor. Namun juga dampak lingkungan dan sosial-ekonomi, isu-isu sektoral serta akar penyebab dan tata kelola masyarakat pesisir di wilayah tersebut.
Lebih lanjut, Asisten Deputi (Asdep) Hukum dan Perjanjian Maritim, Radian Nurcahyo juga mengutarakan beberapa rekomendasi terkait daerah ATS, seperti perlunya peningkatan wilayah konservasi di daerah ATS.
"Selanjutnya, penting juga melakukan peningkatan daya saing komoditas perikanan. Hal ini secara langsung ataupun tidak dapat mendorong kesejahteraan masyarakat. Selain itu, yang tidak kalah penting ialah pemberantasan IUU (Illegal, Unreported, and Unregulated) Fishing," ungkap dia.
Baca Juga: Refleksi Akhir Tahun, Saatnya Pembaharuan Hukum Kemaritiman Indonesia
Hal tersebut penting untuk dikawal sehubungan dengan kayanya sumber daya laut yang berada di wilayah ATS. Langkah selanjutnya, secara paralel, menurut Plt Asdep Komar, pemerintah akan menyampaikan secara resmi draft Regional Convention tersebut kepada para pihak (Australia, Timor Leste, Papua Nugini).
"Sementara di tingkat nasional, kami juga telah menyampaikan permintaan nama-nama pejabat yang akan menjadi bagian dari Tim Nasional Penyusunan Draft Regional Convention tersebut sekaligus untuk menyusun roadmap yang perlu disinergikan dengan kepentingan nasional Indonesia dengan ketiga negara pihak lainnya," tandas dia.
(akr)
Lihat Juga :
