Utang Capai Rp5.192,56 T, Menkeu Bakal Genjot Pendapatan Negara
loading...
Kementerian Keuangan akan menggenjot pendapatan negara guna mengimbangi peningkatan jumlah utang pemerintah yang rasionya telah mencapai 32,12% dari PDB. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat total utang pemerintah per Maret 2020 mencapai Rp5.192,56 triliun. Utang ini bertambah lebih dari Rp400 triliun dari posisi akhir tahun lalu sebesar Rp4.779,28 triliun.
Dengan perkembangan ini, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto bahkan mencapai 32,12%. Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan terus menjalankan strategi pengelolaan pembiayaan utang secara hati-hati dan terjaga.
"Ke depan, postur pembiayaan akan berubah seiring dengan menggenjot pendapatan yang tertekan dan belanja yang tumbuh," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Minggu (19/4/2020).
Dia menjelaskan, pada tahun ini realisasi pembiayaan utang hingga akhir Maret mencapai Rp76,48 triliun, turun 57,17%. Secada rinci realisasi ini berasal dari SBN sebesar Rp83,9 triliun dan realisasi pinjaman sebesar negatif Rp7,42 triliun.
"Realisasi pembiayaan APBN melalui utang hingga Maret 2020 juga mengalami penurunan sebesar 57,17% jika dibandingkan realisasi pada periode tahun sebelumnya. Penurunan tersebut juga didorong oleh adanya tekanan di pasar keuangan pada bulan Maret," katanya.
Sebagai informasi, utang pemerintah masih didominasi dalam bentuk surat berharga negara yang mencapai Rp4.292,73 triliun atau 82,67% dari total utang pemerintah. Ini terdiri dari SBN domestik Rp3.036,96 triliun dan SBN valas Rp1.255,77 triliun. Adapun SBN domestik berupa surat utang negara mencapai Rp2.520 triliun dan surat Rp516,96 triliun. Kemudian SBN valas berupa SUN tercatat sebesar Rp1.006,99 triliun dan SBSN Rp248,78 triliun.
Sementara itu, sebanyak Rp899,83 triliun atau 17,33% dari total utang pemerintah dalam bentuk pinjaman. Secara lebih rinci, pinjaman dalam negeri sebesar Rp10,23 triliun dan pinjaman luar negeri Rp889,6 triliun.
Dengan perkembangan ini, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto bahkan mencapai 32,12%. Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan terus menjalankan strategi pengelolaan pembiayaan utang secara hati-hati dan terjaga.
"Ke depan, postur pembiayaan akan berubah seiring dengan menggenjot pendapatan yang tertekan dan belanja yang tumbuh," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Minggu (19/4/2020).
Dia menjelaskan, pada tahun ini realisasi pembiayaan utang hingga akhir Maret mencapai Rp76,48 triliun, turun 57,17%. Secada rinci realisasi ini berasal dari SBN sebesar Rp83,9 triliun dan realisasi pinjaman sebesar negatif Rp7,42 triliun.
"Realisasi pembiayaan APBN melalui utang hingga Maret 2020 juga mengalami penurunan sebesar 57,17% jika dibandingkan realisasi pada periode tahun sebelumnya. Penurunan tersebut juga didorong oleh adanya tekanan di pasar keuangan pada bulan Maret," katanya.
Sebagai informasi, utang pemerintah masih didominasi dalam bentuk surat berharga negara yang mencapai Rp4.292,73 triliun atau 82,67% dari total utang pemerintah. Ini terdiri dari SBN domestik Rp3.036,96 triliun dan SBN valas Rp1.255,77 triliun. Adapun SBN domestik berupa surat utang negara mencapai Rp2.520 triliun dan surat Rp516,96 triliun. Kemudian SBN valas berupa SUN tercatat sebesar Rp1.006,99 triliun dan SBSN Rp248,78 triliun.
Sementara itu, sebanyak Rp899,83 triliun atau 17,33% dari total utang pemerintah dalam bentuk pinjaman. Secara lebih rinci, pinjaman dalam negeri sebesar Rp10,23 triliun dan pinjaman luar negeri Rp889,6 triliun.
(fai)
Explore More