Mudik 2021 Dilarang, Indonesia Tidak Ingin Bernasib Sama seperti India

JAKARTA - Pemerintah kembali menegaskan larangan mudik dilakukan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 . Keputusan itu diambil pemerintah melihat adanya potensi lonjakan kasus dalam tiap libur panjang.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto . Ia menyebut, larangan mudik Lebaran 2021 ditujukan untuk menjaga keseimbangan antara pengendalian Covid-19 dengan pemulihan ekonomi nasional.



Menko Airlangga mengatakan, pembelajaran dari Libur Mudik Lebaran tahun 2020 lalu, dengan adanya pengaturan pembatasan yang sangat ketat, dampaknya perekonomian pada Q2-2020 terkontraksi -5,32%. Oleh karena itu, pada Libur Mudik Lebaran tahun ini, selain upaya pembatasan dan peniadaan kegiatan mudik.

Juga diimbangi dengan berbagai program yang tujuannya untuk mendorong pemulihan ekonomi, terutama melalui peningkatan konsumsi masyarakat, sebagai komponen terbesar PDB kita.

“Pemerintah akan konsisten menjaga keseimbangan antara Program Pengendalian Covid-19, dengan Program Pengungkit Perekonomian yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi,” imbuh Menko Airlangga.

Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Raden Pardede mengatakan, pemerintah tidak ingin kejadian di India menimpa Indonesia.

Saat ini, India tengah menghadapi lonjakan kasus Covid-19. Untuk itu, dia meminta masyarakat mengerti terhadap kebijakan tidak populis yang diambil pemerintah, termasuk memperpanjang PPKM mikro.

"Ini adalah dalam rangka melindungi kesehatan yang utama. Kalau kesehatan kita tidak terlindungi, bagaimana kita bicara ekonomi? Jadi kesehatan yang terlindungi tadi itu yang membangkitkan optimisme," kata Raden Pardede dalam Dialog Produktif Rabu Utama Proyeksi Pemulihan Ekonomi Nasional yang disiarkan langsung dari Media Center KPCPEN.

Raden menyebut, pemerintah akan melonggarkan kegiatan masyarakat ketika kasus Covid-19 sudah bisa terkendali. Saat ini pun pemerintah terus mempercepat program vaksinasi, sehingga upaya pemulihan ekonomi nasional bisa tercapai.

"Nanti sesudah keadaan lebih baik, vaksinasinya makin bagus, makin cepat, nantinya baru kita kemudian melonggarkan ekonomi kita. Tapi tetap dengan protokol kesehatan dulu untuk sementara waktu ini," kata Raden.

Raden menyebut bahwa hingga 20 April, jumlah masyarakat yang telah menerima vaksin baik suntikan pertama dan kedua adalah sebanyak 17,25 juta orang. Jika target vaksinasi bisa optimal dan penyebaran Covid-19 bisa dikendalikan, Raden yakin hal tersebut bisa mendorong optimisme bahwa ekonomi juga kian membaik.

Kepercayaan Masyarakat

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI), Hasbullah Thabrany mengatakan penurunan kasus Covid-19, secara bertahap bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk kembali beraktivitas dan kembali menggerakan roda perekonomian.

Sehingga pelarangan mudik tahun ini harus dilakukan, agar tidak menimbulkan lonjakan kasus positif Covid-19.

"Ini kalau tidak dikendalikan akan menimbulkan kasus baru. Padahal saat ini kasus aktif Covid-19 sudah mulai melandai dan perekonomian sudah kembali pada tren positif. Ini harus kita jaga bersama. Saat ini dengan teknologi silaturahmi bisa dilakukan dengan telepon atau video call kapan saja,” ujar Hasbullah.

Menurut Hasbullah, kalau masyarakat tetap memaksakan diri untuk mudik dan terjadi lonjakan kasus. Maka pemerintah akan melakukan pengetatan kegiatan, tidak seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro yang saat ini berjalan.

“Lonjakan kasus baru akan menimbulkan reaksi ketakutan baru, dan mau tidak mau pemerintah akan melakukan pengetatan aktivitas kembali. Ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang melambat. Jadi solusi terbaik adalah agar masyarakat tidak mudik ke kampung halaman,” kata Hasbullah.