UMKM Butuh Ekosistem Pendukung Hadapi Booming Ekonomi

JAKARTA - Kredit modal kerja baru yang diatur dalam (POJK) Nomor 48/2020, dinilai dapat menjadi salah satu solusi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menghadapi booming ekonomi, setelah pulih dari dampak pandemi Covid-19.

Ekonom Indef, Bhima Yudhistria, mengatakan pada tahun 2020, fokus UMKM adalah bertahan menghadapi dampak pandemi Covid-19. Umumnya, pelaku UMKM mampu bertahan dengan melakukan penyesuaian bisnis atau memanfaatkan cadangan modal yang tersisa.


Namun, jelasnya, di tahun 2021, pelaku UMKM tidak hanya harus bisa memulai bisnisnya, tetapi juga harus siap menghadapi booming ekonomi, seperti yang terjadi pasca-pemulihan ekonomi dari krisis di tahun 1930, 1998 atau 2008.

“UMKM itu yang bertahan dan restart bisnis tahun 2021, tidak siap dengan boomingnya. Bagaimana mencari pendanaan murah, bagaimana dengan inovasi bisnisnya dan mengatasi pergeseran prilaku konsumsi,” kata Bhima dalam webinar soal dampak pandemi Covid-19 untuk sektor UMKM yang digelar SBM ITB bersama Alika Communication di Jakarta, Kamis (29/4/2021).

Faktor yang paling penting dalam memulai bisnis ke depan, menurut Bhima, adalah modal yang sudah terkuras selama hampir satu tahun lebih karena bertahan di tengah pandemi. Sehingga, perlu disiapkan ekosistem pendukung pelaku UMKM menghadapi booming ekonomi.

Seperti diketahui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan POJK Nomor 48/2020, yang merupakan revisi dari POJK Nomor 11/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. OJK mengatur fasilitas restrukturisasi kredit dan penyaluran kredit modal kerja baru bagi pelaku usaha, termasuk UMKM yang terdampak pandemi.

Di tempat yang sama, dosen MBA ITB, Erman Sumirat, mengatakan tantangan kunci bagi UMKM selama pandemi adalah mengatasi masalah cash flow operasional, permintaan produk dan jasa turun, bisnis ditutup, peluang untuk bertemu dengan klien berkurang, serta isu perubahan strategi bisnis untuk menawarkan jasa dan produk.

Dari sisi keuangan, selain relaksasi kredit dan modal kerja baru, dia menilai program OJK menerbitkan regulasi dan menciptakan ekosistem Bank Digital sangat efektif mengembangkan UMKM. Bank Digital tidak hanya mendukung program digitalisasi UMKM, tetapi juga memangkas biaya modal, terutama dari bunga pinjaman.

“Langkah yang perlu didorong adalah digitalisasi UMKM, memperkuat ekosistem UMKM dari hulu hingga hilir. Kebijakan restrukturisasi kedit dan pembiayaan. Sejalan dengan itu, kuncinya adalah mobilisasi masyarakat dengan mempercepat vaksinasi,” ujar Erman.

Sementara dalam diskusi itu, merespons kebijakan kredit modal baru yang diterbitkan OJK, CEO & Founder Jago Coffee, Yoshua Tanu, mengakui ada keinginan untuk menarik pinjaman baru, tetapi masih mempertimbangkan dan melihat perkembangan suku bunga kedit dan jangka waktu pinjaman.

Menurutnya, alasan utama menarik kredit adalah untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis dan untuk stabilitas bisnis di jangka panjang, sehingga tidak hanya kredit jangka pandek, pihaknya juga membutuhkan pinjaman bertenor panjang.



Sedangkan, untuk memperkuat ekosistem perbaikan ekonomi nasional, Deputi Komisioner Perbankan III OJK, Slamet Edy Purnomo, dalam acara yang sama menjelaskan, ke depan OJK mengusulkan lima langkah untuk mengembangkan UMKM.

Pertama, saat ini perbankan lebih membutuhkan penjaminan karena pada umumnya bank masih memiliki banyak cadangan likuiditas. Kedua, menambah cakupan UMKM yang masuk dalam program restrukturisasi dan modal kerja baru.

Ketiga, biaya dokumen-dokumen kredit UMKM perlu diberikan keringanan untuk menekan cost proses kredit UMKM. Keempat, insentif pajak untuk bank-bank yang memiliki porsi kredit UMKM di atas 30%. Kelima, Penghapusan data NPL debitur di atas Rp5 miliar.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan sejumlah indikator ekonomi juga sudah menunjukkan sinyal pemulihan ekonomi di kuartal kedua tahun ini.

Pertumbuhan ekonomi dari sisi demand didorong oleh peningkatan konsumsi, investasi, dukungan dari belanja Pemerintah melalui Kementerian dan Lembaga Negara, serta program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Perbaikan ini akan sangat berpengaruh signifikan pada perekonomian nasional karena sektor konsumsi dan investasi masing-masing menguasai sekitar 57,7% dan 31% dari Produk Domestik Bruto (PDB).