Komitmen Ekonomi Hijau Jokowi Butuh Dukungan Semua Pihak
loading...
Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekonomi hijau (green economy) di Indonesia dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021 di Istana Negara, kemarin (4/5). Pernyataan Presiden menjadi langkah penting dalam penguatan ekonomi hijau dan mencegah krisis iklim.
Menurut Presiden, Indonesia mempunyai potensi kekayaan alam seperti hutan tropis yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk paru-paru dunia. Untuk memperkuat green economy ini, Jokowi mengatakan, transformasi energi menuju energi baru dan terbarukan harus dimulai.
Baca juga: Tito Jengkel, Setiap Rakor APBD yang Diurus Cuma Belanja PNS
“Karena itu, green technology dan green product harus diperkuat untuk meningkatkan daya saing Indonesia di luar negeri,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Paul Butar Butar menyambut baik komitmen yang disampaikan Presiden dalam Musrenbangnas tersebut. Bagi Paul, transformasi menuju energi baru dan terbarukan adalah sebuah keharusan yang wajib dijalankan oleh pemerintah dan semua stakeholder. “Energi baru dan terbarukan adalah masa depan kita,” ujar Paul.
Dikatakannya, sehubungan dengan statement Presiden tersebut dan dalam rangka mencapai net zero emission tahun 2050, Indonesia sudah harus memaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan sedikitnya 50% di tahun 2050. Selain itu, mulai mengurangi penggunaan energi berbasis fosil dan sama sekali tidak menggunakan BBM fosil lagi mulai 2050, kecuali menggunakan teknologi carbon capture and storage.
Paul yang juga anggota koalisi masyarakat sipil generasi hijau (Gerakan Ekonomi Hijau Masyarakat Indonesia), menegaskan, transisi menuju energi baru dan terbarukan membutuhkan dukungan dan keseriusan pemerintah di semua tingkatan, terutama dukungan regulasi dan kebijakan fiskal di tingkat nasional dan daerah. Selain itu, lanjut Paul, Indonesia membutuhkan peta jalan (roadmap) transisi energi menuju net zero emission tahun 2050.
“Karena itu, komitmen Presiden yang disampaikan dalam Musrenbangnas tersebut perlu kita dukung dan apresiasi bersama,” kata Paul.
Senada dengan Paul, Sekjen FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) yang juga Koordinator Koalisi Generasi Hijau, Misbah Hasan, menambahkan, transisi menuju ekonomi hijau tidak cukup hanya di level komitmen politik. Ini membutuhkan kemampuan eksekusi di tingkat birokrasi oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, dukungan pendanaan dari APBN dan APBD menjadi sebuah keharusan dalam memperkuat komitmen yang sudah disampaikan Presiden ini.
Memang terdapat sejumlah skema kebijakan fiskal yang bisa digunakan pemerintah untuk memperkuat transisi menuju green economy, termasuk skema perpajakan, penandaan anggaran (budget tagging), dan juga transfer anggaran berbasis ekologi. Namun Misbah memberi penekanan supaya pemerintah mengalokasikan anggaran yang memadai dalam APBN 2022 untuk mendukung komitmen politik Presiden ini.
Menurut Presiden, Indonesia mempunyai potensi kekayaan alam seperti hutan tropis yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk paru-paru dunia. Untuk memperkuat green economy ini, Jokowi mengatakan, transformasi energi menuju energi baru dan terbarukan harus dimulai.
Baca juga: Tito Jengkel, Setiap Rakor APBD yang Diurus Cuma Belanja PNS
“Karena itu, green technology dan green product harus diperkuat untuk meningkatkan daya saing Indonesia di luar negeri,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Paul Butar Butar menyambut baik komitmen yang disampaikan Presiden dalam Musrenbangnas tersebut. Bagi Paul, transformasi menuju energi baru dan terbarukan adalah sebuah keharusan yang wajib dijalankan oleh pemerintah dan semua stakeholder. “Energi baru dan terbarukan adalah masa depan kita,” ujar Paul.
Dikatakannya, sehubungan dengan statement Presiden tersebut dan dalam rangka mencapai net zero emission tahun 2050, Indonesia sudah harus memaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan sedikitnya 50% di tahun 2050. Selain itu, mulai mengurangi penggunaan energi berbasis fosil dan sama sekali tidak menggunakan BBM fosil lagi mulai 2050, kecuali menggunakan teknologi carbon capture and storage.
Paul yang juga anggota koalisi masyarakat sipil generasi hijau (Gerakan Ekonomi Hijau Masyarakat Indonesia), menegaskan, transisi menuju energi baru dan terbarukan membutuhkan dukungan dan keseriusan pemerintah di semua tingkatan, terutama dukungan regulasi dan kebijakan fiskal di tingkat nasional dan daerah. Selain itu, lanjut Paul, Indonesia membutuhkan peta jalan (roadmap) transisi energi menuju net zero emission tahun 2050.
“Karena itu, komitmen Presiden yang disampaikan dalam Musrenbangnas tersebut perlu kita dukung dan apresiasi bersama,” kata Paul.
Senada dengan Paul, Sekjen FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) yang juga Koordinator Koalisi Generasi Hijau, Misbah Hasan, menambahkan, transisi menuju ekonomi hijau tidak cukup hanya di level komitmen politik. Ini membutuhkan kemampuan eksekusi di tingkat birokrasi oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, dukungan pendanaan dari APBN dan APBD menjadi sebuah keharusan dalam memperkuat komitmen yang sudah disampaikan Presiden ini.
Memang terdapat sejumlah skema kebijakan fiskal yang bisa digunakan pemerintah untuk memperkuat transisi menuju green economy, termasuk skema perpajakan, penandaan anggaran (budget tagging), dan juga transfer anggaran berbasis ekologi. Namun Misbah memberi penekanan supaya pemerintah mengalokasikan anggaran yang memadai dalam APBN 2022 untuk mendukung komitmen politik Presiden ini.
Lihat Juga :
