Tito Jengkel, Setiap Rakor APBD yang Diurus Cuma Belanja PNS
Selasa, 04 Mei 2021 - 14:16 WIB
loading...
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. FOTO/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut bahwa hampir semua daerah memiliki porsi belanja pegawai yang cukup tinggi jika dibandingkan belanja modal. Hal ini tidak berdampak siginifikan terhadap belanja modal yang seharusnya bisa menyejahterkan masyarakat.
“Kami sudah keliling ke berapa daerah. Saya ga ingin sebutkan. Tidak enak. Hampir semua daerah itu belanja itu proporsi belanja modalnya kecil. Belanja modal itu adalah belanja langsung ke masyarakat. Baik untuk pendidikan, kesehatan dan lain-lain,” katanya dalam Musrenbangnas, Selasa (4/5/2021).
Baca Juga: Dear PNS, Bersyukurlah Negara Gak Bangkrut Masih Dapat THR
Dia menyebut bahwa sebagian besar belanja di daerah diperuntukan untuk belanja pegawai dan operasional. Bahkan belanja operasional pun ujung-ujungnya juga untuk pegawai. “Hampir 70an%, ada bahkan yang 80an% itu belanja untuk pegawai atau belanja operasional. Jadi belanja pegawai dan belanja operasional untuk pegawai juga. Termasuk beli barang untuk kepentingan pegawai juga,” ujarnya.
Mantan Kapolri ini mengatakan bahwa program belanja pegawai dan operasional pun bermacam macam. Salah satunya penguatan dengan menggelar rapat koordinasi (rakor). Dimana menurutnya program ini seringkali hanya berujung pada honor. “Macam-macam programnya.Penguatan ini, penguatan ini. Saya sampe sampaikan kapan kuat-kuatnya gitu penguatan terus. Dengan rakor, rakor isinya honor nantinya,” ujarnya.
Baca Juga: Hore! PNS Boleh Mudik, Asalkan Izin Dinas
Tito mengaku telah melakukan pengecekan ke daerah terkait hal ini. Menurutnya banyak kepala daerah yang tidak tahu soal ini. “Saya sudah cek juga kepada teman-teman kepala daerah. Teman-teman kepala daerah tidak tahu, main tanda tangan saja. Kenapa? Karena diajukan oleh Bappeda, kemudian diajukan oleh Sekda. Kemudian yang penting apa yang dititipkan oleh kepala daerah itu terakomodir yaitu tanda tangan. Itulah yang terjadi,” pungkasnya
“Kami sudah keliling ke berapa daerah. Saya ga ingin sebutkan. Tidak enak. Hampir semua daerah itu belanja itu proporsi belanja modalnya kecil. Belanja modal itu adalah belanja langsung ke masyarakat. Baik untuk pendidikan, kesehatan dan lain-lain,” katanya dalam Musrenbangnas, Selasa (4/5/2021).
Baca Juga: Dear PNS, Bersyukurlah Negara Gak Bangkrut Masih Dapat THR
Dia menyebut bahwa sebagian besar belanja di daerah diperuntukan untuk belanja pegawai dan operasional. Bahkan belanja operasional pun ujung-ujungnya juga untuk pegawai. “Hampir 70an%, ada bahkan yang 80an% itu belanja untuk pegawai atau belanja operasional. Jadi belanja pegawai dan belanja operasional untuk pegawai juga. Termasuk beli barang untuk kepentingan pegawai juga,” ujarnya.
Mantan Kapolri ini mengatakan bahwa program belanja pegawai dan operasional pun bermacam macam. Salah satunya penguatan dengan menggelar rapat koordinasi (rakor). Dimana menurutnya program ini seringkali hanya berujung pada honor. “Macam-macam programnya.Penguatan ini, penguatan ini. Saya sampe sampaikan kapan kuat-kuatnya gitu penguatan terus. Dengan rakor, rakor isinya honor nantinya,” ujarnya.
Baca Juga: Hore! PNS Boleh Mudik, Asalkan Izin Dinas
Tito mengaku telah melakukan pengecekan ke daerah terkait hal ini. Menurutnya banyak kepala daerah yang tidak tahu soal ini. “Saya sudah cek juga kepada teman-teman kepala daerah. Teman-teman kepala daerah tidak tahu, main tanda tangan saja. Kenapa? Karena diajukan oleh Bappeda, kemudian diajukan oleh Sekda. Kemudian yang penting apa yang dititipkan oleh kepala daerah itu terakomodir yaitu tanda tangan. Itulah yang terjadi,” pungkasnya
(nng)
Lihat Juga :
