Potensi Fintech Bagi Optimalisasi Penyaluran Bansos Pemerintah

Melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang merupakan basis data yang dipakai untuk penyaluran bansos secara nasional, Dirjen Dukcapil memadankan data kependudukan miliknya berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dengan penerima bantuan pada DTKS yang diyakini keberadaannya berdasarkan NIK, sehingga penyaluran diyakini tepat sasaran.

Menyadari pentingnya untuk memodernisasi pembayaran G2P, khususnya selama pandemi COVID-19, AFTECH telah secara aktif melakukan diskusi dengan pemangku kepentingan utama pemerintah Kemenko PMK, BAPPENAS, TNP2K, Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Riset & Teknologi/BRIN, Bank Indonesia dan OJK; serta Pemerintah Provinsi.

“Tujuan advokasi AFTECH terkait G2P payment adalah untuk mendukung partisipasi fintech dalam optimalisasi penyaluran program bantuan sosial," ujar Ketua Harian AFTECH Mercy Simorangkir.

AFTECH menyelenggarakan, Webinar dengan tema “G2P Payment 4.0: Fintech & Optimalisasi Penyaluran Program Bantuan Sosial Pemerintah” sebagai bentuk partisipasi aktif industri untuk mendorong optimalisasi penyaluran dana bantuan pemerintah melalui adopsi teknologi keuangan (fintech).

Acara ini dihadiri oleh figur penting seperti Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh (Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI), Andi ZA Dulung (Staff Ahli Menteri bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI), Muhammad Cholifihani (Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Kementerian PPN/BAPPENAS RI), Elan Satriawan (Kepala Kelompok Kerja Kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan/TNP2K) dan Haryati Lawidjaja (Direktur Utama PT Fintek Karya Nusantara/LinkAja).

Acara juga dihadiri oleh Vincent Iswara (CEO Dana) selaku moderator diskusi yang menutup acara dengan komitmen tinggi dari fintech untuk mendukung optimalisasi penyaluran program bantuan sosial Pemerintah.