UMKM Jangan Hanya Jadi Perantara

Heru menduga adanya predatory pricing atau persaingan tidak sehat atas produk impor sehingga harga yang dijual lebih murah dan menarik minat konsumen. Lantaran tak laku dijual di negara produsen karena harganya lebih mahal, produk tersebut kemudian ditawarkan atau ‘dilempar’ ke negara lain dengan harga yang lebih murah. Strategi itulah yang kemudian dapat mengancam penjualan produk buatan dalam negeri.

“Diakui atau tidak predatory pricing produk asing terjadi. Kalau beli di negara pengekspor, harga sering lebih mahal dan bahkan tidak laku. Tapi kemudian dilempar ke Indonesia,” jelasnya.

Karena itu, dia mengapresiasi upaya Kemenkop-UKM yang melarang 13 kategori produk crossborder dilarang masuk ke Indonesia dengan harapan bisa membantu menyelamatkan UMKM dari gempuran produk impor yang cenderung harganya lebih murah.

Dirinya juga menanggapi langkah Shopee yang mengeluarkan kebijakan pembatasan penjualan produk impor di platform digitalnya. Kendati demikian, dia menilai langkah Shopee sebagai kewajiban yang harus dilakukan sebagai platform digital untuk membatasi penjualan produk cross border di Indonesia.

“Ya, karena diakui atau tidak Shopee selama ini termasuk yang membuka keran impor,” celetuknya.

Di sisi lain, Heru juga mendorong agar pemerintah meningkatkan gairah penjualan produk lokal. Termasuk juga memberikan ada insentif kepada pelaku UMKM, memberikan pelatihan dalam peningkatan usaha, hingga masuk ke penjualan daring.

Meski adanya regulasi tentang perdagangan produk secara elektronik melalui PP No 80/2019 tentang PMSE dan Permendag No. 50/2020, dia juga mendesak pemerintah untuk melakukan pengawasan hingga audit produk impor yang dijual oleh pelaku usaha e-commerce melalui platform digital. Hal itu juga memudahkan untuk menarik pajak dari penjualan produk impor. Bahkan, pengawasan juga perlu dilakukan terhadap komponen yang terkandung di dalam produk lokal.

“Jangan-jangan kita khawatir meski disebut lokal tapi komponen terbesarnya ternyata dari luar negeri juga. Selain ada kanal khusus produk dalam negeri, harus ada audit terhadap e-commerce agar terlihat berapa persen produk impor yang dijual di sana. Jadi akan ketahuan berapa persen produk impornya berdasar data. Untuk produk asing, pajak harus dijalankan,” usulnya.

Sebelumnya, Wakil Direktur Indef, Eko Listiyanto mengungkapkan ekspor produk UMKM Indonesia masih tertinggal jauh apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Tercatat, ekspor UMKM RI masih di angka 19%. Angkaa tersebut tidak mengalami kenaikan pasti selama beberapa tahun belakangan.

"Dilihat secara produktif kelihatan ya, dari ekspor begitu, Indonesia masih tertinggal dibandingkan Malaysia dan Thailand. Sekitar 15% porsi UMKM untuk ekspor, itu Malaysia sudah mendekati 20%. Sementara Thailand sudah mendekati angka 30%," ujar Eko dalam Webinar Indef, Senin, (10/5) lalu.

Indef yang menelusuri perkembangan UMKM di sejumlah negara menemukan, salah satu faktor fundamental yang mendorong kinerja usaha mikro, dalam hal ini di Malaysia, adalah upaya pengembangan ekosistem. Menurut dia, otoritas setempat memperkuat level pembiayaan dan pembinaan bagi pelaku usaha.

’’Jadi baik dalam level pembiayaan dan pembinaan, itu juga dilakukan secara intensif, sehingga wajar kemudian mereka mampu naik kelas dan ekspansi bisnisnya hingga sampai ke ranah ekspor," katanya.

Aspek kredit pun menjadi instrumen lain dari pengembangan UMKM Malaysia. Di negara setempat, angka kredit perbankan berada di level 50%. Persentase itu naik signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan di Indonesia masih berada di level 19-20%. Eko menilai, dukungan pembiayaan untuk UMKM mampu mendorong kinerja usahanya.

"Kalau kita lihat, ini spesifikasi dari sisi kredit nya dan dukungan pembiayaan. Dukungan pembiayaan di Indonesia sangat flat, ini sekitar 19-20%. Dari tahun ke tahun segitu gitu aja gak naik naik, sehingga harus ada terobosan kalau gak ini sangat tertinggal," tutur dia.