Resmi Diserahkan ke BUMD, Pengelolaan Blok B Harus Transparan
Senin, 24 Mei 2021 - 13:54 WIB
loading...
Ilustrasi. FOTO/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah secara resmi telah menyerahkan pengelolaan Blok B yang sebelumnya dikelola PT Pertamina melalui anak usahanya PT Pertamina Hulu Energi North Sumatra B-Block (PHE NSB) kepada PT Pema Global Energi (PGE), yang tak lain BUMD Pemprov Aceh. Sejumlah pihak menilai, meski ada kesan penyerahan ke daerah, seringkali operator sebenarnya pihak swasta. Khusus untuk blok B tersebut, Grup Bakrie dinilai berada di belakang penguasaan blok B. Tak heran sebelum pengalihan pun banyak protes dari warga karena khawatir tak mampu dikelola grup Bakrie.
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai pemerintah perlu berhati-hati menunjuk pengelolaan blok migas, terutama di daerah. Daerah pun harus transparan, apakah benar dikelola sepenuhnya atau justru diam-diam diserahkan ke swasta. Jika diserahkan ke Grup Bakrie, masih banyak permasalahan yang ditimbulkan seperti kasus Lapindo yang sampai sekarang belum selesai. Mereka juga masih mempunyai beban utang kepada pemerintah yang belum terselesaikan. Belum lagi utang-utang mereka kepada pihak lain yang belum selesai. Jadi, Mamit menilai wajar ada kekhawtiran dari masyarakat Aceh terkait keterlibatan mereka di PT PGE. Karena bagaimanapun, industri migas adalah industri yang penuh resiko dan juga biaya tinggi.
"Track record Group Bakrie melalui anak perusahaan di sektor migas kurang bagus.Dengan kondisi keuangan Group Bakrie apakah mereka bisa berkomitmen untuk meningkatkan dan mengelola Blok B. Saya juga sedikit menyanyangkan pemda Aceh kurang berhati-hati dalam memilih partner dalam mengelola Blok B karena Blok B akan menjadi penerimaan daerah ke depannya," tegas Mamit, Senin (24/5/2021).
Baca Juga: Ternyata Hampir 100.000 Data PNS Palsu, Piye Iki?
Pemda jika memang ingin mencari pihak swasta atau partner, lanjut Mamit, seharusnya mencari yang punya pengalaman bagus di sektor migas serta pastinya mempunyai keuangan yang bagus. "Memang untuk mengelola sendiri Blok B bagi Pemda Aceh saya kira cukup sulit dengan anggaran yang mereka miliki. Makanya mereka harus berhati-hati memilih partner," ungkap dia.
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai pemerintah perlu berhati-hati menunjuk pengelolaan blok migas, terutama di daerah. Daerah pun harus transparan, apakah benar dikelola sepenuhnya atau justru diam-diam diserahkan ke swasta. Jika diserahkan ke Grup Bakrie, masih banyak permasalahan yang ditimbulkan seperti kasus Lapindo yang sampai sekarang belum selesai. Mereka juga masih mempunyai beban utang kepada pemerintah yang belum terselesaikan. Belum lagi utang-utang mereka kepada pihak lain yang belum selesai. Jadi, Mamit menilai wajar ada kekhawtiran dari masyarakat Aceh terkait keterlibatan mereka di PT PGE. Karena bagaimanapun, industri migas adalah industri yang penuh resiko dan juga biaya tinggi.
"Track record Group Bakrie melalui anak perusahaan di sektor migas kurang bagus.Dengan kondisi keuangan Group Bakrie apakah mereka bisa berkomitmen untuk meningkatkan dan mengelola Blok B. Saya juga sedikit menyanyangkan pemda Aceh kurang berhati-hati dalam memilih partner dalam mengelola Blok B karena Blok B akan menjadi penerimaan daerah ke depannya," tegas Mamit, Senin (24/5/2021).
Baca Juga: Ternyata Hampir 100.000 Data PNS Palsu, Piye Iki?
Pemda jika memang ingin mencari pihak swasta atau partner, lanjut Mamit, seharusnya mencari yang punya pengalaman bagus di sektor migas serta pastinya mempunyai keuangan yang bagus. "Memang untuk mengelola sendiri Blok B bagi Pemda Aceh saya kira cukup sulit dengan anggaran yang mereka miliki. Makanya mereka harus berhati-hati memilih partner," ungkap dia.
Lihat Juga :
