Gegara Corona, Gizi Anak Turun Posyandu Jadi Terganggu
Senin, 24 Mei 2021 - 14:37 WIB
loading...
Menteri Keuangan Sri Mulyani. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Dampak corona telah mempengaruhi berbagai macam aspek dalam kehidupan masyarakat dari kesehatan hingga perekonomian terkena imbasnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dengan adanya pandemi sangat memberikan dampak yang cukup signifikan bagi sisi kesehatan hingga perekonomian masyarakat. Bahkan, dampak sosial ekonomi masyarakat akibat pandemi ini bisa memperburuk permasalahan gizi anak.
"Bencana global, dengan adanya pandemi sangat berikan dampak signifikan bagi kehidupan masyarakat dari sisi kesehatan, sosial hingga perekonomian. Dampak sosial ekonomi akibat pandemi memperburuk permasalahan gizi anak," ujarnya dalam acara Webinar Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), dan APBD 2022 untuk Percepatan Penurunan Stunting, Senin (24/5/2021).
Baca Juga: Terbongkar! Ada Ribuan Hantu PNS Tapi Tetap Digaji Negara
Menurut Sri Mulyani, pandemi covid-19 juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk menurunkan angka stunting. Apalagi, komitmen pemerintah menurunkan angka stunting ini sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Sri Mulyani menjelaskan, pada tahun 2019, angka prevalensi stunting di Indonesia sudah mengalami penurunan. Namun jika dilihat dari persentasenya masih cukup tinggi karena berada di angka 27,7%. "Pandemi covid menambah tantangan pemerintah untuk menurunkan prevalensi stunting 14% di tahun 2024 seperti tertuang dalam RPJMN," ucapnya.
Wanita yang kerap disapa Ani pun menjelaskan beberapa contoh hambatan penurunan angka stunting yang disebabkan oleh pandemi covid-19. Dengan adanya pandemi, maka kegiatan atau layanan masyarakat imunisasi di posyandu menjadi terganggu. "Pandemi covid juga hambat kegiatan pencegahan stunting dengan terganggunya pelayanan kepada masyarakat akibat sosial dan physical distancing, di posyandu, kelas ibu hamil, bina keluarga balita, BKB dan PAUD semua alami hambatan," jelasnya.
Baca Juga: Covid-19 Itu Nyata, 67 PNS Kemenkeu Meninggal Kena Corona
Akses makanan bergizi untuk penduduk miskin juga terganggu karena adanya hambatan pada produksi dan distribusi. Akibatnya, daya beli pangan masyarakat miskin juga menjadi berkurang. "Akses penduduk miskin terhadap pangan juga terganggu sebab hambatan produksi dan distribusi," ucapnya.
"Bencana global, dengan adanya pandemi sangat berikan dampak signifikan bagi kehidupan masyarakat dari sisi kesehatan, sosial hingga perekonomian. Dampak sosial ekonomi akibat pandemi memperburuk permasalahan gizi anak," ujarnya dalam acara Webinar Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), dan APBD 2022 untuk Percepatan Penurunan Stunting, Senin (24/5/2021).
Baca Juga: Terbongkar! Ada Ribuan Hantu PNS Tapi Tetap Digaji Negara
Menurut Sri Mulyani, pandemi covid-19 juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk menurunkan angka stunting. Apalagi, komitmen pemerintah menurunkan angka stunting ini sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Sri Mulyani menjelaskan, pada tahun 2019, angka prevalensi stunting di Indonesia sudah mengalami penurunan. Namun jika dilihat dari persentasenya masih cukup tinggi karena berada di angka 27,7%. "Pandemi covid menambah tantangan pemerintah untuk menurunkan prevalensi stunting 14% di tahun 2024 seperti tertuang dalam RPJMN," ucapnya.
Wanita yang kerap disapa Ani pun menjelaskan beberapa contoh hambatan penurunan angka stunting yang disebabkan oleh pandemi covid-19. Dengan adanya pandemi, maka kegiatan atau layanan masyarakat imunisasi di posyandu menjadi terganggu. "Pandemi covid juga hambat kegiatan pencegahan stunting dengan terganggunya pelayanan kepada masyarakat akibat sosial dan physical distancing, di posyandu, kelas ibu hamil, bina keluarga balita, BKB dan PAUD semua alami hambatan," jelasnya.
Baca Juga: Covid-19 Itu Nyata, 67 PNS Kemenkeu Meninggal Kena Corona
Akses makanan bergizi untuk penduduk miskin juga terganggu karena adanya hambatan pada produksi dan distribusi. Akibatnya, daya beli pangan masyarakat miskin juga menjadi berkurang. "Akses penduduk miskin terhadap pangan juga terganggu sebab hambatan produksi dan distribusi," ucapnya.
(nng)
Lihat Juga :
