Bangkit dari Desa, Manfaatkan Peluang Sumber Daya Alam

Mantan direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri itu membeberkan, untuk sumber daya alam (SDA) desa tentu sangat banyak. Misalnya keindahan alam yang bisa dikembangkan menjadi unit usaha pariwisata. Berikutnya kekayaan alam berupa air, angin, dan tanah/lahan.

Menurut Benny, jika segala potensi yang ada dikelola dengan baik maka peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat merupakan keniscayaan. Dari sisi potensi sumber daya manusia (SDM) desa, Kemendagri melihat sudah cukup bagus.

"Kementerian Dalam Negeri kan fokus pada pemerintahan desa. Jadi data yang sangat angkat adalah data mengenai kapasitas SDM pemerintahan desa. Itu 60% aparatur pemerintahan desa lulusan SMA. Memang ada 20% lulusan SD dan SMP. Kemudian 20% lagi itu malah mereka sarjana, bahkan ada yang master dan doktor meksipun sedikit," ujarnya.

Dia menjelaskan, bagian dari SDM tersebut yang tidak boleh dilupakan adalah tingkat partisipasi masyarakat desa. Partisipasi masyarakat desa cukup tinggi dalam segala aktivitas yang berjalan di desa termasuk dalam perjalanan BUMDes. Dia mengaku berani mengatakan hal tersebut karena berdasarkan pengalaman dari pelaksanaan program-program Kemendagri bagi desa.

Artinya, tutur dia, partisipasi masyarakat desa pun sangat menentukan bagi pengembangan dan keberlangsungan BUMDes untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa serta pemulihan ekonomi nasional.

"Jadi partisipasi masyarakat itu sangat menentukan. Sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi-potensi pendapatan lainnya di desa hubungannya dengan partisipasi masyarakat. Itu modal awal bagi pemerintahan desa dan masyarakat desa untuk peningkatan dan pengembangan ekonomi desanya dalam rangka pemulihan ekonomi kita," imbuhnya.

Lebih jauh dia menjelaskan, setiap desa memang mendapatkan dan memiliki dana desa sebagai potensi untuk pengembangan perekonomian desa. Tapi mengharapkan dana desa saja tidak cukup jika setiap potensi desa yang ada tidak dimaksimalkan dan dikembangkan dengan baik. Sekali lagi Kemendagri mendorong agar setiap desa mewujudkan sumber pendapatan selain dana desa. Salah satunya dengan meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dalam rangka meningkatkan dan membangkitkan ekonomi desa.

"Dengan UU Desa itu pemerintahan desa lebih berpengaruh. Jadi yang harus ditingkatkan dulu kapasitas SDM-nya baru kapasitas pemerintah desa. Kami dorong agar pemerintah desa dan masyarakatnya itu memiliki dasar hukum yang kuat dalam segala aspek, tidaknya hanya untuk BUMDes. Jadi dia (pemerintah desa) harus membuat peraturan-peraturan di tingkat desa yang memungkinkan mereka mengembangkan ekonomi, yang memungkinkan mereka mengembangkan potensi yang ada di desanya," ungkapnya.

Musababnya tutur dia, jika tidak diatur secara jelas maka akan menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat. Misalnya ketika bicara tentang pengelolaan dan pemanfaatan air dan tanah/lahan, kalau pemanfaatan tersebut untuk kepentingan perekenomian tapi tidak ada dasar hukumnya maka tidak tertutup kemungkinan akan terjadi keributan di antara warga desa. Sekali lagi potensi seperti itu harus dihindari dengan adanya peraturan-peraturan tingkat desa.

Selain peningkatan SDM dan penguatan regulasi, Benny menggariskan, Kemendagri juga melakukan penguatan data, pemantau, pengawasan, dan lain sebagainya. Lebih lanjut Kemendagri menilai, BUMDes merupakan lembaga pengembangan perekonomian desa yang harus dijaga dengan baik.

Menurutnya, pengelolaan dan pertanggungjawabannya harus jelas dan jangan sampai terjadi penyimpangan. Pemerintah desa dan masyarakat desa yang menjalankan berbagai kegiatan melalui BUMDes harus benar-benar mematuhi peraturan yang ada termasuk Permedes tentang BUMDes dan UU Desa.