Soal RUU KUP, Pemerintah Harus Transparan Terkait Kondisi Keuangan Negara
loading...
A
A
A
Baca juga: PKS: Rencana Naikkan PPN Tidak Mencerminkan Keadilan
“Peningkatan PPN dan penggabungan PPnBm juga dianggap tidak mencerminkan keadilan karena akan menekan kelompok masyarakat menengah bawah yang justru sedang didorong konsumsinya,” ujar Fadhil.
Fadhil melihat kenaikan PPh bagi orang dengan top 1% teratas dapat diterima publik. “Peningkatan PPh dan penambahan layer dalam PPh mungkin lebih bisa diterima karena akan menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan sangat tinggi. Namun perlu juga dipertimbangkan batas pendapatan kelompok yang dikategorikan berpendapatan sangat tinggi (top 1%),” jelas Fadhil.
Naraasi institute berharap agar kebijakan RUU KUP dapat diterima perlu menjadi wacana publik dan pemerintah harus lebih transparan.
“Peningkatan PPN dan penggabungan PPnBm juga dianggap tidak mencerminkan keadilan karena akan menekan kelompok masyarakat menengah bawah yang justru sedang didorong konsumsinya,” ujar Fadhil.
Fadhil melihat kenaikan PPh bagi orang dengan top 1% teratas dapat diterima publik. “Peningkatan PPh dan penambahan layer dalam PPh mungkin lebih bisa diterima karena akan menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan sangat tinggi. Namun perlu juga dipertimbangkan batas pendapatan kelompok yang dikategorikan berpendapatan sangat tinggi (top 1%),” jelas Fadhil.
Naraasi institute berharap agar kebijakan RUU KUP dapat diterima perlu menjadi wacana publik dan pemerintah harus lebih transparan.
Lihat Juga :
(uka)
