Menteri Bintang Apresiasi Perusahaan yang 'Ramah' Perempuan
loading...
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah terus menggaungkan pentingnya kesetaraan gender, termasuk di dunia bisnis. Melalui G20 Empower, sejumlah perusahaan menunjukkan komitmen dalam pemberdayaan perempuan .
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga pun mengapresiasi perusahaan di Indonesia yang telah berkomitmen dan memiliki praktik baik dalam memberikan penguatan kapasitas, membuat kebijakan, mengatasi isu ketenagakerjaan perempuan, dan memasilitasi keterwakilan perempuan sebagai pimpinan di perusahaan.
“Komitmen para pimpinan perusahaan untuk memberikan tempat yang setara bagi perempuan menjadi hal yang penting untuk diperjuangkan. Hal ini tentunya harus kita wujudkan bersama-sama, tidak hanya lintas sektor dalam negeri, tetapi juga secara internasional," ujar Menteri PPPA, Bintang Puspayoga di depan perwakilan 27 perusahaan anggota G20 Empower Indonesia dari berbagai sektor, Jumat (28/5/2021).
Dia menilai, G20 Empower menjadi wadah strategis untuk dapat menyatukan kekuatan internasional demi memajukan perempuan dunia, khususnya dalam ekonomi, kepemimpinan, dan sektor publik.
"Saya juga mengapresiasi komitmen para pimpinan perusahaan yang tergabung dalam G20 Empower Indonesia terkait isu-isu tenaga kerja perempuan, terutama pada komitmen dan sinergi untuk mewujudkan lima program prioritas Kementerian PPPA,” ucapnya.
Selain berkontribusi pada isu ketenagakerjaan perempuan, kata dia, perusahaan tersebut juga melakukan sinergi untuk mendukung Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dikelola kaum perempuan.
“Banyak hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan perempuan berdaya. Mudah-mudahan praktik baik yang sudah dilakukan perusahaan yang sudah ramah perempuan bisa dilaksanakan di perusahaan lainnya," tukasnya.
Pada kesempatan yang sama, Chief Financial Officer Telkomtelstra, Ernest Hutagalung menceritakan upaya yang telah dilakukan perusahaannya untuk mendorong keterwakilan perempuan pada pimpinan perusahaan.
Selain membuat kebijakan yang mendorong keterwakilan perempuan di jajaran pimpinan, ungkap dia, perusahaan juga harus ikut mencari solusi agar tetap bisa duduk di posisi pimpinan dengan peran ganda di keluarga yang ia miliki. Salah satunya adalah dengan menerapkan kebijakan Work from Home (WFH) yang telah dijalankan sejak 2017.
“Ada beberapa upaya yang kami lakukan untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam pimpinan perusahaan. Ketika proses rekrutmen atau promosi, kami mengusahakan agar kandidat laki-laki dan perempuan seimbang. Semakin kami memperbanyak kandidat dalam proses promosi, maka peluang banyaknya kandidat perempuan juga semakin tinggi," tuturnya.
Dia menambahkan, perusahaan juga harus mampu menyesuaikan dengan kebijakan yang mendukung kaum perempuan di tingkat pimpinan perusahaan, karena pegawai perempuan ada yang memiliki peran ganda dan tanggung jawab dalam keluarga.
Perwakilan UN Women, Dwi Yuliawati Faiz mengatakan, berdasarkan penelitian UN Women 84% perusahaan di Indonesia menyatakan setidaknya ada satu orang perempuan di dalam dewan direksi. Indonesia memang tengah berupaya untuk mendorong keterwakilan perempuan di pimpinan perusahaan, namun masih ada tantangan yang harus dihadapi.
“Tantangan yang kita hadapi kali ini adalah bagaimana memperpendek proses yang dilalui perempuan untuk menduduki posisi pimpinan. Ketika proses untuk menduduki posisi pimpinan panjang, sementara di tengah proses tersebut perempuan masih memiliki peran ganda sebagai ibu dan pengasuh," paparnya.
Kendala lainnya, ungkap Dwi, adalah banyak perusahaan yang memang sudah memberikan kesempatan yang sama terhadap pekerja laki-laki dan perempuan, namun tidak melakukan kegiatan proaktif lainnya.
"Jika perusahaan melakukan langkah yang lebih aktif agar perempuan lebih banyak menempati posisi pimpinan, maka akan lebih banyak lagi perempuan yang terinspirasi untuk menduduki posisi pimpinan atau pengambil keputusan,” tukasnya.
Sementara itu, perwakilan Srikandi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Direktur Konsumer BRI, Handayani mengatakan, pada 2025 ditargetkan 30% Board of Directors (BOD) BUMN adalah perempuan. Adapun di BRI saat ini komposisi BOD dan Supervisor perempuan sudah mencapai 22%.
Menurut dia, penguatan peran perempuan menjadi sangat penting, dan yang bisa mengangkat perempuan adalah perempuan itu sendiri. "Untuk mengatasi stereotip yang selama ini melekat pada kaum perempuan, perempuan harus mampu membuktikan dirinya bahwa kita berperan penting pada setiap proses dan aktivitas yang dipercayakan kepada kita,” tandasnya.
G20 Empower merupakan aliansi yang diluncurkan pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Osaka, Jepang pada 2019. G20 Empower bertujuan membangun dan mendukung jejaring sektor swasta di negara-negara anggota G20 dalam mengidentifikasi tantangan dan mendukung kemajuan kepemimpinan perempuan di sektor swasta.
Keanggotaan G20 Empower Indonesia saat ini diwakili oleh focal point yang terdiri dari perwakilan Kementerian PPPA, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi), dan PT XL Axiata.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga pun mengapresiasi perusahaan di Indonesia yang telah berkomitmen dan memiliki praktik baik dalam memberikan penguatan kapasitas, membuat kebijakan, mengatasi isu ketenagakerjaan perempuan, dan memasilitasi keterwakilan perempuan sebagai pimpinan di perusahaan.
“Komitmen para pimpinan perusahaan untuk memberikan tempat yang setara bagi perempuan menjadi hal yang penting untuk diperjuangkan. Hal ini tentunya harus kita wujudkan bersama-sama, tidak hanya lintas sektor dalam negeri, tetapi juga secara internasional," ujar Menteri PPPA, Bintang Puspayoga di depan perwakilan 27 perusahaan anggota G20 Empower Indonesia dari berbagai sektor, Jumat (28/5/2021).
Dia menilai, G20 Empower menjadi wadah strategis untuk dapat menyatukan kekuatan internasional demi memajukan perempuan dunia, khususnya dalam ekonomi, kepemimpinan, dan sektor publik.
"Saya juga mengapresiasi komitmen para pimpinan perusahaan yang tergabung dalam G20 Empower Indonesia terkait isu-isu tenaga kerja perempuan, terutama pada komitmen dan sinergi untuk mewujudkan lima program prioritas Kementerian PPPA,” ucapnya.
Selain berkontribusi pada isu ketenagakerjaan perempuan, kata dia, perusahaan tersebut juga melakukan sinergi untuk mendukung Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dikelola kaum perempuan.
“Banyak hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan perempuan berdaya. Mudah-mudahan praktik baik yang sudah dilakukan perusahaan yang sudah ramah perempuan bisa dilaksanakan di perusahaan lainnya," tukasnya.
Pada kesempatan yang sama, Chief Financial Officer Telkomtelstra, Ernest Hutagalung menceritakan upaya yang telah dilakukan perusahaannya untuk mendorong keterwakilan perempuan pada pimpinan perusahaan.
Selain membuat kebijakan yang mendorong keterwakilan perempuan di jajaran pimpinan, ungkap dia, perusahaan juga harus ikut mencari solusi agar tetap bisa duduk di posisi pimpinan dengan peran ganda di keluarga yang ia miliki. Salah satunya adalah dengan menerapkan kebijakan Work from Home (WFH) yang telah dijalankan sejak 2017.
“Ada beberapa upaya yang kami lakukan untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam pimpinan perusahaan. Ketika proses rekrutmen atau promosi, kami mengusahakan agar kandidat laki-laki dan perempuan seimbang. Semakin kami memperbanyak kandidat dalam proses promosi, maka peluang banyaknya kandidat perempuan juga semakin tinggi," tuturnya.
Dia menambahkan, perusahaan juga harus mampu menyesuaikan dengan kebijakan yang mendukung kaum perempuan di tingkat pimpinan perusahaan, karena pegawai perempuan ada yang memiliki peran ganda dan tanggung jawab dalam keluarga.
Perwakilan UN Women, Dwi Yuliawati Faiz mengatakan, berdasarkan penelitian UN Women 84% perusahaan di Indonesia menyatakan setidaknya ada satu orang perempuan di dalam dewan direksi. Indonesia memang tengah berupaya untuk mendorong keterwakilan perempuan di pimpinan perusahaan, namun masih ada tantangan yang harus dihadapi.
“Tantangan yang kita hadapi kali ini adalah bagaimana memperpendek proses yang dilalui perempuan untuk menduduki posisi pimpinan. Ketika proses untuk menduduki posisi pimpinan panjang, sementara di tengah proses tersebut perempuan masih memiliki peran ganda sebagai ibu dan pengasuh," paparnya.
Kendala lainnya, ungkap Dwi, adalah banyak perusahaan yang memang sudah memberikan kesempatan yang sama terhadap pekerja laki-laki dan perempuan, namun tidak melakukan kegiatan proaktif lainnya.
"Jika perusahaan melakukan langkah yang lebih aktif agar perempuan lebih banyak menempati posisi pimpinan, maka akan lebih banyak lagi perempuan yang terinspirasi untuk menduduki posisi pimpinan atau pengambil keputusan,” tukasnya.
Sementara itu, perwakilan Srikandi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Direktur Konsumer BRI, Handayani mengatakan, pada 2025 ditargetkan 30% Board of Directors (BOD) BUMN adalah perempuan. Adapun di BRI saat ini komposisi BOD dan Supervisor perempuan sudah mencapai 22%.
Menurut dia, penguatan peran perempuan menjadi sangat penting, dan yang bisa mengangkat perempuan adalah perempuan itu sendiri. "Untuk mengatasi stereotip yang selama ini melekat pada kaum perempuan, perempuan harus mampu membuktikan dirinya bahwa kita berperan penting pada setiap proses dan aktivitas yang dipercayakan kepada kita,” tandasnya.
G20 Empower merupakan aliansi yang diluncurkan pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Osaka, Jepang pada 2019. G20 Empower bertujuan membangun dan mendukung jejaring sektor swasta di negara-negara anggota G20 dalam mengidentifikasi tantangan dan mendukung kemajuan kepemimpinan perempuan di sektor swasta.
Keanggotaan G20 Empower Indonesia saat ini diwakili oleh focal point yang terdiri dari perwakilan Kementerian PPPA, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi), dan PT XL Axiata.
(ind)
Explore More