Gubernur Riau Dukung Alih Kelola Blok Rokan dari Chevron ke Pertamina

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau siap mendukung proses peralihan Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke Pertamina. Pemerintah Daerah (Pemda) Riau juga telah menyiapkan badan usaha milik daerah (BUMD) untuk berpartisipasi dalam pengelolaan blok migas tersebut.

"Kami berharap setelah proses transisi selesai, dan Blok Rokan dikelola Pertamina, hak pemda untuk mengelola PI (participating interest) sebesar 10% juga bisa berjalan. Kami sudah menyiapkan BUMD untuk berpartisipasi dalam pengelolaan PI ini," ujar Gubernur Riau Syamsuar dalam keterangan tertulis, SElasa (1/6/2021).



Saat menerima kunjungan Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR)-Region Sumatera Jaffee Arizon Suardin pekan lalu, Syamsuar menjelaskan bahwa setelah melalui proses penawaran dan evaluasi kepada seluruh BUMD di Provinsi Riau, terpilih dua BUMD yang memenuhi kriteria untuk berpartisipasi dalam PI di Blok Rokan, yaitu PT Riau Petroleum dan PT Bumi Siak Pusako.

Gubernur Riau juga berharap agar PHR bisa memberdayakan BUMD, kontraktor lokal dan tenaga kerja lokal untuk kegiatan penunjang operasional Blok Rokan. "Tidak kalah penting adalah status dari eks-pekerja CPI beserta subkontraktornya. Hak-hak dari pekerja harus menjadi perhatian Pertamina," tambahnya.

Kunjungan kerja Jaffe Arizon ke Gubernur Riau adalah untuk persiapan alih kelola Blok Rokan. Dalam kunjungan ini Jaffee ingin memastikan proses transisi berjalan lancar dan Pemprov Riau mendukung proses peralihan pengelolaan Blok Rokan ke Pertamina.

Ikut hadir dalam kunjungan kerja tersebut Kepala Perwakilan SKK Migas Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Rikky Rahmat Firdaus, Kepala Departemen Operasi SKK Migas Perwakilan Sumbagut Haryanto Syafrie, dan Kepala Dinas ESDM Riau Indra Agus Lukman.

Dalam kesempatan itu Jaffee menjelaskan bahwa harapan dari pemerintah daerah akan menjadi perhatian PHR dan ke depan diharapkan sinergi dan kerja sama yang sudah terjalin dengan baik akan semakin erat antara Pertamina dan Pemprov Riau.

Terkait dengan status bagi para eks-pekerja CPI, dia menjelaskan bahwa tim Human Capital (HC) Pertamina telah menyiapkan semua hal yang diperlukan untuk proses transisi pekerja CPI menjadi bagian dari Pertamina. "Akan kami pastikan semua hak-hak pekerja dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pertamina," tegasnya.

Pengelolaan Blok Rokan oleh CPI akan berakhir pada 8 Agustus 2021, dan pada 9 Agustus 2021 Blok Rokan akan secara resmi dikelola oleh PHR dengan skema Production Sharing Contract (PSC) Gross Split dan pemerintah daerah memiliki hak PI sebesar 10%, berdasarkan Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016.