Anggaran Kemendag Rp307,49 Miliar Diblokir Kemenkeu, Ada Apa?
Selasa, 01 Juni 2021 - 20:00 WIB
loading...
Anggaran Kemendag sebesar Rp307,49 miliar masih diblokir oleh Kemenkeu. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menuturkan, hingga saat ini masih terdapat beberapa kegiatan di Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang anggarannya masih diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) .
Baca Juga: Kawal Akses Pasar Bagi UMKM, Kemendag Gandeng Perhotelan Hingga Perbankan
Diketahui, pemblokiran tersebut terjadi karena data dukung dan kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk pembukaan tanda blokir belum lengkap. Adapun total anggaran yang masih diblokir sejumlah Rp307,49 miliar.
Mendag Lutfi menyebutkan, beberapa kegiatan yang diblokir diantaranya adalah pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat, pembangunan pusat produk dalam negeri unggulan daerah di Makassar, serta pembangunan pusat jajanan kuliner di 10 kawasan wisata.
“Pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat sejumlah Rp164,45 miliar, pembangunan pusat produk dalam negeri unggulan daerah di Makassar sejumlah Rp30 miliar, pembangunan pusat jajanan kuliner di 10 kawasan wisata sejumlah Rp44 miliar,” tuturnya dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan dengan Komisi VI DPR secara virtual, Senin (31/5).
Baca Juga: Kawal Akses Pasar Bagi UMKM, Kemendag Gandeng Perhotelan Hingga Perbankan
Diketahui, pemblokiran tersebut terjadi karena data dukung dan kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk pembukaan tanda blokir belum lengkap. Adapun total anggaran yang masih diblokir sejumlah Rp307,49 miliar.
Mendag Lutfi menyebutkan, beberapa kegiatan yang diblokir diantaranya adalah pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat, pembangunan pusat produk dalam negeri unggulan daerah di Makassar, serta pembangunan pusat jajanan kuliner di 10 kawasan wisata.
“Pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat sejumlah Rp164,45 miliar, pembangunan pusat produk dalam negeri unggulan daerah di Makassar sejumlah Rp30 miliar, pembangunan pusat jajanan kuliner di 10 kawasan wisata sejumlah Rp44 miliar,” tuturnya dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan dengan Komisi VI DPR secara virtual, Senin (31/5).
Lihat Juga :
