Program Kerja KKP Habis Diblejeti, Ketua Komisi IV: Gak Nendang
loading...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Komisi IV DPR menilai program kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2022 mendatang kurang membawahi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Legislator pun meminta pihak KKP untuk mengatur ulang program-program tersebut.
"Saya minta nanti di-setting ulang, bisa gak satu program yang benar-benar menukik, menukik untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kalau kita lihat, misalnya program ikan hias dalam ember ini kan gak greget sekali, gak nendang," ujar Ketua Komisi IV Sudin dalam rapat kerja bersama Kementerian KKP, Senin (7/6/2021).
Baca juga:Saham KPIG Naik 33%, Pasar Merespon Positif RUPS PT MNC Land Tbk
Sebelumnya, dalam rapat kerja pembahasan evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020-2021 dan RKA-K/L sekaligus RKP-K/L tahun 2022, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, memaparkan sejumlah program prioritas unit kerja eselon I.
Misalnya, beberapa program prioritas Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Tangkap, ada rencana penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA) perikanan tangkap pasca-produksi, bantuan dalam rangka peningkatan kesejahteraan nelayan.
Kemudian, pengembangan korporasi nelayan, perizinan usaha melalui sistem informasi izin nelayan cepat (silat), hingga pengelolaan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPN-RI).
Program lain adalah revitalisasi kawasan udang dan bandeng, pembangunan kampung perikanan budi daya, bantuan sarana dan prasarana budi daya, kampung mandiri serta bimbingan teknis para budi daya ikan, pembangunan sentra kuliner ikan, pengembangan prasarana ikan hias, pengolahan ikan, saran pasca-panen, dan promosi perikanan skala internasional.
Sudin juga menyarankan agar KKP merumuskan program bimbingan teknis bagi para pembudi daya ikan. Sebab, saat ini program tersebut belum dimiliki KKP.
"Satu Lagi yang paling penting dari KKP belum ada bimbingan perihal teknis. Kalau dari Kementerian Pertanian sudah diputuskan kemarin. Contoh kelompok mana yang mendapatkan bantuan. Bantuannya biasanya diambil oleh sang ketua, anggotanya melonggo, melihat dan hanya tepuk dada saja, kok ketua lagi, ketua lagi. Paling tidak di jajaran eselon satu ada bimbingan teknisnya," katanya.
Baca juga:Mayat Bayi Dibuang di Tempat Sampah RS Bunda Aliyah Depok
Senada, anggota Komisi IV DPR, Renny Astuti meminta KKP segera mengevaluasi penggunaan anggaran, terutama berkaitan program prioritas tahun ini.
“Saya ingin penggunaan anggaran KKP 2021 dievaluasi kembali. Kami ingin mereka yang menjadi sasaran dari program tersebut, harapannya, jadi bisa lebih aktif dan terus berproduksi di masa pandemi. Tentu ke depannya, bisa juga menggerakkan perekonomian masyarakat,” tutur dia.
"Saya minta nanti di-setting ulang, bisa gak satu program yang benar-benar menukik, menukik untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kalau kita lihat, misalnya program ikan hias dalam ember ini kan gak greget sekali, gak nendang," ujar Ketua Komisi IV Sudin dalam rapat kerja bersama Kementerian KKP, Senin (7/6/2021).
Baca juga:Saham KPIG Naik 33%, Pasar Merespon Positif RUPS PT MNC Land Tbk
Sebelumnya, dalam rapat kerja pembahasan evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020-2021 dan RKA-K/L sekaligus RKP-K/L tahun 2022, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, memaparkan sejumlah program prioritas unit kerja eselon I.
Misalnya, beberapa program prioritas Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Tangkap, ada rencana penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA) perikanan tangkap pasca-produksi, bantuan dalam rangka peningkatan kesejahteraan nelayan.
Kemudian, pengembangan korporasi nelayan, perizinan usaha melalui sistem informasi izin nelayan cepat (silat), hingga pengelolaan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPN-RI).
Program lain adalah revitalisasi kawasan udang dan bandeng, pembangunan kampung perikanan budi daya, bantuan sarana dan prasarana budi daya, kampung mandiri serta bimbingan teknis para budi daya ikan, pembangunan sentra kuliner ikan, pengembangan prasarana ikan hias, pengolahan ikan, saran pasca-panen, dan promosi perikanan skala internasional.
Sudin juga menyarankan agar KKP merumuskan program bimbingan teknis bagi para pembudi daya ikan. Sebab, saat ini program tersebut belum dimiliki KKP.
"Satu Lagi yang paling penting dari KKP belum ada bimbingan perihal teknis. Kalau dari Kementerian Pertanian sudah diputuskan kemarin. Contoh kelompok mana yang mendapatkan bantuan. Bantuannya biasanya diambil oleh sang ketua, anggotanya melonggo, melihat dan hanya tepuk dada saja, kok ketua lagi, ketua lagi. Paling tidak di jajaran eselon satu ada bimbingan teknisnya," katanya.
Baca juga:Mayat Bayi Dibuang di Tempat Sampah RS Bunda Aliyah Depok
Senada, anggota Komisi IV DPR, Renny Astuti meminta KKP segera mengevaluasi penggunaan anggaran, terutama berkaitan program prioritas tahun ini.
“Saya ingin penggunaan anggaran KKP 2021 dievaluasi kembali. Kami ingin mereka yang menjadi sasaran dari program tersebut, harapannya, jadi bisa lebih aktif dan terus berproduksi di masa pandemi. Tentu ke depannya, bisa juga menggerakkan perekonomian masyarakat,” tutur dia.
(uka)
Explore More