BLKK Tingkatkan Keterampilan Wirausaha Santri dan Komunitas

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus bekerja keras memulihkan sektor ketenagakerjaan Indonesia. Upaya itu salah satunya dilakukan dengan mengembangkan kompetensi calon tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Hal itu disampaikan Ida dalam Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan & Peresmian BLK Komunitas (BLKK) Tahun 2020, di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, pada hari ini. Acara ini juga dihadiri Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin.

“Kehadiran Balai Latihan Kerja Komunitas menjadi sangat strategis. Sebagaimana kita ketahui, pembangunan BLK Komunitas merupakan salah satu program terobosan pemerintah untuk memperluas akses pelatihan vokasi bagi masyarakat, khususnya di kalangan komunitas lembaga keagamaan, lembaga pendidikan agama, dan serikat pekerja,” ujarnya, Selasa (8/6/2021).



Ida juga menekankan urgensi BLKK sebagai tekad Kemnaker dalam mendekatkan sarana dan prasarana pelatihan dengan masyarakat di tingkat dasar. Dengan pembangunan BLK Komunitas ini, pemerintah bertekad untuk menjangkau segala sudut yang belum terjangkau oleh lembaga pelatihan baik lembaga pelatihan pemerintah maupun lembaga pelatihan swasta.

“BLK Komunitas ini memberikan bekal keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan keterampilan berwirausaha bagi para santri atau komunitas dan masyarakat sekitarnya,” tuturnya.

Pada tahun 2020, Kemnaker telah membangun sebanyak 1.014 BLK Komunitas. Sehingga sejak tahun 2017 hingga saat ini jumlah BLK Komunitas yang telah berdiri adalah sebanyak 2.127 yang tersebar di lembaga keagamaan seperti pondok pesantren, seminari, damaseka, pasraman, dan komunitas serikat pekerja/serikat buruh yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.



Dengan asumsi 2 paket pelatihan per tahun untuk setiap BLK Komunitas, Kemnaker bisa menambah kapasitas latih sebanyak kurang lebih 68 ribu pencari kerja per tahun.

“Hal ini sejalan dalam upaya implementasi dari kebijakan Bapak Wakil Presiden untuk menjadikan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai program prioritas pembangunan pertama dari lima program prioritas yang telah ditetapkan,” paparnya.