Menteri Bahlil Bidik Investasi Capai Rp1.200 Triliun di 2022
Selasa, 08 Juni 2021 - 17:07 WIB
loading...
A
A
A
Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Investasi/BKPM memiliki beberapa kegiatan prioritas di tahun 2022, yang pertama adalah peningkatan peringkat Ease Of Doing Business (EoDB) atau Indeks Kemudahan Berbisnis dari peringkat 73 menjadi di kisaran 40-50.
Baca juga: Turun Tipis, Cadangan Devisa Mei Capai USD136,4 Miliar
Kemudian, pencapaian realisasi investasi sebesar Rp1.100-1.200 triliun, lalu pengembangan sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS) sebagai implementasi daripada UU Cipta Kerja dan sekarang sedang dalam tahap finalisasi.
Selain itu, memasilitasi relokasi perusahaan asing ke Indonesia termasuk di dalamnya perusahaan dalam negeri, lalu pembuatan roadmap hilirisasi investasi yang berbasis sumber daya alam untuk sektor-sektor hilirisasinya.
Berikutnya adalah implementasi Satgas Percepatan Investasi sesuai Keppres Nomor 11 Tahun 2021. Lalu, penilaian kinerja PTSP dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemda dan K/L berdasarkan Perpres 42, penyusunan peta potensi investasi dalam bentuk Pra-FS sesuai arahan Pimpinan Komisi VI DPR dan anggota Komisi VI DPR yang tahun kemarin, sudah selesai 23 provinsi, dan mendorong investasi besar untuk bermitra dengan UMKM.
Baca juga: Turun Tipis, Cadangan Devisa Mei Capai USD136,4 Miliar
Kemudian, pencapaian realisasi investasi sebesar Rp1.100-1.200 triliun, lalu pengembangan sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS) sebagai implementasi daripada UU Cipta Kerja dan sekarang sedang dalam tahap finalisasi.
Selain itu, memasilitasi relokasi perusahaan asing ke Indonesia termasuk di dalamnya perusahaan dalam negeri, lalu pembuatan roadmap hilirisasi investasi yang berbasis sumber daya alam untuk sektor-sektor hilirisasinya.
Berikutnya adalah implementasi Satgas Percepatan Investasi sesuai Keppres Nomor 11 Tahun 2021. Lalu, penilaian kinerja PTSP dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemda dan K/L berdasarkan Perpres 42, penyusunan peta potensi investasi dalam bentuk Pra-FS sesuai arahan Pimpinan Komisi VI DPR dan anggota Komisi VI DPR yang tahun kemarin, sudah selesai 23 provinsi, dan mendorong investasi besar untuk bermitra dengan UMKM.
(ind)
Lihat Juga :
