Pungli di Pelabuhan Jadi Sorotan, Berantas Premanisme di Priok Engga Setengah-setengah
loading...
A
A
A
JAKARTA - Pemberantasan pungutan liar ( pungli ) hingga aksi premanisme di lingkungan pelabuhan ditegaskan oleh Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dan Syahbandar Utama Tanjung Priok tidak akan setengah-setengah.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Capt. Wisnu Handoko dan Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Andi Hartono di acara konferensi pers penanganan pungli di Jakarta, Selasa (15/6/2021).
"Kami bersama operator pelabuhan dan kepolisian juga TNI serta stakeholder pelabuhan terkait terus berkomitmen untuk memberantas praktik pungutan liar terhadap para supir truk kontainer. Rencana aksi tersebut bersifat jangka panjang dan jangka pendek," ujar Wisnu.
Kemudian, di setiap titik poin pelayanan operasi yang masih menggunakan pertemuan fisik harus segera dipindahkan ke layanan berbasis digital. Khususnya untuk billing, gate dan tally di yard untuk menghindari pungli antara petugas dengan sopir atau konsumen.
"Akan ada rencana-rencana aksi yang sudah kita bahas selama 2 hari ini. Untuk jangka pendek, kami akan lakukan sosialisasi himbauan untuk tidak terjadi pungutan liar lagi," terangnya.
"Nanti juga ada digitalisasi yang dapat menghindari pungutan liar dan mengurangi interaksi. Karena kita tidak hanya mengutamakan untuk penegakan tapi bagaimana secara humanis kita meningkatkan kenyamanan para supir-supir truk," pungkas Wisnu.
Lihat Juga: ALFI Tolak Usulan Pemerintah di RUU Pelayaran : Otoritas Bisa Tentukan Tarif Pelabuhan secara Sepihak
Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Capt. Wisnu Handoko dan Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Andi Hartono di acara konferensi pers penanganan pungli di Jakarta, Selasa (15/6/2021).
"Kami bersama operator pelabuhan dan kepolisian juga TNI serta stakeholder pelabuhan terkait terus berkomitmen untuk memberantas praktik pungutan liar terhadap para supir truk kontainer. Rencana aksi tersebut bersifat jangka panjang dan jangka pendek," ujar Wisnu.
Kemudian, di setiap titik poin pelayanan operasi yang masih menggunakan pertemuan fisik harus segera dipindahkan ke layanan berbasis digital. Khususnya untuk billing, gate dan tally di yard untuk menghindari pungli antara petugas dengan sopir atau konsumen.
"Akan ada rencana-rencana aksi yang sudah kita bahas selama 2 hari ini. Untuk jangka pendek, kami akan lakukan sosialisasi himbauan untuk tidak terjadi pungutan liar lagi," terangnya.
"Nanti juga ada digitalisasi yang dapat menghindari pungutan liar dan mengurangi interaksi. Karena kita tidak hanya mengutamakan untuk penegakan tapi bagaimana secara humanis kita meningkatkan kenyamanan para supir-supir truk," pungkas Wisnu.
Lihat Juga: ALFI Tolak Usulan Pemerintah di RUU Pelayaran : Otoritas Bisa Tentukan Tarif Pelabuhan secara Sepihak
(akr)