Pungli Merajalela, Ujung-ujungnya Konsumen yang Menanggung Beban

JAKARTA - Belakangan kasus pungutan liar (Pungli) menjadi sorotan, usai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ditelepon oleh Presiden Joko Widodo yang tengah mendengar keluh kesah sejumlah sopir truk di Tanjung Priok, Jakarta Utara.



Kasus pungli menurut pengamat, akan berdampak pada high cost economy dan kompensasi harga jual barang jadi lebih tinggi. Hal ini berimbas pada harga yang dikenakan konsumen .

Direktur Celios (Center of Economic and Law Studies), Bhima Yudhistira mengatakan aksi yang tidak terpuji ini pada akhirnya akan menjalar sampai pada konsumen yang harus menanggung biaya.

"Imbasnya memang akan masuk ke harga jual akhir konsumen," terangnya kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (15/6/2021).



Berikutnya Bhima menyampaikan, perusahaan yang sudah mengeluarkan barang produksi beserta dengan biaya, tidak mau rugi dengan masalah yang ada di luar lapangan. Bahkan sulit menekan harga pasar.

"Kalau kasusnya seperti ini, akan sulit menekan harga di level karena pengusaha pasti tidak mau rugi," tuturnya.

Kemudian ia menjelaskan, pungli masuk dalam beban biaya tidak resmi. Bahkan Bhima menyebut ada perusahaan yang sudah menyiapkan uang pungli dengan berbagai nama di laporan keuangan. Misalnya proposal untuk kegiatan masyarakat, jasa keamanan masyarakat dan lain-lain.