Panggil Satgas Investasi, Bahlil: Kita Harus Tegak Lurus
Selasa, 22 Juni 2021 - 10:20 WIB
loading...
Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memanggil Tim Pelaksana Satuan Percepatan (Satgas) Percepatan Investasi . Pemanggilan dilakukan sesuai Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2021 tanggal 4 Mei 2021 yang menunjuk Bahlil sebagai Ketua Satgas.
Bahlil mengingatkan kembali perintah Presiden Joko Widodo agar satgas berfokus untuk mengeksekusi investasi yang bermasalah, sektor-sektor prioritas yang bisa mendatangkan devisa, dan kolaborasi antara investor besar, baik dalam maupun luar negeri, dengan pengusaha nasional di daerah dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Baca juga:Truk Tabrak Pejalan Kaki di Tambora hingga Tewas di Tempat
“Itu sudah diperintahkan agar kita tegak lurus dengan apa yang menjadi aturan main di negara kita. Satgas ini diberikan amanah dan tugas yang cukup berat. Tapi atas dasar kebersamaan, kekompakan, dan pengabdian kepada bangsa dan negara, insya Allah tugas ini mampu terselesaikan dengan baik,” ujar Bahlil di Jakarta, Selasa (21/6/2021).
Bahlil menjelaskan bahwa dalam aturannya, Satgas Percepatan Investasi ini diberikan kewenangan atas dua hal, yaitu menetapkan keputusan terkait realisasi investasi yang harus segera ditindaklanjuti kementerian/lembaga (K/L)/otoritas daerah/pemerintah daerah, serta melakukan koordinasi dengan K/L/otoritas daerah/pemerintah daerah. Semua kewenangan tersebut berorientasi pada percepatan realisasi investasi.
“Semuanya untuk percepatan penciptaan lapangan pekerjaan, jangan sampai kita jadi birokrasi baru. Padahal kita memangkas birokrasi. Selama bisa dieksekusi, sesuai dengan perintah UU dan Presiden, harus kolaborasi,” tegas Bahlil.
Dalam rapat tersebut Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi yang menjabat sebagai Wakil Ketua I Satgas Percepatan Investasi menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan inventarisasi berbagai hambatan investasi yang ada di daerah serta peraturan daerah yang tumpang tindih.
“Saya tekankan kepada rekan-rekan yang ada di daerah untuk melaksanakan langkah-langkah dan tindakan sesuai prosedur serta aturan yang berlaku. Termasuk juga menjaga kewibawaan aparatur penegak hukum dalam menangani permasalahan di lapangan,” tutur Untung.
Sementara itu Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono menambahkan bahwa saat ini timnya telah melakukan berbagai upaya dan selanjutnya permasalahan tersebut dapat dibahas lebih lanjut oleh Tim Satgas Percepatan Investasi. Gatot menyampaikan komitmen anggota Polri dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satgas Percepatan Investasi dengan penuh integritas dan profesionalitas.
“Apa yang menjadi arahan Presiden dan Menteri Investasi akan kita lakukan. Kita akan tegak lurus melakukan hal ini, demi bangsa dan negara. Kita berada pada jalur siapa yang benar, bukan kita mendukung siapa yang salah dan dengan cara-caranya menjadi benar,” tegas Wakil Ketua II Satgas Percepatan Investasi tersebut.
Baca juga:Rusia: Tidak Ada Alasan Hapus AS dari Daftar Negara Tak Bersahabat
Menindaklanjuti Keppres, Menteri Investasi membentuk Tim Pelaksana Satgas Percepatan Investasi, melalui Keputusan Ketua Satgas Percepatan Investasi No. 121 Tahun 2021 tanggal 15 Juni 2021. Tim Pelaksana terdiri dari sejumlah perwakilan lintas K/L, Polri, Kejaksaan Agung, seluruh Kapolda dan Kajati.
Dalam menyelesaikan permasalahan dan mendorong percepatan investasi, Satgas Percepatan Investasi menetapkan prioritas proyek berdasarkan kriteria yang ditentukan, yaitu rencana investasi lebih dari Rp1 triliun dan/atau mendorong subsitusi impor dan/atau berorientasi ekspor dan/atau menyerap tenaga kerja minimal 3.000 orang.
Bahlil mengingatkan kembali perintah Presiden Joko Widodo agar satgas berfokus untuk mengeksekusi investasi yang bermasalah, sektor-sektor prioritas yang bisa mendatangkan devisa, dan kolaborasi antara investor besar, baik dalam maupun luar negeri, dengan pengusaha nasional di daerah dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Baca juga:Truk Tabrak Pejalan Kaki di Tambora hingga Tewas di Tempat
“Itu sudah diperintahkan agar kita tegak lurus dengan apa yang menjadi aturan main di negara kita. Satgas ini diberikan amanah dan tugas yang cukup berat. Tapi atas dasar kebersamaan, kekompakan, dan pengabdian kepada bangsa dan negara, insya Allah tugas ini mampu terselesaikan dengan baik,” ujar Bahlil di Jakarta, Selasa (21/6/2021).
Bahlil menjelaskan bahwa dalam aturannya, Satgas Percepatan Investasi ini diberikan kewenangan atas dua hal, yaitu menetapkan keputusan terkait realisasi investasi yang harus segera ditindaklanjuti kementerian/lembaga (K/L)/otoritas daerah/pemerintah daerah, serta melakukan koordinasi dengan K/L/otoritas daerah/pemerintah daerah. Semua kewenangan tersebut berorientasi pada percepatan realisasi investasi.
“Semuanya untuk percepatan penciptaan lapangan pekerjaan, jangan sampai kita jadi birokrasi baru. Padahal kita memangkas birokrasi. Selama bisa dieksekusi, sesuai dengan perintah UU dan Presiden, harus kolaborasi,” tegas Bahlil.
Dalam rapat tersebut Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi yang menjabat sebagai Wakil Ketua I Satgas Percepatan Investasi menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan inventarisasi berbagai hambatan investasi yang ada di daerah serta peraturan daerah yang tumpang tindih.
“Saya tekankan kepada rekan-rekan yang ada di daerah untuk melaksanakan langkah-langkah dan tindakan sesuai prosedur serta aturan yang berlaku. Termasuk juga menjaga kewibawaan aparatur penegak hukum dalam menangani permasalahan di lapangan,” tutur Untung.
Sementara itu Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono menambahkan bahwa saat ini timnya telah melakukan berbagai upaya dan selanjutnya permasalahan tersebut dapat dibahas lebih lanjut oleh Tim Satgas Percepatan Investasi. Gatot menyampaikan komitmen anggota Polri dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satgas Percepatan Investasi dengan penuh integritas dan profesionalitas.
“Apa yang menjadi arahan Presiden dan Menteri Investasi akan kita lakukan. Kita akan tegak lurus melakukan hal ini, demi bangsa dan negara. Kita berada pada jalur siapa yang benar, bukan kita mendukung siapa yang salah dan dengan cara-caranya menjadi benar,” tegas Wakil Ketua II Satgas Percepatan Investasi tersebut.
Baca juga:Rusia: Tidak Ada Alasan Hapus AS dari Daftar Negara Tak Bersahabat
Menindaklanjuti Keppres, Menteri Investasi membentuk Tim Pelaksana Satgas Percepatan Investasi, melalui Keputusan Ketua Satgas Percepatan Investasi No. 121 Tahun 2021 tanggal 15 Juni 2021. Tim Pelaksana terdiri dari sejumlah perwakilan lintas K/L, Polri, Kejaksaan Agung, seluruh Kapolda dan Kajati.
Dalam menyelesaikan permasalahan dan mendorong percepatan investasi, Satgas Percepatan Investasi menetapkan prioritas proyek berdasarkan kriteria yang ditentukan, yaitu rencana investasi lebih dari Rp1 triliun dan/atau mendorong subsitusi impor dan/atau berorientasi ekspor dan/atau menyerap tenaga kerja minimal 3.000 orang.
(uka)
Lihat Juga :
