Waktu Pendaftaran CPNS-PPPK Masih Belum Terang, Pokoknya Bulan Juni

JAKARTA - Hingga kini pemerintah masih belum menetapkan waktu untuk pendaftaran seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) baik untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Pemerintah hanya baru menyatakan bahwa waktu pendaftaran itu akan diupayakan pada akhir bulan ini.

“Pendaftaran diusahakan akhir bulan ini bisa dimulai,” kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana saat dihubungi, Rabu (23/6/2021).

Baca juga:Puluhan Website Terkait Iran Disita, Diganti Tulisan Penegakan Hukum AS

Sementara, lanjut Bima, untuk seleksi kompetensi dasar (SKD) akan dilakukan usai pendaftaran dibuka. Paling tidak, dua bulan berikutnya usai pendaftaran.

“SKDnya mulai pertengahan Agustus,” ujarnya.

Dia mengatakan bahwa mulai dari akhir Juni hingga Agustus mendatang akan dimanfaatkan untuk proses pendaftaran seleksi dan pelaksanaan seleksi administratif.

“Pendaftaran dan seleksi administrasi (dalam waktu kurang lebih satu bulan),” tuturnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur KemenPANRB Katmoko Ari Sambodo mengungkapkan bahwa per tanggal 13 Juni 2021 telah ditetapkan kebutuhan CASN sebanyak 707.622. Formasi paling besar diperuntukkan untuk PPPK guru yang jumlahnya lebih dari 500.000.

“Secara rinciannya ada guru PPPK sejumlah 531.076. Kemudian PPPK non-guru 20.960 dan CPNS sejumlah 80.961. Jadi Total per hari ini ini jumlah penetapan yang dilaksanakan per cut off 13 Juni sejumlah 707.622,” katanya.

Baca juga:Brunei Bebas Corona (3): Semua Warganya Wajib Baca Yasin Setiap Hari

Dia mengatakan bahwa untuk instansi pusat sebanyak 54 kementerian/lembaga yang akan membuka seleksi dengan jumlah formasi 66.070. Kemudian sekolah kedinasan formasinya 8.555.

“Kemudian untuk pemda dari jumlah kebutuhan sebesar 1.191.718, yang sudah kita tetapkan sejumlah 632.997. Itu terdiri dari 34 pemprov dan 495 pemkab/pemkot,” ujarnya.

Dia menyebut bahwa ada instansi di daerah yang tidak menggelar atau menunda seleksi CPNS maupun calon PPPK.

“Ada 13 dari 508 kabupaten/kota tidak melaksanakan atau menunda pengadaan ASN 2021,” pungkasnya.