Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19 Indonesia Harus Contoh China

Jum'at, 25 Juni 2021 - 09:27 WIB
loading...
Hadapi Lonjakan Kasus...
Foto/ilustrasi/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Menghadapi lonjakan kasus positif Covid-19 , pemerintah menyatakan bahwa pemberlakuan PPKM mikro adalah jalan terbaik. Skenario itu diyakini bisa mencegah penyebaran Covid-19, sekaligus menjaga kelangsungan ekonomi.

Namun, cara itu banyak ditentang oleh sejumlah kalangan, baik ahli kesehatan maupun ekonom. Direktur Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan bahwa skenario terbaik adalah lockdown selama 14 hari.

"Skenario lockdown relatif lebih murah baik dari sisi ekonomi maupun anggaran dibanding PPKM mikro," ucap Bhima kepada MNC Portal Indonesia di Jakarta, Jumat(25/6/2021).

Baca juga:Mark Hoppus Blink-182 Idap Kanker, Sudah 3 Bulan Kemoterapi

Dia menyebutkan, lockdown memang menurunkan ekonomi pada kuartal III, tetapi jika dilakukan pengawasan efektif maka kuartal IV ekonomi Indonesia bisa tumbuh solid.

"Seperti China yang melakukan lockdown, ekonominya sempat turun -6,8% pada kuartal I 2020, tapi positif di kuartal ke II sebesar 3,2% dan berlanjut hingga terakhir kuartal I 2021 ekonomi China tumbuh menakjubkan sebesar 18,3%," ungkapnya.

Sementara itu, sambung Bhima, uji coba PPKM yang existing menimbulkan optimisme pemulihan yang semu. Masyarakat masih tetap bisa makan di tempat restoran meski ada pembatasan maksimal 25% dan jam 8 malam. Makanya cara-cara ini dianggap tidak efektif.

Baca juga:BOR 4 Tower RSDC Wisma Atlet Turun Jadi 85,04%

"Ketika ledakan kasus masih terjadi maka kepercayaan konsumen kembali turun, secara biaya model buka tutup seperti itu mahal. Pelaku usaha sepanjang Februari-Mei 2021 kan sudah mulai ekspansi lagi, tapi ada ledakan kasus maka balik lagi turunkan ekspektasi pemulihan sepanjang tahun," tambah Bhima.

Dari segi kapasitas, jika PPKM menitikberatkan pada birokrasi terkecil level RT dan RW, maka secara kapasitas pelayanan kesehatan tentu tidak bisa optimal, kebijakan darurat untuk menangani pandemi harus datang dari level pemerintah pusat karena anggaran di pemerintah pusat masih cukup.

"Kita tidak boleh ragu menyelamatkan kesehatan sebagai prioritas karena yang diuntungkan adalah ekonomi juga," pungkasnya.
(uka)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Gejolak Global Meningkat,...
Gejolak Global Meningkat, Gubernur BI Prediksi Ekonomi Indonesia 2026 Tumbuh 4,9-5,7%
RUU PFII Lompatan Strategis...
RUU PFII Lompatan Strategis Kejar Ekonomi RI 8%, Purbaya Ungkap 3 Pilar Penopangnya
Studi Kearney: Masa...
Studi Kearney: Masa Depan Ekonomi Bergantung Kemampuan Adaptasi dengan AI
Dulu Dijajah Belanda,...
Dulu Dijajah Belanda, Kini Digerus Impor? Mantan Menkeu Ungkap Jurus Jitu Cetak Ekonomi Tumbuh 8%
Ekonomi China Kuartal...
Ekonomi China Kuartal II Tumbuh 4,3%, Terendah dalam 3 Tahun Terakhir
Optimisme Baru Ekonomi:...
Optimisme Baru Ekonomi: Laba Sejumlah BUMN Tumbuh Signifikan
Medan Tuan Rumah Rakernas...
Medan Tuan Rumah Rakernas Apeksi 2026, Momentum Rebranding Citra Kota
Qodari: Stimulus Tarif...
Qodari: Stimulus Tarif Transportasi Dikucurkan saat Libur Sekolah dan Nataru
Wali Kota Tangsel Dorong...
Wali Kota Tangsel Dorong Koperasi Merah Putih Jadi Penggerak UMKM-Ekonomi Kerakyatan
Rekomendasi
Kemendagri Terus Perkuat...
Kemendagri Terus Perkuat Pengawasan dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan
Bukan Sekadar Kuota,...
Bukan Sekadar Kuota, Rustini Dorong Perempuan Ambil Keputusan Strategis
AS Luncurkan Serangan...
AS Luncurkan Serangan Hari Ke-12, Iran Siap Terapkan Doktrin 'Mata Ganti Mata'
Berita Terkini
Bahas Efisiensi Anggaran...
Bahas Efisiensi Anggaran MBG, Purbaya dan Kepala BGN Baru Bakal Bertemu Minggu Depan
Bagaimana Public Listing...
Bagaimana Public Listing Mengubah Perusahaan Crypto?
Inflasi Kembali Muncul,...
Inflasi Kembali Muncul, Penting bagi Trader Mengamati Rilis CPI Berikutnya
Uang Beredar Tumbuh...
Uang Beredar Tumbuh 8,7%, Per Juni 2026 Tembus Rp10.432,8 Triliun
Pajak Ekonomi Digital...
Pajak Ekonomi Digital per Juni 2026 Capai Rp54,71 Triliun, Kripto Sumbang Rp2,09 T
Mengapa Didimax Menjadi...
Mengapa Didimax Menjadi Pilihan Banyak Trader? Ternyata ini Alasannya
Infografis
Perbandingan Kekuatan...
Perbandingan Kekuatan Timnas Indonesia vs Timnas China
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved