PPKM Mikro Darurat, Ini sebagian Aturan untuk Tempat Wisata dan Transportasi Umum
Rabu, 30 Juni 2021 - 08:20 WIB
loading...
PPKM darurat rencananya akan diberlakukan pemerintah pada 2 Juli 2021. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah memastikan bakal segera menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Adapun, PPKM Mikro ini Rencananya diterapkan pada 2 Juli mendatang.
Baca Juga: Sebelum PPKM Darurat Diberlakukan, Ini Saran Epidemiolog
Dalam dokumen yang diterima SINDOnews, kegiatan di area publik seperti tempat wisata, fasilitas umum bakal ditentukan lewat zona Covid-19. Bagi kabupaten atau kota yang zona merah dan oranye, tempat wisata ditutup sementara sampai dinyatakan aman.
Sedangkan, kabupaten atau kota zona lainnya diizinkan dibuka paling banyak 25% kapasitas dengan pengaturan oleh pemerintah daerah, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.
Lalu operasional kendaraan umum tidak berubah. Angkutan massal, taksi (konvensional dan online), ojek (online dan pangkalan), kendaraan sewa masih dapat beroperasi. Namun, dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional oleh
pemerintah daerah, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.
Baca Juga: Hanya Buka Sampai Jam 5, Pengusaha Mal: Jangan Sampai Pengorbanan Besar Jadi Sia-Sia
Sementara itu, untuk lokasi rapat atau seminar, juga pertemuan di tempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan, tidak boleh dilakukan. Terlebih bagi kabupaten atau kota zona merah dan zona oranye, ditutup sementara sampai dinyatakan aman.
Sedangkan kabupaten atau kota zona lainnya diizinkan dibuka paling banyak 25% kapasitas, dan atas pengaturan dari pemerintah daerah, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.
Baca Juga: Sebelum PPKM Darurat Diberlakukan, Ini Saran Epidemiolog
Dalam dokumen yang diterima SINDOnews, kegiatan di area publik seperti tempat wisata, fasilitas umum bakal ditentukan lewat zona Covid-19. Bagi kabupaten atau kota yang zona merah dan oranye, tempat wisata ditutup sementara sampai dinyatakan aman.
Sedangkan, kabupaten atau kota zona lainnya diizinkan dibuka paling banyak 25% kapasitas dengan pengaturan oleh pemerintah daerah, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.
Lalu operasional kendaraan umum tidak berubah. Angkutan massal, taksi (konvensional dan online), ojek (online dan pangkalan), kendaraan sewa masih dapat beroperasi. Namun, dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional oleh
pemerintah daerah, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.
Baca Juga: Hanya Buka Sampai Jam 5, Pengusaha Mal: Jangan Sampai Pengorbanan Besar Jadi Sia-Sia
Sementara itu, untuk lokasi rapat atau seminar, juga pertemuan di tempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan, tidak boleh dilakukan. Terlebih bagi kabupaten atau kota zona merah dan zona oranye, ditutup sementara sampai dinyatakan aman.
Sedangkan kabupaten atau kota zona lainnya diizinkan dibuka paling banyak 25% kapasitas, dan atas pengaturan dari pemerintah daerah, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.
(fai)
Lihat Juga :
