Airlangga Hartarto: Lanjutkan Surplus Perdagangan, Dorong UMKM Jadi Eksportir

JAKARTA - Pemulihan ekonomi nasional mulai terlihat dari torehan rekor surplus perdagangan. Menjaga tren berlanjut, pemerintah mendorong UMKM go international.

Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto saat webinar HUT ke-16 Koran Sindo yang mengusung tema "Asa UMKM Merajai Pasar Internasional", Rabu (30/6/2021).

Airlangga menuturkan, neraca perdagangan Indonesia tahun 2020 mengalami surplus sebesar USD21,74 miliar. Angka tersebut merupakan yang tertinggi sejak 2012.

"Capaian ini berlanjut di tahun 2021, di mana sejak Januari sampai dengan Mei 2021, neraca dagang kita mengalami surplus USD10,17 miliar," katanya.

Mei 2021, lanjut Airlangga, Indonesia mencapai surplus USD2,36 miliar. Tertinggi selama tahun 2021 dan sub surplus ke-13 kali sejak 2020.

"Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga tren ini, dan memacu peningkatan ekspor, termasuk mendorong penciptaan eksportir baru dari kalangan pelaku usaha menengah, kecil dan mikro," tuturnya.

Baca juga:Ini 120 Kabupaten/Kota di Jawa Bali yang Bakal Diberlakukan PPKM Darurat

Menurutnya, pemerintah sudah mengambil sejumlah langkah. Pertama, menjaga pasar dan produk utama di 10 negara tujuan utama sebesar 70% dari total ekspor di tahun 2020, dan 10 produk utama yang mencapai 60% dari total ekspor 2020. Seperti misalnya, lemak dan minyak hewan nabati, bahan bakar mineral, besi dan baja. Mesin dan perlengkapan elektrik, serta pakaian dan aksesorisnya.

Kedua, memfokuskan kepada pelaku UMKM atau IKM berorientasi ekspor. "Melalui peningkatan kapasitas UKM/IKM ekspor yang sudah ada, agar naik kelas dan mampu meningkatkan nilai ekspornya," ungkapnya.

Selain itu, pembinaan wirausahawan ekspor baru dari kalangan UMKM ataupun IMK. Jumlah UKM/IKM yang ekspor pada 2020 tercatat sebanyak 13 ribuan eksportir. Namun kontribusi nilai ekspor UKM baru sebesar 11% dari total nilai ekspor tahun 2020.

Ketiga, melakukan penetrasi ke negara non tradisional market, seperti Afrika, Timur Tengah, Eurasia dan Amerika Latin. Keempat, utilisasi perjanjian dagang, baik PTA, FTA dan CEPA. Kelima, implementasi dari reformasi regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu penyederhanaan kepastian dalam proses perizinan dan persetujuan ekspor impor.

Kementerian Perdagangan, lanjutnya, juga telah merelaksasi delapan Peraturan Menteri Perdagangan untuk mendukung ekspor UMKM. Selain itu, pemerintah juga mendorong para UMKM untuk onboard ke platform digital. Dengan sejumlah program antara lain gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia.

Hingga akhir tahun 2020, terdapat 11,7 juta UKM onboard,l. Diharapkan jumlah UMKM yang go digital akan mencapai 30 juta UMKM.

Upaya pemerintah di atas, kata Airlangga, tidak akan tercapai bila penanganan Covid-19 tidak dapat dijalankan dengan baik.

"Upaya PPKM Mikro dan vaksinasi gratis yang dilancarkan oleh pemerintah terbukti membawa dampak positif kepada flattening daripada kasus dan pulihnya ekonomi nasional," tegasnya.

Dia menambahkan, upaya penanganan Covid-19 tersebut tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh kepatuhan masyarakat menjalankan protokol kesehatan dan menggunakan masker.

"Saya ingatkan agar masyarakat menjaga kedisiplinan, menjaga protokol kesehatan demi kesehatan bersama diharapkan berbagai kegiatan yang telah dilakukan pemerintah," katanya.

Baca juga:Bacaan Sholawat Nabi Paling Utama Lengkap Latin dan Artinya

Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengatakan tema webinar tersebut sangat relevan dengan kondisi saat ini. "Kalau saya lihat data dari BPS, UMKM ini dahsyat. Ada 64 juta UMKM di Indonesia yang mewakili 99,1% dari dunia usaha di Indonesia," ungkapnya.

Hary menyebutkan sepanjang 2020 UMKM menyerap tenaga kerja 97% dari total tenaga kerja 119 juta dan kontribusi UMKM pada pertumbuhan ekonomi 61%.

"Luar biasa, mungkin banyak yang tidak tahu. Kesannya pertumbuhan ekonomi ditopang oleh perusahaan menengah ke atas. Namun, ternyata oleh UMKM," tuturnya.

Definisi UMKM, lanjutnya, adalah usaha yang penjualannya kurang dari Rp50 miliar, dengan modal kurang dari Rp 10 miliar dan tenaga kerja kurang dari 100 atau 99 atau di bawahnya untuk usaha.

Hary berharap, webinar tersebut dapat memberikan terobosan-terobosan untuk perekonomian Indonesia.

Narasumber pada webinar sesi kedua ini adalah Chairman of The SEA Group Indonesia Pandu Patria Sjahrir, Direktur Hubungan Kelembagaan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) Sis Apik Wijayanto, Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Darmawan Junaidi, dan Direktur Bisnis Kecil dan Menengah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) Amam Sukriyanto.