Sejarah Baru, Erika Retnowati jadi Perempuan Pertama yang Pimpin BPH Migas

JAKARTA - Komisi VII DPR RI menetapkan Erika Retnowati sebagai Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) periode 2021-2025. Dia terpilih dari total 18 calon Komite BPH Migas yang diajukan Presiden. Selain Erika, ada delapan nama yang terpilih untuk mengisi posisi sebagai Kepala dan Anggota Komite BPH Migas.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno dalam siaran pers usai menghadiri penyelenggaraan Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) terhadap calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas periode 2021-2025, di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (30/6).



"Uji Kepatutan dan Kelayakan atau Fit and Proper Test untuk Calon Kepala dan Anggota Komite BPH Migas telah rampung dan sudah ada nama-nama komite BPH Migas yang baru dengan Kepala BPH Migas terpilih yakni Ibu Erika Retnowati. Sekaligus, sebagai sejarah baru karena untuk pertama kalinya BPH Migas dipimpin oleh sosok perempuan. Kita membuat sejarah dengan memilih Kepala BPH Migas perempuan pertama," kata Eddy, Kamis (1/7/2021).

Erika akan menggantikan posisi M. Fanshurullah Asa yang memasuki masa pensiun. Sebelumnya, wanita kelahiran Mataram 20 Juli 1963 itu menjabat sebagai Kepala Biro Keuangan Kementerian ESDM sejak 2015.

Selain itu, Erika memiliki pengalaman sebagai akuntan pada Deputi Pegawai Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, BPKP Tahun 1992-2001. Kemudian, ajun akuntan pada Deputi Pengawasan tahun 1985-1988.

Selain menunjuk Erika Retnowati sebagai Kepala BPH Migas, Komisi VII DPR RI juga telah menunjuk delapan anggota BPH Migas baru. Secara rinci, delapan Anggota Komite BPH Migas terpilih, antara lain Abdul Halim, Basuki Trikora Putra, Eman Salman Arief, Harya Adityawarman, Iwan Prasetya Adhi, Saleh Abdurrahman, Wahyudi Anas dan Yapit Sapta Putra.



Eddy berharap Ketua dan Anggota BPH Migas terpilih dapat menyelesaikan berbagai macam persoalan dan tantangan di sektor hilir migas. Di antaranya dengan mempercepat progres pembangunan infrastruktur gas bumi dan mengimplementasikan kebijakan BBM satu harga di wilayah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal).

"Lalu, dapat mereduksi penggunaan bahan bakar seperti premium dan pertalite dengan penggunaan BBM berkualitas. Kemudian dapat menjawab tantangan zaman dimana dunia saat ini dalam proses transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Harapan kami dari Komisi VII DPR RI terhadap BPH Migas kedepannya dapat semakin maksimal dalam bekerja dan menjawab isu-isu tersebut," tuturnya.

Setelah penetapan sembilan nama terpilih Ketua dan Anggota Komite BPH Migas tersebut maka proses selanjutnya adalah daftar nama terpilih tersebut akan diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. "Sembilan nama terpilih Ketua dan Anggota Komite BPH Migas diajukan ke pimpinan DPR untuk diserahkan ke Presiden," ungkapnya.

Seperti diketahui, Komisi VII DPR RI telah melakukan proses Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) terhadap calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas periode 2021-2025 dengan total 17 calon anggota yang awalnya terdapat 18 calon. Namun, satu calon yang sedianya akan mengikuti fit and proper test tutup usia yakni Ferdy Novianto. Proses ini berlangsung selama tiga hari pada 28-30 Juni 2021.