Di Hadapan DPR, Wamen BUMN Beberkan Penyebab Keuangan BUMN Karya Porak-Poranda
Kamis, 08 Juli 2021 - 16:29 WIB
loading...
Foto/ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Di hadapan Komisi VI DPR , saat rapat kerja bersama Kamis (8/7/2021), Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo membeberkan kondisi keuangan BUMN karya yang semakin memprihatinkan. Pandemi Covid-19 yang berdampak pada kontrak baru dan penjualan perusahaan menjadi penyebab utama.
"Kondisi BUMN karya saat ini cukup memprihatinkan terutama akibat kombinasi dari dua hal. Pertama, karena ada tekanan pandemi Covid-19 yang berdampak pada kontrak baru dan penjualan," ujar Kartika.
Tiko, sapaan akrab Kartika, menjelaskan, penugasan pemerintah kepada perusahaan untuk menjalankan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tidak didukung dengan penyertaan modal negara (PMN) yang memadai pun menjadi penyebab lain. Perkara tersebut dinilai memengaruhi keuangan perusahaan.
Baca juga:Terjun ke Daerah Operasi di Papua, Ini Pesan Dudung Abdurahman ke Prajurit TNI
"Seperti kita ketahui, hampir tidak ada PMN di tahun lalu, 2017- 2019 yang menanggung PSN (adalah perusahaan)," katanya.
Dia memaparkan, kondisi tersebut dialami oleh Perusahaan Umum Perumahan Nasional (Perumnas) Perusahaan saat ini tengah mengalami penurunan pendapatan karena penjualan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tercatat melandai.
Sementara, inventori rumah Perumnas tercatat tinggi sehingga menyebabkan rasio utang terhadap ekuitas menjadi naik. Untuk memastikan neraca maupun kekuatan ekuitas yang memadai, pemegang saham menginginkan ada tambahan PMN untuk memastikan penugasan Perumnas dalam membangun rumah bagi MBR bisa dilanjutkan.
Hal serupa juga dialami PT Waskita Karya (Persero) Tbk,. Tiko mengungkap, sejak 2015-2016 emiten ditugaskan negara untuk mengambil alih dan melanjutkan sejumlah proyek jalan tol di Jawa yang mangkrak. Tak pelak, aksi korporasi itu menyebabkan utang Waskita meningkat.
"Akan ada skema restrukturisasi menyeluruh, ada dua skema penjaminan proyek yang ada dan juga modal baru Rp79 triliun terutama memperkuat permodalan, karena banyak modal yang terserap dari masa lalu," kata dia.
PT Hutama Karya (Persero) pun tengah memikul beban keuangan. Saat ini, perseroan tengah mengerjakan proyek tol Trans Sumatera, namun selama dua tahun PMN untuk perusahaan mengalami keterlambatan.
Tiko mencatat, aset perusahaan meningkat, tapi nilai utang naik signifikan, sedangkan ekuitas tidak bertambah. Kondisi itu, membuat keuangannya tertekan.
Baca juga:Elon Musk Akui Sulit Bikin Mobil Self-Driving
Sementara, untuk menyelesaikan Tol Trans Sumatera tahap 1, manajemen membutuhkan anggaran senilai Rp66 triliun. Skema dana akan diberikan secara bertahap pada 2021 ini.
"Tadi sudah ditambahkan menjadi Rp25 triliun dan pada tahun 2022 diharapkan akan ada Rp30 triliun lagi untuk bisa memperkuat dan menyelesaikan tol Trans Sumatera tahap 1. Kemungkinan sisanya akan diberikan pada tahun 2023," kata dia.
Senasib, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, atau WIKA pun membutuhkan bantuan pendanaan dari pemerintah. Pemegang saham menilai, pengerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mengharuskan negara menggelontorkan dana kepada perusahaan.
"Kondisi BUMN karya saat ini cukup memprihatinkan terutama akibat kombinasi dari dua hal. Pertama, karena ada tekanan pandemi Covid-19 yang berdampak pada kontrak baru dan penjualan," ujar Kartika.
Tiko, sapaan akrab Kartika, menjelaskan, penugasan pemerintah kepada perusahaan untuk menjalankan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tidak didukung dengan penyertaan modal negara (PMN) yang memadai pun menjadi penyebab lain. Perkara tersebut dinilai memengaruhi keuangan perusahaan.
Baca juga:Terjun ke Daerah Operasi di Papua, Ini Pesan Dudung Abdurahman ke Prajurit TNI
"Seperti kita ketahui, hampir tidak ada PMN di tahun lalu, 2017- 2019 yang menanggung PSN (adalah perusahaan)," katanya.
Dia memaparkan, kondisi tersebut dialami oleh Perusahaan Umum Perumahan Nasional (Perumnas) Perusahaan saat ini tengah mengalami penurunan pendapatan karena penjualan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tercatat melandai.
Sementara, inventori rumah Perumnas tercatat tinggi sehingga menyebabkan rasio utang terhadap ekuitas menjadi naik. Untuk memastikan neraca maupun kekuatan ekuitas yang memadai, pemegang saham menginginkan ada tambahan PMN untuk memastikan penugasan Perumnas dalam membangun rumah bagi MBR bisa dilanjutkan.
Hal serupa juga dialami PT Waskita Karya (Persero) Tbk,. Tiko mengungkap, sejak 2015-2016 emiten ditugaskan negara untuk mengambil alih dan melanjutkan sejumlah proyek jalan tol di Jawa yang mangkrak. Tak pelak, aksi korporasi itu menyebabkan utang Waskita meningkat.
"Akan ada skema restrukturisasi menyeluruh, ada dua skema penjaminan proyek yang ada dan juga modal baru Rp79 triliun terutama memperkuat permodalan, karena banyak modal yang terserap dari masa lalu," kata dia.
PT Hutama Karya (Persero) pun tengah memikul beban keuangan. Saat ini, perseroan tengah mengerjakan proyek tol Trans Sumatera, namun selama dua tahun PMN untuk perusahaan mengalami keterlambatan.
Tiko mencatat, aset perusahaan meningkat, tapi nilai utang naik signifikan, sedangkan ekuitas tidak bertambah. Kondisi itu, membuat keuangannya tertekan.
Baca juga:Elon Musk Akui Sulit Bikin Mobil Self-Driving
Sementara, untuk menyelesaikan Tol Trans Sumatera tahap 1, manajemen membutuhkan anggaran senilai Rp66 triliun. Skema dana akan diberikan secara bertahap pada 2021 ini.
"Tadi sudah ditambahkan menjadi Rp25 triliun dan pada tahun 2022 diharapkan akan ada Rp30 triliun lagi untuk bisa memperkuat dan menyelesaikan tol Trans Sumatera tahap 1. Kemungkinan sisanya akan diberikan pada tahun 2023," kata dia.
Senasib, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, atau WIKA pun membutuhkan bantuan pendanaan dari pemerintah. Pemegang saham menilai, pengerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mengharuskan negara menggelontorkan dana kepada perusahaan.
(uka)
Lihat Juga :
