10 Hari PPKM Darurat, Omzet Pengusaha Hotel di Batu Malang Drop
loading...
Ilustrasi. FOTO/Avirista
A
A
A
MALANG - Okupansi hotel di Malang raya makin habis di tengah lonjakan kasus Covid-19 dan penerapan PPKM darurat hingga hari ke 10 ini. Bahkan banyak hotel di Kota Batu terpaksa menutup operasionalnya demi mengurangi kerugian lebih besar.
Ketua PHRI Kota Batu Sujud Hariadi mengakui ada beberapa hotel di Kota Batu yang menutup operasionalnya demi mengurangi beban operasional. Penutupan dilakukan saat pemberlakuan PPKM darurat di Kota Batu. "Ada yang menutup operasionalkan sementara 1 - 2 hotel, daripada menanggung kerugian terus menerus, masuk tapi nggak ada yang dikerjakan, milih tutup sementara," ucap Sujud dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, pada Selasa sore (13/7/2021).
Sujud menambahkan, beberapa hotel yang masih memaksa beroperasi di Kota Batu pun tak ada okupansi. Hal ini dirasakannya sejak awal penerapan PPKM darurat. "Okupansi 0 persen. Jadi hanya 1 - 2 (hotel) yang masuk itu pun jarang, kebanyakan 0 persen tanpa, wajarlah, apalagi penyekatan di mana - mana disekat," katanya.
Alhasil hampir ribuan karyawan perhotelan di Kota Batu terdampak imbas PPKM darurat. Para pekerja ini terpaksa di rumahkan, demi efisiensi biaya operasional. "Rata - rata merumahkan lebih dari setengah, sementara itu, tapi kalau PPKM-nya selesai, ya jalan lagi. Ya kita nyadari selama mereka sepakat dengan karyawan, karyawan juga menyadari ya nggak ada masalah. Sebagian besar menyadari. Ya gimana posisinya kayak gini," terangnya.
Hal serupa dialami pelaku perhotelan di Kota Malang, namun di Malang sedikit lebih beruntung sebab okupansi hotel masih berada di angka 10 persen maksimal. "Yang jelas okupansi kita kurang dari 10 persen, itu pun dengan dijual dengan harga yang murah, harga di bawah biasanya," ungkap Ketua PHRI Kota Malang Agoes Basoeki.
Okupansi 10 persen tersebut dikatakan Agoes disumbang oleh para pekerja sektor kritikal dan esensial yang masih diizinkan beroperasi di tengah penerapan PPKM darurat. "Ada luar Malang, tapi untuk kerja, dari Malang boleh masuk, tapi kami berlakukan harus bawa rapid antigen paling nggak," beber dia.
Ia pun menaksir imbas rendahnya okupansi hotel di Malang, kerugian mencapai miliaran rupiah. Apalagi hal ini diperparah adanya pembatasan operasional restoran yang tidak boleh menerima dine in atau makan di tempat. "Ini lebih parah daripada awal - awal kemarin (PSBB), lebih parah lagi, karena restoran nggak bisaa bergerak, nggak boleh melayani tamu, tamu nggak boleh masuk," tuturnya.
"(Kalau kerugian dihitungnya) 10 persen dari target, katakanlah misalnya satu hotel punya target Rp 1 miliar, cuma tercapai 1 juta, 10 persen itu, semua hotel sama, jatuh sekali," jelasnya. Alhasil ia dan rekan - rekan perhotelan selain merumahkan pekerja, pelaku usaha terpaksa merogoh kocek tabungan yang sebelum - sebelumnya telah ada. "Rata - rata menggunakan sisa - sisa keuntungan uang tahun sebelumnya, dari celengan - celengan," pungkasnya.
Ketua PHRI Kota Batu Sujud Hariadi mengakui ada beberapa hotel di Kota Batu yang menutup operasionalnya demi mengurangi beban operasional. Penutupan dilakukan saat pemberlakuan PPKM darurat di Kota Batu. "Ada yang menutup operasionalkan sementara 1 - 2 hotel, daripada menanggung kerugian terus menerus, masuk tapi nggak ada yang dikerjakan, milih tutup sementara," ucap Sujud dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, pada Selasa sore (13/7/2021).
Sujud menambahkan, beberapa hotel yang masih memaksa beroperasi di Kota Batu pun tak ada okupansi. Hal ini dirasakannya sejak awal penerapan PPKM darurat. "Okupansi 0 persen. Jadi hanya 1 - 2 (hotel) yang masuk itu pun jarang, kebanyakan 0 persen tanpa, wajarlah, apalagi penyekatan di mana - mana disekat," katanya.
Alhasil hampir ribuan karyawan perhotelan di Kota Batu terdampak imbas PPKM darurat. Para pekerja ini terpaksa di rumahkan, demi efisiensi biaya operasional. "Rata - rata merumahkan lebih dari setengah, sementara itu, tapi kalau PPKM-nya selesai, ya jalan lagi. Ya kita nyadari selama mereka sepakat dengan karyawan, karyawan juga menyadari ya nggak ada masalah. Sebagian besar menyadari. Ya gimana posisinya kayak gini," terangnya.
Hal serupa dialami pelaku perhotelan di Kota Malang, namun di Malang sedikit lebih beruntung sebab okupansi hotel masih berada di angka 10 persen maksimal. "Yang jelas okupansi kita kurang dari 10 persen, itu pun dengan dijual dengan harga yang murah, harga di bawah biasanya," ungkap Ketua PHRI Kota Malang Agoes Basoeki.
Okupansi 10 persen tersebut dikatakan Agoes disumbang oleh para pekerja sektor kritikal dan esensial yang masih diizinkan beroperasi di tengah penerapan PPKM darurat. "Ada luar Malang, tapi untuk kerja, dari Malang boleh masuk, tapi kami berlakukan harus bawa rapid antigen paling nggak," beber dia.
Ia pun menaksir imbas rendahnya okupansi hotel di Malang, kerugian mencapai miliaran rupiah. Apalagi hal ini diperparah adanya pembatasan operasional restoran yang tidak boleh menerima dine in atau makan di tempat. "Ini lebih parah daripada awal - awal kemarin (PSBB), lebih parah lagi, karena restoran nggak bisaa bergerak, nggak boleh melayani tamu, tamu nggak boleh masuk," tuturnya.
"(Kalau kerugian dihitungnya) 10 persen dari target, katakanlah misalnya satu hotel punya target Rp 1 miliar, cuma tercapai 1 juta, 10 persen itu, semua hotel sama, jatuh sekali," jelasnya. Alhasil ia dan rekan - rekan perhotelan selain merumahkan pekerja, pelaku usaha terpaksa merogoh kocek tabungan yang sebelum - sebelumnya telah ada. "Rata - rata menggunakan sisa - sisa keuntungan uang tahun sebelumnya, dari celengan - celengan," pungkasnya.
(nng)
Explore More