Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Erick Thohir Minta BUMN Disuntik Negara Rp72,4 Triliun Tahun Depan, Catat Kapan Cairnya!
loading...
Adapun nilai PMN BUMN Tahun anggaran 2022 mencapai Rp72,449 triliun. Tercatat, pemegang saham mengajukan PMN tahun 2022 yang diberikan kepada 12 BUMN. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menyebut, Peraturan Pemerintah (PP) terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) BUMN akan diterbitkan usai pemerintah mengeluarkan PP Holding BUMN. Adapun nilai PMN BUMN Tahun anggaran 2022 mencapai Rp72,449 triliun.
"Adapun catatan yang bisa kami lampirkan adalah bahwa PMN tahun 2022 akan disuntik kepada BUMN , akan disuntik pada Tahun 2022. Sehingga PP PMN 2022 terbit setelah PP Holding BUMN terbit yaitu khususnya beberapa Holding," ujar Erick saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (14/7/2021).
Holding yang dimaksudkan adalah Aviasi dan Pariwisata hingga Pertahanan. Dari paparannya, PP Holding Aviasi dan Pariwisata akan diterbitkan pada Agustus 2021, PP Holding Pertahanan ditargetkan terbit pada September tahun ini.
Sementara Holding Pangan pada September 2021. Dengan begitu, PP PMN BUMN ditargetkan diteken pada tahun mendatang. "Sehingga PP PMN 2022 terbit di tahun ini. Sehingga secara legalitas pemberian PMN 2022 tidak akan mendapat isu hukum yang akan terjadi sebagai landasannya," kata dia.
Tercatat, pemegang saham mengajukan PMN tahun 2022 yang diberikan kepada 12 BUMN sebesar Rp72,44 triliun. Nilai tersebut mencapai 80 persen. Dana segar itu pun akan difokuskan pada program restrukturisasi, penugasan dan pengembangan bisnis perusahaan.
Adapun 12 BUMN tersebut di antaranya, pertama, PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 31,35 triliun untuk penugasan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.
Kedua, PT Aviasi Pariwisata Indonesia senilai Rp 9,31 triliun. Dana itu digunakan untuk penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariwisata dan infrastruktur aviasi, serta lahan dan penyelesaian proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Ketiga, PT PLN sebesar Rp 8,23 triliun untuk membiayai program pendanaan infrastruktur ketenagakerjaan, membangun transmisi gardu induk dan distribusi listrik perdesaan untuk tahun pembangunan 2021-2022
Keempat, PT Bank Negara Indonesia (BNI) senilai Rp7 triliun, dimana, perseroan akan mengembangkan bisnis dan penguatan modal untuk meningkatkan modal tier I dan capital adequacy ratio (CAR).
"Adapun catatan yang bisa kami lampirkan adalah bahwa PMN tahun 2022 akan disuntik kepada BUMN , akan disuntik pada Tahun 2022. Sehingga PP PMN 2022 terbit setelah PP Holding BUMN terbit yaitu khususnya beberapa Holding," ujar Erick saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (14/7/2021).
Holding yang dimaksudkan adalah Aviasi dan Pariwisata hingga Pertahanan. Dari paparannya, PP Holding Aviasi dan Pariwisata akan diterbitkan pada Agustus 2021, PP Holding Pertahanan ditargetkan terbit pada September tahun ini.
Sementara Holding Pangan pada September 2021. Dengan begitu, PP PMN BUMN ditargetkan diteken pada tahun mendatang. "Sehingga PP PMN 2022 terbit di tahun ini. Sehingga secara legalitas pemberian PMN 2022 tidak akan mendapat isu hukum yang akan terjadi sebagai landasannya," kata dia.
Tercatat, pemegang saham mengajukan PMN tahun 2022 yang diberikan kepada 12 BUMN sebesar Rp72,44 triliun. Nilai tersebut mencapai 80 persen. Dana segar itu pun akan difokuskan pada program restrukturisasi, penugasan dan pengembangan bisnis perusahaan.
Adapun 12 BUMN tersebut di antaranya, pertama, PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 31,35 triliun untuk penugasan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.
Kedua, PT Aviasi Pariwisata Indonesia senilai Rp 9,31 triliun. Dana itu digunakan untuk penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariwisata dan infrastruktur aviasi, serta lahan dan penyelesaian proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Ketiga, PT PLN sebesar Rp 8,23 triliun untuk membiayai program pendanaan infrastruktur ketenagakerjaan, membangun transmisi gardu induk dan distribusi listrik perdesaan untuk tahun pembangunan 2021-2022
Keempat, PT Bank Negara Indonesia (BNI) senilai Rp7 triliun, dimana, perseroan akan mengembangkan bisnis dan penguatan modal untuk meningkatkan modal tier I dan capital adequacy ratio (CAR).
Explore More