PPKM Darurat Diperpanjang, Ekonom: Pemerintah Harus Fokus ke Kesehatan!
loading...
Kebijakan perpanjangan PPKM Darurat dinilai serba tanggung dan belum menunjukkan fokus pada kesehatan masyarakat. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah akhirnya memutuskan PPKM Darurat diperpanjang selama 5 hari dan akan dilonggarkan jika kasus positif Covid-19 berkurang. Menanggapi hal itu, Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kebijakan tersebut masih tanggung.
Bhima menegaskan, pemerintah harusnya benar-benar fokus menangani kesehatan masyarakat . Langkah memperpanjang PPKM Darurat, menurut Bhima serba tanggung melihat tingkat kasus harian Covid-19 masih tinggi.
"Fokus dulu ke penanganan pandemi, baru ekonomi dilonggarkan, dibanding PPKM Darurat (diperpanjang) tapi serba tanggung," kata Bhima saat dihubungi MNC Portal.
Bhima pun mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut. "Sekarang cuma 5 hari apa kasus harian bisa turun di bawah 5.000? atau bed occupancy rationya (bisa) turun signifikan khususnya di zona merah?" kata Bhima.
Menurut Bhima, langkah pemerintah itu mengindikasikan 2 hal. Pertama, anggaran penanganan pandemi yang minim. Kedua, kekhawatiran atas lonjakan kemiskinan dan pengangguran apabila diperpanjang lebih lama.
Bhima melihat pemerintah perlu untuk mendengar saran dari ahli kesehatan dengan indikator yang jelas. "Kalau tujuannya pengendalian pandemi, pemerintah perlu dengar saran dari ahli kesehatan dengan indikator yang jelas," tegasnya.
Sementara, jika berkaitan dengan anggaran, Bhima menegaskan bahwa pemerintah bisa menunda proyek-proyek besar untuk menambah dana bantuan tunai ke masyarakat.
Bhima menegaskan, pemerintah harusnya benar-benar fokus menangani kesehatan masyarakat . Langkah memperpanjang PPKM Darurat, menurut Bhima serba tanggung melihat tingkat kasus harian Covid-19 masih tinggi.
Baca Juga
"Fokus dulu ke penanganan pandemi, baru ekonomi dilonggarkan, dibanding PPKM Darurat (diperpanjang) tapi serba tanggung," kata Bhima saat dihubungi MNC Portal.
Bhima pun mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut. "Sekarang cuma 5 hari apa kasus harian bisa turun di bawah 5.000? atau bed occupancy rationya (bisa) turun signifikan khususnya di zona merah?" kata Bhima.
Menurut Bhima, langkah pemerintah itu mengindikasikan 2 hal. Pertama, anggaran penanganan pandemi yang minim. Kedua, kekhawatiran atas lonjakan kemiskinan dan pengangguran apabila diperpanjang lebih lama.
Bhima melihat pemerintah perlu untuk mendengar saran dari ahli kesehatan dengan indikator yang jelas. "Kalau tujuannya pengendalian pandemi, pemerintah perlu dengar saran dari ahli kesehatan dengan indikator yang jelas," tegasnya.
Sementara, jika berkaitan dengan anggaran, Bhima menegaskan bahwa pemerintah bisa menunda proyek-proyek besar untuk menambah dana bantuan tunai ke masyarakat.
(fai)
Explore More