RUPSLB BRI Setujui Right Issue 28 Miliar Lembar Saham
loading...
Direktur Utama BRI, Sunarso. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) secara daring di Jakarta (22/7/2021) dalam rangka mendapatkan persetujuan rights issue yang akan dilakukan BRI dengan mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) terkait rencana pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro (UMi).
Direktur Utama BRI, Sunarso mengatakan, aksi korporasi ini berpotensi menjadi right issue terbesar di Indonesia, bahkan dapat menjadi salah satu right issue terbesar di Asia.
Selain itu, dia juga menyebut Perseroan terus melakukan eksplorasi sumber-sumber pertumbuhan baru yang selaras dengan aspirasi Perseroan untuk menjadi Champion of Financial Inclusion.
Segmen ultra mikro telah diidentifikasi sebagai sumber pertumbuhan baru melalui pembentukan ekosistem Ultra Mikro. Ekosistem ini akan menyediakan layanan keuangan yang terintegrasi bagi para pengusaha segmen ultra mikro sehingga memungkinkan mekanisme naik kelas ke nasabah mikro lebih tertata dengan baik.
“Berdasarkan data Kemenkop dan UKM, Asian Development Bank dan hasil analisis BRI, pada tahun 2018, terdapat sekitar 45 juta usaha Ultra Mikro yang membutuhkan pendanaan tambahan. Sejauh ini, hanya sekitar 15 juta usaha Ultra Mikro yang tersentuh pendanaan dari lembaga keuangan formal. Dengan menjangkau potensi Ultra Mikro, aksesibilitas layanan keuangan di segmen tersebut dapat dioptimalkan,” ujar Sunarso dalam video conference usai RUPSLB, Kamis (22/7/2021).
Sunarso menambahkan, aksi korporasi ini sesuai dengan visi Pemerintah dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yaitu untuk mendorong inklusi keuangan.
Oleh karenanya, Pemerintah bermaksud membentuk Holding Ultra Mikro yang terdiri dari BRI, Pegadaian dan PNM. Dalam hal ini BRI akan ditunjuk sebagai induk Holding.
Dalam PMHMETD ini, Pemerintah akan menyetorkan seluruh saham Seri B miliknya dalam Pegadaian dan PNM kepada BRI atau Inbreng. Setelah transaksi, BRI akan memiliki 99,99 persen saham Pegadaian dan PNM. Di samping itu, Pemerintah akan tetap memiliki 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna pada Pegadaian dan PNM.
Direktur Utama BRI, Sunarso mengatakan, aksi korporasi ini berpotensi menjadi right issue terbesar di Indonesia, bahkan dapat menjadi salah satu right issue terbesar di Asia.
Selain itu, dia juga menyebut Perseroan terus melakukan eksplorasi sumber-sumber pertumbuhan baru yang selaras dengan aspirasi Perseroan untuk menjadi Champion of Financial Inclusion.
Segmen ultra mikro telah diidentifikasi sebagai sumber pertumbuhan baru melalui pembentukan ekosistem Ultra Mikro. Ekosistem ini akan menyediakan layanan keuangan yang terintegrasi bagi para pengusaha segmen ultra mikro sehingga memungkinkan mekanisme naik kelas ke nasabah mikro lebih tertata dengan baik.
“Berdasarkan data Kemenkop dan UKM, Asian Development Bank dan hasil analisis BRI, pada tahun 2018, terdapat sekitar 45 juta usaha Ultra Mikro yang membutuhkan pendanaan tambahan. Sejauh ini, hanya sekitar 15 juta usaha Ultra Mikro yang tersentuh pendanaan dari lembaga keuangan formal. Dengan menjangkau potensi Ultra Mikro, aksesibilitas layanan keuangan di segmen tersebut dapat dioptimalkan,” ujar Sunarso dalam video conference usai RUPSLB, Kamis (22/7/2021).
Sunarso menambahkan, aksi korporasi ini sesuai dengan visi Pemerintah dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yaitu untuk mendorong inklusi keuangan.
Oleh karenanya, Pemerintah bermaksud membentuk Holding Ultra Mikro yang terdiri dari BRI, Pegadaian dan PNM. Dalam hal ini BRI akan ditunjuk sebagai induk Holding.
Dalam PMHMETD ini, Pemerintah akan menyetorkan seluruh saham Seri B miliknya dalam Pegadaian dan PNM kepada BRI atau Inbreng. Setelah transaksi, BRI akan memiliki 99,99 persen saham Pegadaian dan PNM. Di samping itu, Pemerintah akan tetap memiliki 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna pada Pegadaian dan PNM.
Explore More