Transisi Lancar, Produksi Blok Rokan Diyakini Dapat Dipertahankan
Kamis, 22 Juli 2021 - 20:25 WIB
loading...
Direktur Utama PHR Jaffee Arizon Suardin dalam diskusi bertajuk Menjaga Keandalan Operasi Wilayah Rokan di Jakarta, Kamis (22/7/2021). Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Berkat proses alih transisi yang lancar, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yakin mampu menjaga tingkat produksi Blok Rokan di Provinsi Riau. Namun, untuk itu dibutuhkan dukungan semua pihak.
"Transisi yang panjang ini dapat dilakukan secara seamless dan tidak ada kendala," ujar Wakil Kepala SKK Migas Fatar Yani Abdurrahman dalam diskusi bertajuk "Menjaga Keandalan Operasi Wilayah Rokan" di Jakarta, Kamis (22/7/2021).
Dalam diskusi tersebut Fatar menjelaskan, mengingat kontribusi Blok Rokan yang sangat besar, pemerintah bersama SKK Migas memberikan perhatian besar dalam proses peralihan blok ini dari Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke PHR. Dia mengatakan, untuk memastikan produksi blok ini tetap optimal, telah ditandangani Head of Agreement (HoA) antara SKK Migas dan CPI pada 28 September 2020.
Baca Juga: Proses Alih Kelola Berjalan Lancar, PHR Harus All Out Jaga Produksi Blok Rokan
HoA tersebut menjamin ketersediaan dana ASR (Abandonment and Site Restoration) oleh serta investasi oleh CPI untuk menjaga produksi dari blok tersebut sebelum diambilalih Pertamina. Dalam HoA tersebut antara lain ditargetkan program pemboran pada masa alih kelola sebanyak 192 sumur.
Meski dalam perkembangannya target pemboran itu belum tercapai, kata dia, SKK Migas telah berkoordinasi dengan PHR agar menggenjot pemboran sumur sehingga target produksi dan lifting 2021 dapat dicapai.
Fatar menegaskan, strategi dalam pengelolaan blok Rokan pascatransisi untuk jangka pendek pada 2021 adalah mempertahankan produksi dan transisi yang sukses ke PHR. Selanjutnya, periode 2022-2025 adalah upaya peningkatan produksi dengan investasi yang signifikan. "Jangka panjangnya pada 2026 adalah produksi yang tinggi sesuai long term plan (LTP) PHR Rokan," tuturnya.
Direktur Utama PHR Jaffee Arizon Suardin menyampaikan apresiasinya atas dukungan SKK Migas sehingga proses alih kelola berjalan lancar. Dengan dukungan tersebut, kata dia, PHR siap melanjutkan pengelolaan Blok Riokan sehingga produksi tetap terjaga.
"Pengeboran adalah salah satu upaya menjaga produksi. Dari target 192 sumur tadi, yang tidak bisa direalisasikan oleh existing operator akan dilanjutkan oleh PHR, termasuk sumur-sumur yang direncanakan oleh PHR. Kami perkirakan dengan asumsi 70 sumur belum bisa diselesaikan saat alih kelola, jumlah sumur yang bisa dibor sampai Desember 2021 akan mencapai sekitar 164 sumur," ujarnya.
Jaffee mengakui bahwa pengelolan Blok Rokan sangat menantang. Selain menyumbang 24% produksi minyak nasional, blok ini memiliki total 104 lapangan yang tersebar dari utara sampai ke selatan. "Ini yang harus kita manage agar produksi bisa dipertahankan," tegasnya.
Jaffe mengatakan, PHR akan mengebor dan menyiapkan sumber daya untuk 161 sumur dengan asumsi 77 sumur yang belum sempat diselesaikan oleh operator sebelumnya. "Saat ini, persiapan terus dilakukan. Pertamina sudah menyiapkan sekitar 16-17 rig dan material," tuturnya.
Bahkan, ujar dia, rig dan material tersebut bisa digunakan sebelum tanggal 9 Agustus untuk bisa membantu sumur yang sedang dikerjakan existing operator. "Tujuannya agar proses alih kelola ini bisa jalan lancar tanpa gangguan. PHR berkomitmen menggali semua potensi yang ada secara masif, agresif, dan efisien," tandasnya.
Baca Juga: AS Ancam Banyak Sanksi ke Turki: 'F-35 Tak Akan Dikirim Selama Ada S-400 Rusia'
Sementara itu, Sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) yang juga Direktur Utama PT Petrogas Jatim Utama Cendana Hadi Ismoyo berbagi pengalaman terkait peran BUMD dalam mendukung produksi di blok alih kelola. Petrogas Jatim Utama Cendana adalah BUMD pemegang 10% participating interest (PI) di Blok Cepu bersama-sama dengan BUMD lainnya.
"Tantangannya, di antaranya diperlukan profesional migas untuk melaksanakan tata kelola PI 10%. BUMD pengelola harus slim dan agile, serta cepat dalam membuat dan mengolah keputusan strategis," kata Hadi.
Menurut dia, tantangan BUMD yang memiliki PI 10% di blok migas alih kelola antara lain masalah komunikasi dengan operator karena level pemahaman yang berbeda. Namun, tegas dia, hal itu bisa diatasi asalkan BUMD bertindak dan dikelola secara profesional. "Karena itu saya berharap BUMD Riau yang akan mengelola PI (Blok Rokan) nanti dikelola secara profesional dan mampu menjadi mitra bagi PHR," ujarnya.
"Transisi yang panjang ini dapat dilakukan secara seamless dan tidak ada kendala," ujar Wakil Kepala SKK Migas Fatar Yani Abdurrahman dalam diskusi bertajuk "Menjaga Keandalan Operasi Wilayah Rokan" di Jakarta, Kamis (22/7/2021).
Dalam diskusi tersebut Fatar menjelaskan, mengingat kontribusi Blok Rokan yang sangat besar, pemerintah bersama SKK Migas memberikan perhatian besar dalam proses peralihan blok ini dari Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke PHR. Dia mengatakan, untuk memastikan produksi blok ini tetap optimal, telah ditandangani Head of Agreement (HoA) antara SKK Migas dan CPI pada 28 September 2020.
Baca Juga: Proses Alih Kelola Berjalan Lancar, PHR Harus All Out Jaga Produksi Blok Rokan
HoA tersebut menjamin ketersediaan dana ASR (Abandonment and Site Restoration) oleh serta investasi oleh CPI untuk menjaga produksi dari blok tersebut sebelum diambilalih Pertamina. Dalam HoA tersebut antara lain ditargetkan program pemboran pada masa alih kelola sebanyak 192 sumur.
Meski dalam perkembangannya target pemboran itu belum tercapai, kata dia, SKK Migas telah berkoordinasi dengan PHR agar menggenjot pemboran sumur sehingga target produksi dan lifting 2021 dapat dicapai.
Fatar menegaskan, strategi dalam pengelolaan blok Rokan pascatransisi untuk jangka pendek pada 2021 adalah mempertahankan produksi dan transisi yang sukses ke PHR. Selanjutnya, periode 2022-2025 adalah upaya peningkatan produksi dengan investasi yang signifikan. "Jangka panjangnya pada 2026 adalah produksi yang tinggi sesuai long term plan (LTP) PHR Rokan," tuturnya.
Direktur Utama PHR Jaffee Arizon Suardin menyampaikan apresiasinya atas dukungan SKK Migas sehingga proses alih kelola berjalan lancar. Dengan dukungan tersebut, kata dia, PHR siap melanjutkan pengelolaan Blok Riokan sehingga produksi tetap terjaga.
"Pengeboran adalah salah satu upaya menjaga produksi. Dari target 192 sumur tadi, yang tidak bisa direalisasikan oleh existing operator akan dilanjutkan oleh PHR, termasuk sumur-sumur yang direncanakan oleh PHR. Kami perkirakan dengan asumsi 70 sumur belum bisa diselesaikan saat alih kelola, jumlah sumur yang bisa dibor sampai Desember 2021 akan mencapai sekitar 164 sumur," ujarnya.
Jaffee mengakui bahwa pengelolan Blok Rokan sangat menantang. Selain menyumbang 24% produksi minyak nasional, blok ini memiliki total 104 lapangan yang tersebar dari utara sampai ke selatan. "Ini yang harus kita manage agar produksi bisa dipertahankan," tegasnya.
Jaffe mengatakan, PHR akan mengebor dan menyiapkan sumber daya untuk 161 sumur dengan asumsi 77 sumur yang belum sempat diselesaikan oleh operator sebelumnya. "Saat ini, persiapan terus dilakukan. Pertamina sudah menyiapkan sekitar 16-17 rig dan material," tuturnya.
Bahkan, ujar dia, rig dan material tersebut bisa digunakan sebelum tanggal 9 Agustus untuk bisa membantu sumur yang sedang dikerjakan existing operator. "Tujuannya agar proses alih kelola ini bisa jalan lancar tanpa gangguan. PHR berkomitmen menggali semua potensi yang ada secara masif, agresif, dan efisien," tandasnya.
Baca Juga: AS Ancam Banyak Sanksi ke Turki: 'F-35 Tak Akan Dikirim Selama Ada S-400 Rusia'
Sementara itu, Sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) yang juga Direktur Utama PT Petrogas Jatim Utama Cendana Hadi Ismoyo berbagi pengalaman terkait peran BUMD dalam mendukung produksi di blok alih kelola. Petrogas Jatim Utama Cendana adalah BUMD pemegang 10% participating interest (PI) di Blok Cepu bersama-sama dengan BUMD lainnya.
"Tantangannya, di antaranya diperlukan profesional migas untuk melaksanakan tata kelola PI 10%. BUMD pengelola harus slim dan agile, serta cepat dalam membuat dan mengolah keputusan strategis," kata Hadi.
Menurut dia, tantangan BUMD yang memiliki PI 10% di blok migas alih kelola antara lain masalah komunikasi dengan operator karena level pemahaman yang berbeda. Namun, tegas dia, hal itu bisa diatasi asalkan BUMD bertindak dan dikelola secara profesional. "Karena itu saya berharap BUMD Riau yang akan mengelola PI (Blok Rokan) nanti dikelola secara profesional dan mampu menjadi mitra bagi PHR," ujarnya.
(fai)
Lihat Juga :
