Perum Perindo Resmi Jadi PT, Hak Karyawan Tidak Berubah

JAKARTA - BUMN Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) resmi melakukan perubahan badan hukum dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perseroan (PT) setelah mendapatkan pengesahan pendirian berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Keputusan tersebut tertuang dalam surat Nomor AHU-0048836.AH.01.01.TAHUN 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia (Persero) atau disingkat PT Perikanan Indonesia (Persero).

Perubahan badan hukum tersebut pun tidak berdampak pada hak dan status karyawan. Artinya, hak karyawan tetap sama, masa kerja karyawan pun tetap diperhitungkan sama seperti pertama kali diangkat sebagai karyawan Perum Perikanan Indonesia.

Baca juga: Sektor Perikanan Tumbuh 9,69 Persen, Menteri Trenggono: Kita Akan Pacu Terus

Direktur Utama Perikanan Indonesia, Fatah Setiawan Topobroto menyebut, berdasarkan akta pendirian perseroan, maksud dan tujuan perseroan adalah untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang bisnis perikanan dan pengusahaan di pelabuhan perikanan. Hingga optimalisasi pemanfaatan sumber daya persero berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Berdasarkan akta pendirian, kegiatan usaha utama persero meliputi penyelenggaraan penyaluran benih ikan, pakan, usaha budidaya sumber daya ikan, pemasaran ikan hias, Perdagangan ikan dan lainnya yang terkait bisnis perikanan.

"Selain itu, kegiatan usaha perseroan juga meliputi pelayanan bongkar muat ikan, pelayanan pengolahan hasil perikanan, pemasaran dan distribusi ikan, penggunaan fasilitas pelabuhan perikanan, docking, logistik hingga penyelenggaraan wisata bahari serta pelayanan Jasa lainnya di sektor perikanan," ujar Fatah, Senin (9/8/2021).

Baca juga: Bantu Pembiayaan Isoman Terapung, Telkom Lelang Sepatu Apriyani Rahayu Rp1 Miliar

Sebelumnya, pengesahan akta pendirian Perikanan Indonesia telah dilakukan penandatanganan akta pendirian PT Perikanan Indonesia (Persero) yang ditandatangani Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury berdasarkan pengesahan akta pendirian Perikanan Indonesia.

Selain itu, juga disahkan jajaran Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perikanan Indonesia untuk pertama kali berdasarkan salinan keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.SK- 260/MBU/08/2021, diantaranya :

Jajaran Direksi

1. Fatah Setiawan Topobroto, Direktur Utama

2. Mukhamad Taufiq, Direktur Keuangan

3. Raenhat Tiranto Hutabarat, Direktur Operasional

Jajaran Dewan Komisaris:

1. Muhammad Yusuf, Komisaris Utama

2. Johnson Sihombing, Komisaris Independen

3. Luizah, Komisaris