Indonesia Beri Masukan Dalam Studi Kebijakan Perikanan Umum Regional di ASEAN
Jum'at, 29 Mei 2020 - 15:07 WIB
loading...
A
A
A
Dalam pertemuan ini, Delegasi RI diwakili oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Agung Tri Prasetyo dan Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Trian Yunanda, didampingi perwakilan Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN, Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi, Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Ditjen Perikanan Budidaya KKP.
Lebih jauh, diharapkan pertemuan dua hari ini dapat mengumpulkan pandangan dari negara-negara anggota ASEAN terkait isu-isu strategis perikanan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan komprehensif yang akan diusulkan pula dibahas pada sidang ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries (ASWGFi), bulan Juni 2020.
Adapun area kebijakan yang diusulkan dalam AGFP di antaranya pengelolaan sumber daya perikanan laut dan perairan daratan yang berkelanjutan, pengelolaan akuakultur yang berkelanjutan, memerangi IUU fishing, penelitian dan ilmu perikanan, keamanan pangan dan gizi, perdagangan internasional, kesehatan hewan dan biosekuritas, pengumpulan dan berbagi data perikanan, perlindungan habitat, mamalia laut yang terancam punah dan spesies dilindungi, dukungan untuk perikanan skala kecil, mitigasi bencana, manajemen risiko dan perubahan iklim, tenaga kerja perikanan, subsidi perikanan dan sampah laut.
Lebih jauh, diharapkan pertemuan dua hari ini dapat mengumpulkan pandangan dari negara-negara anggota ASEAN terkait isu-isu strategis perikanan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan komprehensif yang akan diusulkan pula dibahas pada sidang ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries (ASWGFi), bulan Juni 2020.
Adapun area kebijakan yang diusulkan dalam AGFP di antaranya pengelolaan sumber daya perikanan laut dan perairan daratan yang berkelanjutan, pengelolaan akuakultur yang berkelanjutan, memerangi IUU fishing, penelitian dan ilmu perikanan, keamanan pangan dan gizi, perdagangan internasional, kesehatan hewan dan biosekuritas, pengumpulan dan berbagi data perikanan, perlindungan habitat, mamalia laut yang terancam punah dan spesies dilindungi, dukungan untuk perikanan skala kecil, mitigasi bencana, manajemen risiko dan perubahan iklim, tenaga kerja perikanan, subsidi perikanan dan sampah laut.
(akr)
Lihat Juga :
