Jokowi Targetkan Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan Ekstrem Turun di 2022
loading...
Kemiskinan ektsrem dan pengangguran terbuka diharapkan bisa ditekan pada 2022. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Di tahun 2022, Indonesia diyakini masih dihadapkan pada ketidakpastian yang tinggi akibat pandemi Covid-19. Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, kebijakan belanja negara secara keseluruhan diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan di tahun 2022.
Salah satunya adalah tingkat pengangguran terbuka yang dipatok berada di level 5,5-6,3%, turun dibandingkan target sekitar 7% tahun ini. Kemudian, tingkat kemiskinan di kisaran 8,5-9,0% dengan penekanan pada penurunan kemiskinan ekstrem. Sementara itu, tingkat ketimpangan, rasio gini di tetapkan di kisaran 0,376-0,378, serta indeks pembangunan manusia di kisaran 73,41-73,46.
"Berbagai kebijakan belanja negara secara keseluruhan diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada tahun 2022 tersebut," ujar Jokowi dalam pidato kenegaraan perihal keterangan RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya, Senin, (16/8/2021).
Pemerintah sudah merencanakan belanja negara dalam RAPBN 2022 sebesar Rp2.708,7 triliun. Adapun rincian meliputi, belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.938,3 triliun, transfer ke daerah dan dana desa senilai Rp770,4 triliun, anggaran kesehatan sebesar Rp255,3 triliun atau 9,4% dari belanja negara.
Sementara, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp427,5 triliun. Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp541,7 triliun.
Untuk pembangunan infrastruktur dianggarkan Rp384,8 triliun. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar, mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas. Kemudian, untuk penyediaan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan, serta pemerataan infrastruktur dan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Presiden menyebutkan, untuk mendukung target pembangunan infrastruktur, strategi memadukan anggaran dengan bauran pendanaan atau blended finance akan terus dilakukan. "Skema KPBU menjadi model pembiayaan yang terus ditawarkan. Bauran pendanaan antara Kementerian/Lembaga, BUMN, dan swasta akan terus diperkuat," tandasnya.
Salah satunya adalah tingkat pengangguran terbuka yang dipatok berada di level 5,5-6,3%, turun dibandingkan target sekitar 7% tahun ini. Kemudian, tingkat kemiskinan di kisaran 8,5-9,0% dengan penekanan pada penurunan kemiskinan ekstrem. Sementara itu, tingkat ketimpangan, rasio gini di tetapkan di kisaran 0,376-0,378, serta indeks pembangunan manusia di kisaran 73,41-73,46.
Baca Juga :
Jokowi Pede, Defisit APBN 2022 Turun Jadi 4,85%
"Berbagai kebijakan belanja negara secara keseluruhan diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada tahun 2022 tersebut," ujar Jokowi dalam pidato kenegaraan perihal keterangan RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya, Senin, (16/8/2021).
Pemerintah sudah merencanakan belanja negara dalam RAPBN 2022 sebesar Rp2.708,7 triliun. Adapun rincian meliputi, belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.938,3 triliun, transfer ke daerah dan dana desa senilai Rp770,4 triliun, anggaran kesehatan sebesar Rp255,3 triliun atau 9,4% dari belanja negara.
Sementara, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp427,5 triliun. Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp541,7 triliun.
Untuk pembangunan infrastruktur dianggarkan Rp384,8 triliun. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar, mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas. Kemudian, untuk penyediaan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan, serta pemerataan infrastruktur dan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Presiden menyebutkan, untuk mendukung target pembangunan infrastruktur, strategi memadukan anggaran dengan bauran pendanaan atau blended finance akan terus dilakukan. "Skema KPBU menjadi model pembiayaan yang terus ditawarkan. Bauran pendanaan antara Kementerian/Lembaga, BUMN, dan swasta akan terus diperkuat," tandasnya.
(fai)
Lihat Juga :
