Harga Test PCR Diturunkan, Pengamat Penerbangan Sebut Kebijakan 'Delay'
loading...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan pemerintah menurunkan harga tes PCR dinilai agak terlambat di tengah kondisi industri penerbangan yang dilanda pandemi sejak satu setengah tahun yang lalu. Menurut Gatot Rahardjo, pengamat penerbangan, seharusnya harga tes PCR bisa ditekan lagi, melihat kondisi yang cukup memprihatinkan meski menteri-menteri seharusnya bisa mengatasi hal ini.
"Sayangnya kebijakan ini agak terlambat, sudah hampir 1,5 th, kondisi maskapai sudah sangat memprihatinkan, Dan Presiden sendiri yang harus turun tangan, Padahal sebenarnya ini bisa diurusi oleh menteri. Harusnya para menteri terutama Menteri Perhubungan malu pada Presiden," ujarnya kepada MNC Portal pada Sabtu (21/8/2021).
Gatot melanjutkan, turunnya harga yang diminta presiden Jokowi masih kurang dari apa yang diharapkannya. Harga yang dipatok presiden Rp450-550 ribu masih tergolong cukup tinggi baginya jika dibandingkan dengan negara lain.
"Di beberapa negara memang harga PCR bervariasi, tapi tentu saja itu juga terkait dengan daya beli masing-masinh masyarakatnya. Di Indonesia kalau harganya Rp700 ribu sampai Rp1 juta rupiah memang mahal. Harga 450-550 ribu juga seharusnya bisa ditekan lagi, terbukti ada beberapa maskapai yg bisa menekan harga tes PCR jadi 200-300 ribu," lanjutnya.
Meski demikian, kebijakan inilah yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh para pelaku di industri penerbangan, baik itu dari sisi para operator penerbangan, maupun para calon penumpang pesawat. "Jadi sisi kesehatannya tetap terpenuhi, tapi juga tidak memberatkan penumpang dan nantinya diharapkan jumlah penumpang bertambah dan tentu saja operator penerbangan jadi bergairah kembali," sambung Gatot.
Gatot masih menunggu, kebijakan pemerintah melalui menteri-menterinya yang bisa membantu dunia penerbangan menjalani pandemi Covid 19. "Masih banyak kebijakan-kebijakan lain terkait operasional penerbangan yang bisa diambil oleh menteri perhubungan dan menteri BUMN, misalnya terkait slot, rute, harga tiket, avtur yang seharusnya bisa diatur agar tidak memengaruhi bahkan mendukung percepatan penanganan pandemi tapi juga tidak memberatkan masyarakat dan maskapai penerbangan," tutur Gatot.
Mengantisipasi harga test PCR yang melambung tinggi pada sebelumnya, Gatot menjelaskan banyak maskapai hingga bekerja sama dengan para klinik atau rumah sakit untuk mengadakan test PCR, seperti yang dilakukan oleh Lion Air. "Kalau ada kerja sama bandara, mskapai dan klinik atau rumah sakit dan diadakannya di bandara mungkin lebih baik lagi," tandasnya.
"Sayangnya kebijakan ini agak terlambat, sudah hampir 1,5 th, kondisi maskapai sudah sangat memprihatinkan, Dan Presiden sendiri yang harus turun tangan, Padahal sebenarnya ini bisa diurusi oleh menteri. Harusnya para menteri terutama Menteri Perhubungan malu pada Presiden," ujarnya kepada MNC Portal pada Sabtu (21/8/2021).
Gatot melanjutkan, turunnya harga yang diminta presiden Jokowi masih kurang dari apa yang diharapkannya. Harga yang dipatok presiden Rp450-550 ribu masih tergolong cukup tinggi baginya jika dibandingkan dengan negara lain.
"Di beberapa negara memang harga PCR bervariasi, tapi tentu saja itu juga terkait dengan daya beli masing-masinh masyarakatnya. Di Indonesia kalau harganya Rp700 ribu sampai Rp1 juta rupiah memang mahal. Harga 450-550 ribu juga seharusnya bisa ditekan lagi, terbukti ada beberapa maskapai yg bisa menekan harga tes PCR jadi 200-300 ribu," lanjutnya.
Meski demikian, kebijakan inilah yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh para pelaku di industri penerbangan, baik itu dari sisi para operator penerbangan, maupun para calon penumpang pesawat. "Jadi sisi kesehatannya tetap terpenuhi, tapi juga tidak memberatkan penumpang dan nantinya diharapkan jumlah penumpang bertambah dan tentu saja operator penerbangan jadi bergairah kembali," sambung Gatot.
Gatot masih menunggu, kebijakan pemerintah melalui menteri-menterinya yang bisa membantu dunia penerbangan menjalani pandemi Covid 19. "Masih banyak kebijakan-kebijakan lain terkait operasional penerbangan yang bisa diambil oleh menteri perhubungan dan menteri BUMN, misalnya terkait slot, rute, harga tiket, avtur yang seharusnya bisa diatur agar tidak memengaruhi bahkan mendukung percepatan penanganan pandemi tapi juga tidak memberatkan masyarakat dan maskapai penerbangan," tutur Gatot.
Mengantisipasi harga test PCR yang melambung tinggi pada sebelumnya, Gatot menjelaskan banyak maskapai hingga bekerja sama dengan para klinik atau rumah sakit untuk mengadakan test PCR, seperti yang dilakukan oleh Lion Air. "Kalau ada kerja sama bandara, mskapai dan klinik atau rumah sakit dan diadakannya di bandara mungkin lebih baik lagi," tandasnya.
(uka)
Lihat Juga :
