Menko Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Diperlukan untuk Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat Masa Pandemi
Selasa, 24 Agustus 2021 - 19:47 WIB
loading...
A
A
A
Akselerasi realisasi anggaran terus diupayakan, per 20 Agustus 2021, Program PEN telah terealisasi sebesar Rp326,16 triliun. Dari klaster insentif usaha telah terealisasi sebesar 81,8% atau Rp51,39 triliun dari pagu sebesar Rp62,83 triliun. Realisasi anggaran dan program tersebut telah memberikan manfaat antara lain untuk pemberian insentif PPh 21 DTP untuk 73.970 pemberi kerja; insentif PPh Final UMKM DTP untuk 116.979 UMKM; Penurunan Tarif PPh Badan; dan sebagainya.
Refocusing APBN dan PEN juga diarahkan untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan PPKM melalui peningkatan anggaran berbagai perlindungan sosial (perlinsos), seperti percepatan pencairan Bansos Tunai, peningkatan jumlah penerima dan manfaat Kartu Sembako, melanjutkan Program Diskon Listrik, penambahan anggaran Kartu Pra Kerja dan Bantuan Subsidi Upah (BSU).
“Keberlangsungan sektor usaha juga menjadi fokus utama Pemerintah. Serangkaian insentif fiskal telah diberikan untuk mendongkrak kinerja sektor usaha. Selain itu, untuk pelaku UMKM, dukungan terus diberikan melalui tambahan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan Bantuan pedagang kaki lima (PKL) atau warung kecil, perluasan program penjaminan kredit, tambahan subsidi bunga baik KUR dan Non KUR, serta penambahan plafon KUR 2021 menjadi Rp285 triliun,” papar Menko Airlangga.
BSU juga telah dianggarkan untuk 8,8 juta pekerja di sektor non kritikal di PPKM level 3 dan 4, di mana masing-masing akan menerima Rp1 juta dan akan disalurkan dalam 5 tahap. Sementara BPUM ditargetkan dapat tersalurkan sebesar Rp3,6 triliun kepada 3 juta peserta baru dan Bantuan PKL ditargetkan dapat tersalurkan sebesar Rp1,2 triliun kepada 1 juta peserta baru di Triwulan III-2021 ini.
Selain itu, dukungan tambahan dalam menjaga daya beli masyarakat juga diberikan melalui Kartu Prakerja. Selama Semester I-2021, Kartu Prakerja telah diberikan kepada 2,77 juta penerima insentif dengan total insentif sebesar Rp6,53 triliun di 514 kabupaten/kota.
Mengingat potensi risiko perluasan dampak Covid-19 dapat berlanjut hingga 2022, Pemerintah berkomitmen melanjutkan Program PC-PEN di 2022. Program tersebut akan difokuskan kepada penanganan kesehatan dan perlinsos.
Refocusing APBN dan PEN juga diarahkan untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan PPKM melalui peningkatan anggaran berbagai perlindungan sosial (perlinsos), seperti percepatan pencairan Bansos Tunai, peningkatan jumlah penerima dan manfaat Kartu Sembako, melanjutkan Program Diskon Listrik, penambahan anggaran Kartu Pra Kerja dan Bantuan Subsidi Upah (BSU).
“Keberlangsungan sektor usaha juga menjadi fokus utama Pemerintah. Serangkaian insentif fiskal telah diberikan untuk mendongkrak kinerja sektor usaha. Selain itu, untuk pelaku UMKM, dukungan terus diberikan melalui tambahan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan Bantuan pedagang kaki lima (PKL) atau warung kecil, perluasan program penjaminan kredit, tambahan subsidi bunga baik KUR dan Non KUR, serta penambahan plafon KUR 2021 menjadi Rp285 triliun,” papar Menko Airlangga.
BSU juga telah dianggarkan untuk 8,8 juta pekerja di sektor non kritikal di PPKM level 3 dan 4, di mana masing-masing akan menerima Rp1 juta dan akan disalurkan dalam 5 tahap. Sementara BPUM ditargetkan dapat tersalurkan sebesar Rp3,6 triliun kepada 3 juta peserta baru dan Bantuan PKL ditargetkan dapat tersalurkan sebesar Rp1,2 triliun kepada 1 juta peserta baru di Triwulan III-2021 ini.
Selain itu, dukungan tambahan dalam menjaga daya beli masyarakat juga diberikan melalui Kartu Prakerja. Selama Semester I-2021, Kartu Prakerja telah diberikan kepada 2,77 juta penerima insentif dengan total insentif sebesar Rp6,53 triliun di 514 kabupaten/kota.
Mengingat potensi risiko perluasan dampak Covid-19 dapat berlanjut hingga 2022, Pemerintah berkomitmen melanjutkan Program PC-PEN di 2022. Program tersebut akan difokuskan kepada penanganan kesehatan dan perlinsos.
Lihat Juga :
