Pertanian Jagung Jadi Andalan di Palu, Pemerintah Salurkan KUR Rp36,05 Miliar
loading...
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah terus mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar bisa bangkit dan tetap eksis di tengah pandemi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM pada hari ini menyelenggarakan kegiatan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.
Kegiatan ini bertujuan agar Pemerintah Daerah serta Lembaga Penyalur KUR dan Penjamin KUR dapat turut mendorong penyaluran KUR dalam rangka untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
“Ini merupakan upaya pemerintah yang seimbang antara penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional," ujar Menko bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Jumat (27/8/2021).
Dia menjelaskan, KUR saat ini bunganya disubsidi 3% sampai akhir tahun ini dan pihaknya sedang berkordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar restrukturisasi bisa dilanjutkan. Sehinga, perbankan diharapkan dapat lebih mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM).
"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, jumlah kredit yang disalurkan untuk UMKM harus naik menjadi 30% tahun 2024, yang artinya dari total kredit, 30% adalah UMKM,” urainya.
Upaya keras Pemerintah melalui program KUR dan berbagai indikator ekonomi yang menggambarkan tren perbaikan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II/2021 sebesar 7,07% secara tahunan (year-on-year/yoy).
Selama masa pandemi, pemerintah telah mengeluarkan relaksasi kebijakan KUR antara lain, peningkatan KUR tanpa agunan tambahan dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta, tambahan subisidi bunga KUR sebesar 6% pada tahun 2020 dan 3% pada tahun 2021, penundaan pembayaran angsuran pokok KUR, perpanjangan jangka waktu dan penambahan limit KUR serta relaksasi persyaratan administrasi.
Pencapaian realisasi KUR pada masa pandemi tahun 2020 tercatat sebesar Rp198,53 triliun atau lebih baik dibandingkan pada masa sebelum Covid-19 yaitu sebesar Rp140,1 triliun (tahun 2019).
Pada Januari 2021 sampai dengan 23 Agustus 2021, realisasi KUR telah mencapai Rp167,19 triliun atau 58,66% dari target tahun 2021 sebesar Rp285 triliun (setelah perubahan target). Dana tersebut telah disalurkan kepada kepada 4,53 juta debitur.
Sesuai dengan kebijakan prioritas KUR tahun 2021, pelaksanaan KUR digunakan untuk mendukung korporatisasi petani dan nelayan, serta disalurkan kepada kelompok/klaster dengan skema KUR Khusus. Hingga 23 Agustus 2021, realisasi penyaluran KUR Pertanian telah
mencapai Rp50,3 triliun atau 71,8% dari target Rp70 triliun.
Adapun realisasi KUR di Provinsi Sulawesi Tengah sejak Januari 2021 sampai dengan 23 Agustus 2021 telah mencapai Rp1,96 triliun kepada 51.539 debitur.
Porsi penyaluran KUR di Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2021 per sektor terbesar disalurkan pada sektor perdagangan (41,92%) dan disusul sektor pertanian, perburuan dan kehutanan (39,67%), dan jasa-jasa (10,49%).
“Pemerintah berharap dalam penanganan pemulihan ekonomi ini KUR bisa terus didorong. Apalagi Provinsi Sulawesi Tengah potensi hortikulturanya luar biasa,” sebut Airlangga.
Sektor pertanian merupakan salah satu andalan bagi perekonomian di Provinsi Sulawesi Tengah. Hal tersebut sejalan dengan penyaluran KUR pertanian jagung di provinsi tersebut sejak Januari 2021 sampai dengan 23 Agustus 2021 mencapai Rp36,05 miliar yang disalurkan kepada 1.662 debitur.
Tiga daerah tertinggi yang menerima penyaluran KUR di Provinsi Sulawesi Tengah yakni Kabupaten Buol (Rp16,1 miliar), Kabupaten Parigi Moutong (Rp4,01 miliar), dan Kabupaten Banggai (Rp3,06 miliar).
"Khusus pertanian jagung, secara nasional KUR sejak Januari 2021 sampai dengan 23 Agustus 2021 telah mencapai Rp1,76 triliun yang disalurkan kepada 72.070 debitur," jelas Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir.
Pemerintah terus berkomitmen mengoptimalkan penyaluran KUR bersama stakeholders penyalur dan penjamin KUR yaitu Bank BRI, BNI, Mandiri, Askrindo, dan Jamkrindo.
“Jadi, Pak Gubernur, dari ini banyak yang bisa didorong melalui KUR. Dengan demikian banyak masyarakat bisa memanfaatkan,” pungkas Menko Airlangga.
Kegiatan ini bertujuan agar Pemerintah Daerah serta Lembaga Penyalur KUR dan Penjamin KUR dapat turut mendorong penyaluran KUR dalam rangka untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
“Ini merupakan upaya pemerintah yang seimbang antara penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional," ujar Menko bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Jumat (27/8/2021).
Dia menjelaskan, KUR saat ini bunganya disubsidi 3% sampai akhir tahun ini dan pihaknya sedang berkordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar restrukturisasi bisa dilanjutkan. Sehinga, perbankan diharapkan dapat lebih mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM).
"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, jumlah kredit yang disalurkan untuk UMKM harus naik menjadi 30% tahun 2024, yang artinya dari total kredit, 30% adalah UMKM,” urainya.
Upaya keras Pemerintah melalui program KUR dan berbagai indikator ekonomi yang menggambarkan tren perbaikan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II/2021 sebesar 7,07% secara tahunan (year-on-year/yoy).
Selama masa pandemi, pemerintah telah mengeluarkan relaksasi kebijakan KUR antara lain, peningkatan KUR tanpa agunan tambahan dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta, tambahan subisidi bunga KUR sebesar 6% pada tahun 2020 dan 3% pada tahun 2021, penundaan pembayaran angsuran pokok KUR, perpanjangan jangka waktu dan penambahan limit KUR serta relaksasi persyaratan administrasi.
Pencapaian realisasi KUR pada masa pandemi tahun 2020 tercatat sebesar Rp198,53 triliun atau lebih baik dibandingkan pada masa sebelum Covid-19 yaitu sebesar Rp140,1 triliun (tahun 2019).
Pada Januari 2021 sampai dengan 23 Agustus 2021, realisasi KUR telah mencapai Rp167,19 triliun atau 58,66% dari target tahun 2021 sebesar Rp285 triliun (setelah perubahan target). Dana tersebut telah disalurkan kepada kepada 4,53 juta debitur.
Sesuai dengan kebijakan prioritas KUR tahun 2021, pelaksanaan KUR digunakan untuk mendukung korporatisasi petani dan nelayan, serta disalurkan kepada kelompok/klaster dengan skema KUR Khusus. Hingga 23 Agustus 2021, realisasi penyaluran KUR Pertanian telah
mencapai Rp50,3 triliun atau 71,8% dari target Rp70 triliun.
Adapun realisasi KUR di Provinsi Sulawesi Tengah sejak Januari 2021 sampai dengan 23 Agustus 2021 telah mencapai Rp1,96 triliun kepada 51.539 debitur.
Porsi penyaluran KUR di Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2021 per sektor terbesar disalurkan pada sektor perdagangan (41,92%) dan disusul sektor pertanian, perburuan dan kehutanan (39,67%), dan jasa-jasa (10,49%).
“Pemerintah berharap dalam penanganan pemulihan ekonomi ini KUR bisa terus didorong. Apalagi Provinsi Sulawesi Tengah potensi hortikulturanya luar biasa,” sebut Airlangga.
Sektor pertanian merupakan salah satu andalan bagi perekonomian di Provinsi Sulawesi Tengah. Hal tersebut sejalan dengan penyaluran KUR pertanian jagung di provinsi tersebut sejak Januari 2021 sampai dengan 23 Agustus 2021 mencapai Rp36,05 miliar yang disalurkan kepada 1.662 debitur.
Tiga daerah tertinggi yang menerima penyaluran KUR di Provinsi Sulawesi Tengah yakni Kabupaten Buol (Rp16,1 miliar), Kabupaten Parigi Moutong (Rp4,01 miliar), dan Kabupaten Banggai (Rp3,06 miliar).
"Khusus pertanian jagung, secara nasional KUR sejak Januari 2021 sampai dengan 23 Agustus 2021 telah mencapai Rp1,76 triliun yang disalurkan kepada 72.070 debitur," jelas Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir.
Pemerintah terus berkomitmen mengoptimalkan penyaluran KUR bersama stakeholders penyalur dan penjamin KUR yaitu Bank BRI, BNI, Mandiri, Askrindo, dan Jamkrindo.
“Jadi, Pak Gubernur, dari ini banyak yang bisa didorong melalui KUR. Dengan demikian banyak masyarakat bisa memanfaatkan,” pungkas Menko Airlangga.
(ind)