Pintu Buat Pemda Ikut Kelola Pelabuhan Kini Terbuka Seluas-luasnya

JAKARTA - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia atau ABUPI memberikan pemahaman dan wawasan khususnya kepada pemerintah daerah (Pemda) , mengenai peluang untuk mengelola atau sebagai penyelenggara pelabuhan . Hal ini sesuai program P3D, yaitu Pelaksanaan Serah Terima Personal, Pendanaan, Sarana Prasarana, dan Dokumen.

Ketua Umum ABUPI Febrial Fatwa menyampaikan, semenjak diterbitkannya UU No 17 Tahun 2008 dengan adanya pemisahan antara otoritas dengan operator pelabuhan.

"Ini terbuka pintu seluas luasnya kepada pihak di luar BUMN khususnya swasta atau BUMD, untuk ikut terlibat secara aktif berinvestasi di dalam usaha jasa kepelabuhan dan diharapkan untuk bisa memberikan service level jasa kepelabuhanan yang saling bersaing yang ujungnya bisa mencapai pada tingkat keefesienan biaya logistik ," ujar Febrial dalam webinar bertajuk 'Percepatan Peluang Pemerintah Daerah Mengelola Pelabuhan'.



Webinar yang diselenggarakan pada hari senin, 31 Agustus 2021 ini dihadiri oleh 338 peserta dari anggota APKASI, ABUPI dan dari umum. Sebagai narasumber pada webinar ini hadir Sesditjen Perhubungan Laut, Arif Toha, Direktur SIUPD II Kemendagri, Iwan Kurniawan, akademisi dan pakar logistik Saut Gurning, dari HKI Sanny Iskandar dan pakar pelayaran Capt. Korompis dan WKU Bidang Regulasi ABUPI, Ariyanto Purboyo.

Ketua Umum APKASI yang diwakili oleh Wakil Bendahara Umum APKASI yang juga sebagai Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid menyampaikan, bahwa pada awal pengelolaan pelabuhan tidak dipungkiri memiliki keterbatasan-keterbatasa sumber daya manusia dan anggaran. Oleh karena itu diperlukan sinergitas dari seluruh stakeholder untuk memperkuat kapasitas daerah termasuk sinergitas para pelaku usaha kepelabuhan.

"APKASI memiliki kewajiban moral untuk mendukung anggotanya yang mempunyai potensi kelautan untuk mengembangkan pelabuhan dengan segala aktifitasnya. Kami mengharapkan Pemerintah sebagai regulator akan mendukung Pemerintah Daerah yang ingin mengelola pelabuhan di daerah dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada daerah," harap Asmin Laura.

Pada sesi pemaparan, Ariyanto dari ABUPI menyoroti, bagaimana pelaksanaan P3D saat ini, karena sudah ada SK penyerahan pelabuhan kepada 4 (empat) provinsi, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan dan bagaimana kesiapan Daerah terhadap rencana penyerahan tersebut.

Pada sesi lainnya, Arif Toha selaku Sesditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyampaikan, Sesuai UU No 17 Th. 2008 diatur bahwa pelabuhan- pelabuhan yang hirarkinya pelabuhan pengumpan baik itu Pengumpan Regional maupun Pengumpan Lokal itu dikelola oleh Pemerintah Daerah.

"Dalam pelaksanaan kewenangannya Pengumpan Regional dikelolah oleh Pemerintah Provinsi dan Pengumpan Lokal dikelola oleh Pemerintah Kabupaten atau Kotamadya," ujar Arif.

Diakui bahwa pelaksanaan P3D ini agak lama, karena sesuai definisi dan realisasi perlu disesuaikan. Adapun langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemerintah, antara lain memetakan pelabuhan pengumpan dan menginvetarisir UPT yang terdampak P3D dan membentuk tim terpadu percepatan Penyerahan P3D pada pelabuhan pengumpan melalui SK Dirjen, seperti yang telah dilaksanakan di Jawa Timur telah dilaksanakan pengecekan bersama terkait dengan aset.

Sementara narasumber lainnya Sanny Iskandar dari Himpunan Kawasan Industri mengatakan nilai tambah dari terintegrasinya pelabuhan terhadap kawasan industri antara lain, industri akan memperoleh manfaat jika berada dekat dengan pelabuhan karena dapat memperkecil biaya logistic dan mendorong volume barang ayang akan didistribusikan melalui pelabuhan.

Narasumber lain yang hadir di webinar adalah Capt Korompis, memaparkan bahwa 90 % perdagangan dunia diangkut melalui laut dan 40% melalui perairan Indonesia ini berarti wilayah Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar.

Sementara itu pakar pelabuhan dan logistik Saut Gurning memaparkan antara lain mengenai korelasi pemerintah daerah dan pelabuhan, opsi, fokus dan kebijakan pelabuhan munisipal. Pelabuhan munisipal ini mirip-mirip dengan pelabuhan yang penyelenggarnya oleh daerah atau perencanaannya oleh daerah.

Bahwa pemerintah dengan program P3D ini sudah baik ini dan sudah dilaksanakan di UK, Belanda, China, karena sebenarnya pelabuhan itu terkait dengan kota, karena sangat banyak persoalan persoalan kebutuhan soasial ekonomi itu didapati oleh kota dan pelabuhan sendiri membutuhkan jejaring hinterland dan frontlandnya.



Sebagai penutup di acara webinar ini, Iwan Kurniawan Direktur SIUPD II Kementerian Dalam Negeri, mengharapakan agar pelaksanaan pengelolaan pelabuhan ini sesuai dengan kewenangan yang telah diatur oleh peraturan perundangan yang ada sebagai dasar hukum dalam mengimplementasikannya yaitu UU No. 23 th. 2014 tentang Pemerintah Daerah atau regulasi regulasi yang menjadi mandat bagi Pemerintah Pusat.

Sementara itu Liana Trisnawati selaku sekjen ABUPI, menyatakan bahwa ABUPI siap berkolaborasi dengan APKASI dalam rangka pelaksanaan penyerahan pengelolaan atau sebagai penyelenggara pelabuhan daerah.

Hal senada juga disampaikan oleh Sarman Simanjorang Direktur Eksekutif APKASI bahwa diharapakan setelah webinar ini dapat dilakukan kerjasama yang lebih mendalam dengan ABUPI.

"ABUPI siap berkolaborasi dengan APKASI dalam rangka pelaksanaan penyerahan pengelolaan atau sebagai penyelenggara pelabuhan daerah," pungkas Liana.