PLN Amankan Aset Negara Berupa 9.740 Sertifikasi Tanah di Berbagai Daerah
loading...
Per 23 Agustus 2021, PLN telah berhasil melakukan sertifikasi terhadap 9.740 bidang tanah dari target tahun ini sebanyak 27.000 bidang tanah. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - PT PLN (Persero) terus melanjutkan agenda sertifikasi aset tanah untuk pengembangan kelistrikan nasional yang keberlanjutan. Per 23 Agustus 2021, PLN telah berhasil melakukan sertifikasi terhadap 9.740 bidang tanah dari target tahun ini sebanyak 27.000 bidang tanah.
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PLN, Sinthya Roesly mengatakan, sertifikasi terhadap aset tanah menjadi prioritas jajaran direksi PLN saat ini. Pencapaian ini bisa dicapai berkat kolaborasi PLN bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami sampaikan terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN dan KPK atas supervisi yang selama ini diberikan kepada PLN. Tanpa bantuan dan pendampingan dari mereka, proses ini tentunya akan menghabiskan waktu yang lebih lama,” ujar Sinthya dalam keterangan tertulis, Jumat (3/9/2021).
Sinthya menambahkan, masih terdapat kurang lebih 48.000 bidang tanah lain yang masih berproses untuk disertifikasi. Dia pun berharap aset-aset ini menjadi clean & clear sehingga dapat dilakukan pendayagunaan aset untuk menghasilkan pendapatan bagi perusahaan.
Dia mengakui, tak mudah mencapai target sertifikasi. Berbagai terobosan mesti diambil.
“Kami paham bahwa untuk mencapai target sertifikasi tidaklah mudah. Banyak tantangan yang dihadapi, permasalahan-permasalahan sosial dan hukum di lapangan sangat kompleks, sehingga memerlukan pemikiran dan ide terobosan dalam penyelesaian permasalahan tersebut,” ungkapnya.
Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN, Arie Yuriwin menambahkan, dari berbagai permasalahan di lapangan, sekitar 60% di antaranya merupakan sengketa dengan perorangan. Sementara dari sisi sebaran, 60% sengketa terjadi di wilayah Sumatera, Jawa, Madura dan Bali.
“Banyak masalah di lapangan membutuhkan fasilitasi. Saya juga sudah beberapa kali diskusi dengan petugas di wilayah yang bersangkutan dengan harapan mampu mempercepat prosesnya,” ujar Arie.
Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum UGM, Prof Dr. Maria Sumardjono mengamini, jika dalam proses sertifikasi, petugas ATR/BPN pasti menanyakan kelengkapan persyaratan. Apabila persyaratan lengkap dan tidak ada masalah terhadap aset yang didaftarkan, tentunya ATR/BPN dapat segera memproses sertifikasinya.
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PLN, Sinthya Roesly mengatakan, sertifikasi terhadap aset tanah menjadi prioritas jajaran direksi PLN saat ini. Pencapaian ini bisa dicapai berkat kolaborasi PLN bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami sampaikan terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN dan KPK atas supervisi yang selama ini diberikan kepada PLN. Tanpa bantuan dan pendampingan dari mereka, proses ini tentunya akan menghabiskan waktu yang lebih lama,” ujar Sinthya dalam keterangan tertulis, Jumat (3/9/2021).
Sinthya menambahkan, masih terdapat kurang lebih 48.000 bidang tanah lain yang masih berproses untuk disertifikasi. Dia pun berharap aset-aset ini menjadi clean & clear sehingga dapat dilakukan pendayagunaan aset untuk menghasilkan pendapatan bagi perusahaan.
Dia mengakui, tak mudah mencapai target sertifikasi. Berbagai terobosan mesti diambil.
“Kami paham bahwa untuk mencapai target sertifikasi tidaklah mudah. Banyak tantangan yang dihadapi, permasalahan-permasalahan sosial dan hukum di lapangan sangat kompleks, sehingga memerlukan pemikiran dan ide terobosan dalam penyelesaian permasalahan tersebut,” ungkapnya.
Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN, Arie Yuriwin menambahkan, dari berbagai permasalahan di lapangan, sekitar 60% di antaranya merupakan sengketa dengan perorangan. Sementara dari sisi sebaran, 60% sengketa terjadi di wilayah Sumatera, Jawa, Madura dan Bali.
“Banyak masalah di lapangan membutuhkan fasilitasi. Saya juga sudah beberapa kali diskusi dengan petugas di wilayah yang bersangkutan dengan harapan mampu mempercepat prosesnya,” ujar Arie.
Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum UGM, Prof Dr. Maria Sumardjono mengamini, jika dalam proses sertifikasi, petugas ATR/BPN pasti menanyakan kelengkapan persyaratan. Apabila persyaratan lengkap dan tidak ada masalah terhadap aset yang didaftarkan, tentunya ATR/BPN dapat segera memproses sertifikasinya.
Explore More