PLN Amankan Aset Negara Berupa 9.740 Sertifikasi Tanah di Berbagai Daerah
Jum'at, 03 September 2021 - 11:46 WIB
loading...
Per 23 Agustus 2021, PLN telah berhasil melakukan sertifikasi terhadap 9.740 bidang tanah dari target tahun ini sebanyak 27.000 bidang tanah. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - PT PLN (Persero) terus melanjutkan agenda sertifikasi aset tanah untuk pengembangan kelistrikan nasional yang keberlanjutan. Per 23 Agustus 2021, PLN telah berhasil melakukan sertifikasi terhadap 9.740 bidang tanah dari target tahun ini sebanyak 27.000 bidang tanah.
Baca Juga: PMN PLN Cair Rp5 T, Fokus Bangun Infrastruktur Ketenagalistrikan 5 Destinasi Pariwisata
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PLN, Sinthya Roesly mengatakan, sertifikasi terhadap aset tanah menjadi prioritas jajaran direksi PLN saat ini. Pencapaian ini bisa dicapai berkat kolaborasi PLN bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami sampaikan terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN dan KPK atas supervisi yang selama ini diberikan kepada PLN. Tanpa bantuan dan pendampingan dari mereka, proses ini tentunya akan menghabiskan waktu yang lebih lama,” ujar Sinthya dalam keterangan tertulis, Jumat (3/9/2021).
Sinthya menambahkan, masih terdapat kurang lebih 48.000 bidang tanah lain yang masih berproses untuk disertifikasi. Dia pun berharap aset-aset ini menjadi clean & clear sehingga dapat dilakukan pendayagunaan aset untuk menghasilkan pendapatan bagi perusahaan.
Dia mengakui, tak mudah mencapai target sertifikasi. Berbagai terobosan mesti diambil.
“Kami paham bahwa untuk mencapai target sertifikasi tidaklah mudah. Banyak tantangan yang dihadapi, permasalahan-permasalahan sosial dan hukum di lapangan sangat kompleks, sehingga memerlukan pemikiran dan ide terobosan dalam penyelesaian permasalahan tersebut,” ungkapnya.
Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN, Arie Yuriwin menambahkan, dari berbagai permasalahan di lapangan, sekitar 60% di antaranya merupakan sengketa dengan perorangan. Sementara dari sisi sebaran, 60% sengketa terjadi di wilayah Sumatera, Jawa, Madura dan Bali.
“Banyak masalah di lapangan membutuhkan fasilitasi. Saya juga sudah beberapa kali diskusi dengan petugas di wilayah yang bersangkutan dengan harapan mampu mempercepat prosesnya,” ujar Arie.
Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum UGM, Prof Dr. Maria Sumardjono mengamini, jika dalam proses sertifikasi, petugas ATR/BPN pasti menanyakan kelengkapan persyaratan. Apabila persyaratan lengkap dan tidak ada masalah terhadap aset yang didaftarkan, tentunya ATR/BPN dapat segera memproses sertifikasinya.
“BPN bisa kerja cepat itu karena asetnya harus dipastikan clean and clear terlebih dahulu. Clean, ada masalah atau tidak yang menyertai aset tersebut. Clear, data fisiknya jelas. Jadi tidak bisa clean atau clear saja,” tutur Maria
Sertifikasi di Aceh dan Sumsel
Dari Aceh, kolaborasi PLN dan BPN di bawah supervisi KPK RI berhasil melakukan sertifikasi terhadap 804 bidang tanah. Khusus untuk wilayah Serambi Mekkah, tahun ini ditargetkan sertifikasi 1.566 bidang tanah.
Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan PLN, M. Ikbal Nur menyebut bahwa pihaknya masih akan mengupayakan sertifikasi aset lainnya di Aceh.
“Sehingga masih ada 762 persil tanah yang harus diselesaikan proses sertifikasinya pada tahun 2021. Saat ini sedang dalam proses pemberkasan internal, verifikasi, pendaftaran awal, hingga pengukuran,” ujar Ikbal.
Ikbal mengatakan pengelolaan aset yang andal menjadi salah satu kunci kesuksesan perusahaan. Untuk itu, menurut Ikbal PLN tidak bisa sendiri. PLN mengapresiasi dukungan yang diberikan BPN untuk membantu PLN mengamankan aset negara ini.
“Saya mewakili seluruh rekan rekan PLN di Provinsi Aceh mohon dukungan dan bimbingan dari BPN agar target sertifikasi tanah di tahun 2021 ini dapat tercapai sesuai harapan,” ujar Ikbal.
Baca Juga: DPR dan BPN Sepakat Tunda Sertifikat Tanah Elektronik
Ikbal menambahkan tak hanya di Aceh, PLN juga sudah mengamankan aset tanah di Sumatra Selatan. PLN memiliki kurang lebih 106 ribu persil bidang tanah yang harus dilegalkan dan disertifikasi.
“Sisanya yang 54% lagi, masih memerlukan upaya ekstra dari kami untuk melegalkannya. Namun kami rasakan dengan koordinasi dan sinergi antarlembaga maka target ini bisa diselesaikan,” ujar Ikbal.
Dengan capaian 51,3% target sertifikasi di Aceh, diharapkan akan mendukung pengembangan kelistrikan yang andal di masa depan.
Tak hanya di Aceh, PLN juga sudah mengamankan aset tanah di Sumatera Selatan. Khusus di Sumatera Selatan, tahun ini PLN menargetkan sertifikasi sebanyak 1.836 persil. Sementara itu, pada periode Januari – Agustus telah terbit 379 sertifikat.
“Sehingga, masih ada 1.457 persil tanah yang harus diselesiakan proses sertifikasinya pada 2021. Saat ini, sedang dalam proses pemberkasan internal, verifikasi, pendaftaran awal, dan proses pengukuran,” tambah Ikbal.
Baca Juga: PMN PLN Cair Rp5 T, Fokus Bangun Infrastruktur Ketenagalistrikan 5 Destinasi Pariwisata
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PLN, Sinthya Roesly mengatakan, sertifikasi terhadap aset tanah menjadi prioritas jajaran direksi PLN saat ini. Pencapaian ini bisa dicapai berkat kolaborasi PLN bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami sampaikan terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN dan KPK atas supervisi yang selama ini diberikan kepada PLN. Tanpa bantuan dan pendampingan dari mereka, proses ini tentunya akan menghabiskan waktu yang lebih lama,” ujar Sinthya dalam keterangan tertulis, Jumat (3/9/2021).
Sinthya menambahkan, masih terdapat kurang lebih 48.000 bidang tanah lain yang masih berproses untuk disertifikasi. Dia pun berharap aset-aset ini menjadi clean & clear sehingga dapat dilakukan pendayagunaan aset untuk menghasilkan pendapatan bagi perusahaan.
Dia mengakui, tak mudah mencapai target sertifikasi. Berbagai terobosan mesti diambil.
“Kami paham bahwa untuk mencapai target sertifikasi tidaklah mudah. Banyak tantangan yang dihadapi, permasalahan-permasalahan sosial dan hukum di lapangan sangat kompleks, sehingga memerlukan pemikiran dan ide terobosan dalam penyelesaian permasalahan tersebut,” ungkapnya.
Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN, Arie Yuriwin menambahkan, dari berbagai permasalahan di lapangan, sekitar 60% di antaranya merupakan sengketa dengan perorangan. Sementara dari sisi sebaran, 60% sengketa terjadi di wilayah Sumatera, Jawa, Madura dan Bali.
“Banyak masalah di lapangan membutuhkan fasilitasi. Saya juga sudah beberapa kali diskusi dengan petugas di wilayah yang bersangkutan dengan harapan mampu mempercepat prosesnya,” ujar Arie.
Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum UGM, Prof Dr. Maria Sumardjono mengamini, jika dalam proses sertifikasi, petugas ATR/BPN pasti menanyakan kelengkapan persyaratan. Apabila persyaratan lengkap dan tidak ada masalah terhadap aset yang didaftarkan, tentunya ATR/BPN dapat segera memproses sertifikasinya.
“BPN bisa kerja cepat itu karena asetnya harus dipastikan clean and clear terlebih dahulu. Clean, ada masalah atau tidak yang menyertai aset tersebut. Clear, data fisiknya jelas. Jadi tidak bisa clean atau clear saja,” tutur Maria
Sertifikasi di Aceh dan Sumsel
Dari Aceh, kolaborasi PLN dan BPN di bawah supervisi KPK RI berhasil melakukan sertifikasi terhadap 804 bidang tanah. Khusus untuk wilayah Serambi Mekkah, tahun ini ditargetkan sertifikasi 1.566 bidang tanah.
Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan PLN, M. Ikbal Nur menyebut bahwa pihaknya masih akan mengupayakan sertifikasi aset lainnya di Aceh.
“Sehingga masih ada 762 persil tanah yang harus diselesaikan proses sertifikasinya pada tahun 2021. Saat ini sedang dalam proses pemberkasan internal, verifikasi, pendaftaran awal, hingga pengukuran,” ujar Ikbal.
Ikbal mengatakan pengelolaan aset yang andal menjadi salah satu kunci kesuksesan perusahaan. Untuk itu, menurut Ikbal PLN tidak bisa sendiri. PLN mengapresiasi dukungan yang diberikan BPN untuk membantu PLN mengamankan aset negara ini.
“Saya mewakili seluruh rekan rekan PLN di Provinsi Aceh mohon dukungan dan bimbingan dari BPN agar target sertifikasi tanah di tahun 2021 ini dapat tercapai sesuai harapan,” ujar Ikbal.
Baca Juga: DPR dan BPN Sepakat Tunda Sertifikat Tanah Elektronik
Ikbal menambahkan tak hanya di Aceh, PLN juga sudah mengamankan aset tanah di Sumatra Selatan. PLN memiliki kurang lebih 106 ribu persil bidang tanah yang harus dilegalkan dan disertifikasi.
“Sisanya yang 54% lagi, masih memerlukan upaya ekstra dari kami untuk melegalkannya. Namun kami rasakan dengan koordinasi dan sinergi antarlembaga maka target ini bisa diselesaikan,” ujar Ikbal.
Dengan capaian 51,3% target sertifikasi di Aceh, diharapkan akan mendukung pengembangan kelistrikan yang andal di masa depan.
Tak hanya di Aceh, PLN juga sudah mengamankan aset tanah di Sumatera Selatan. Khusus di Sumatera Selatan, tahun ini PLN menargetkan sertifikasi sebanyak 1.836 persil. Sementara itu, pada periode Januari – Agustus telah terbit 379 sertifikat.
“Sehingga, masih ada 1.457 persil tanah yang harus diselesiakan proses sertifikasinya pada 2021. Saat ini, sedang dalam proses pemberkasan internal, verifikasi, pendaftaran awal, dan proses pengukuran,” tambah Ikbal.
(akr)
Lihat Juga :
