Berat di Ongkos, Pelni Ngos-ngosan Lakukan Penugasan
Minggu, 05 September 2021 - 15:30 WIB
loading...
PT Pelni membutuhkan suntikan dana Rp4 triliun untuk melakukan penugasan pemerintah. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni membutuhkan subsidi atau anggaran operasional kapal sebesar Rp4 triliun untuk menjalankan penugasan negara di sektor transportasi laut antar-pulau. Sayangnya, nilai capital expenditure (capex) yang diterima perseroan sejauh ini masih di bawah kebutuhan.
Vice President Pemasaran Angkutan Penumpang Sukendra menyebut, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan penugasan kepada Pelni untuk menjalankan public service obligation (PSO). Pelni berkewajiban menjalankan rute kapal ke daerah-daerah dengan keterbatasan akses transportasi.
Baca juga: Pelemparan Batu Masih Terjadi, KRL Commuter Line Tangerang Alami Pecah Kaca
Namun, penugasaan tersebut tidak sebanding dengan dana subsidi untuk PSO yang diterima perseroan. Misalnya, pada 2020 lalu perusahaan mengajukan anggaran PSO sebesar Rp3,8 triliun, sayangnya anggaran itu hanya disetujui di angka Rp2 triliun saja. Padahal, untuk pendanaan operasional kapal seperti bahan bakar atau maintenance saja bisa mencapai Rp3,8 triliun.
"Kebutuhan Pelni itu di angka hampir Rp4 triliun, sekitar Rp3,8 di terakhir 2020, itu kebutuhan total cost Pelni keluarkan untuk maintenance, untuk bahan bakar itu Rp3,8 triliun. Dari Rp3,8 triliun itu memang kita hanya mendapat subsidi dari pemerintah itu Rp2 triliun," ujar Sukendra saat ditemui di kapal KM Kelud, Minggu (5/9/2021).
Untuk memenuhi kebutuhan operasional kapal, perusahaan secara mandiri terpaksi harus mencari anggaran PSO tambahan sebesar Rp1,8 triliun. Sayangnya, target tersebut tidak tercapai.
Sukendra mencatat, income yang diperoleh manajemen sepanjang 2020 hanya sebesar Rp700 miliar. Jumlah itu terdiri atas penjualan tiket penumpang Rp460 miliar dan kargo Rp300 miliar. Dengan begitu, perusahaan masih terbebani dana operasional senilai Rp1,1 triliun.
"Ini tentunya sangat memberatkan operasional kita dan kemarin alhamdullilah, ini ada alhamdullilahnya karena sebagian kapal kita gak jalan. Kalau kita jalan semua kemarin ya berat," tutur dia.
Perseroan tercatat mengoperasikan 26 kapal penumpang mulai kapasitas 500 hingga 3.000 seat dan melayani lebih dari 90 pelabuhan dan 1.200 ruas atau rute. Setiap tahun, rute yang dilayani kapal Pelni dapat mengalami perubahan, sesuai dengan usulan perusahaan, permintaan dari masyarakat, hingga penugasan baru pemerintah.
Sejak 2015 lalu, Pelni sudah menerima penugasan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mengoperasikan 45 kapal multi port atau perintis. Kapal jenis ini merupakan kapal penumpang berkapasitas 500 orang yang melayari pulau-pulau dengan kategori terpencil, terdepan, tertinggal dan perbatasan (3TP). Sementara kapal berkapasitas 3.000 seat difokuskan untuk konektivitas antara pulau di Indonesia dengan rute tempuh jarak jauh.
Sayangnya, operasional keseluruham kapal penumpang itu tidak difokuskan untuk komersialisasi.
"Pentingnya lagi yang sudah saya jelaskan kalau memang kapal-kapal ini belum bisa ditarik secara komersial. Itu mesti menjadi tugas dan tanggung jawab negara untuk merangkai atau menghubungkan antara-pulau tadi. Itu adalah kewajiban negara yang tentunya tidak bisa compare dengan komersial," ungkap dia.
Baca juga: Kisah Bakhtiar Baba, Penguasa Tiran, dan Nabi Khidir
Untuk diketahui, salah satu program utama dari 9 agenda prioritas Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah Tol Laut, angkutan kebutuhan pokok dari sentra produksi ke pulau-pulau menggunakan kapal laut dengan tipe kapal kontainer.
Kapal Tol Laut dimaksudkan untuk meningkatkan dan mempercepat arus distribusi barang kebutuhan pokok, sehingga dapat menekan perbedaan harga barang antara Indonesia bagian barat dengan bagian timur. Saat ini Pelni juga mengoperasikan 8 kapal Tol Laut, yang didalamnya termasuk kapal ternak yang mengangkut ternak hidup (sapi) dari sentra pembiakan ternak sapi seperti wilayah Nusa Tenggara untuk dikirimkan ke Pulau Jawa.
Vice President Pemasaran Angkutan Penumpang Sukendra menyebut, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan penugasan kepada Pelni untuk menjalankan public service obligation (PSO). Pelni berkewajiban menjalankan rute kapal ke daerah-daerah dengan keterbatasan akses transportasi.
Baca juga: Pelemparan Batu Masih Terjadi, KRL Commuter Line Tangerang Alami Pecah Kaca
Namun, penugasaan tersebut tidak sebanding dengan dana subsidi untuk PSO yang diterima perseroan. Misalnya, pada 2020 lalu perusahaan mengajukan anggaran PSO sebesar Rp3,8 triliun, sayangnya anggaran itu hanya disetujui di angka Rp2 triliun saja. Padahal, untuk pendanaan operasional kapal seperti bahan bakar atau maintenance saja bisa mencapai Rp3,8 triliun.
"Kebutuhan Pelni itu di angka hampir Rp4 triliun, sekitar Rp3,8 di terakhir 2020, itu kebutuhan total cost Pelni keluarkan untuk maintenance, untuk bahan bakar itu Rp3,8 triliun. Dari Rp3,8 triliun itu memang kita hanya mendapat subsidi dari pemerintah itu Rp2 triliun," ujar Sukendra saat ditemui di kapal KM Kelud, Minggu (5/9/2021).
Untuk memenuhi kebutuhan operasional kapal, perusahaan secara mandiri terpaksi harus mencari anggaran PSO tambahan sebesar Rp1,8 triliun. Sayangnya, target tersebut tidak tercapai.
Sukendra mencatat, income yang diperoleh manajemen sepanjang 2020 hanya sebesar Rp700 miliar. Jumlah itu terdiri atas penjualan tiket penumpang Rp460 miliar dan kargo Rp300 miliar. Dengan begitu, perusahaan masih terbebani dana operasional senilai Rp1,1 triliun.
"Ini tentunya sangat memberatkan operasional kita dan kemarin alhamdullilah, ini ada alhamdullilahnya karena sebagian kapal kita gak jalan. Kalau kita jalan semua kemarin ya berat," tutur dia.
Perseroan tercatat mengoperasikan 26 kapal penumpang mulai kapasitas 500 hingga 3.000 seat dan melayani lebih dari 90 pelabuhan dan 1.200 ruas atau rute. Setiap tahun, rute yang dilayani kapal Pelni dapat mengalami perubahan, sesuai dengan usulan perusahaan, permintaan dari masyarakat, hingga penugasan baru pemerintah.
Sejak 2015 lalu, Pelni sudah menerima penugasan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mengoperasikan 45 kapal multi port atau perintis. Kapal jenis ini merupakan kapal penumpang berkapasitas 500 orang yang melayari pulau-pulau dengan kategori terpencil, terdepan, tertinggal dan perbatasan (3TP). Sementara kapal berkapasitas 3.000 seat difokuskan untuk konektivitas antara pulau di Indonesia dengan rute tempuh jarak jauh.
Sayangnya, operasional keseluruham kapal penumpang itu tidak difokuskan untuk komersialisasi.
"Pentingnya lagi yang sudah saya jelaskan kalau memang kapal-kapal ini belum bisa ditarik secara komersial. Itu mesti menjadi tugas dan tanggung jawab negara untuk merangkai atau menghubungkan antara-pulau tadi. Itu adalah kewajiban negara yang tentunya tidak bisa compare dengan komersial," ungkap dia.
Baca juga: Kisah Bakhtiar Baba, Penguasa Tiran, dan Nabi Khidir
Untuk diketahui, salah satu program utama dari 9 agenda prioritas Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah Tol Laut, angkutan kebutuhan pokok dari sentra produksi ke pulau-pulau menggunakan kapal laut dengan tipe kapal kontainer.
Kapal Tol Laut dimaksudkan untuk meningkatkan dan mempercepat arus distribusi barang kebutuhan pokok, sehingga dapat menekan perbedaan harga barang antara Indonesia bagian barat dengan bagian timur. Saat ini Pelni juga mengoperasikan 8 kapal Tol Laut, yang didalamnya termasuk kapal ternak yang mengangkut ternak hidup (sapi) dari sentra pembiakan ternak sapi seperti wilayah Nusa Tenggara untuk dikirimkan ke Pulau Jawa.
(uka)
Lihat Juga :
