Bayar Tol Tidak Lagi Tap-in Mulai 2022, Bisa Hemat Waktu 30 Detik

JAKARTA - Pembayaran jalan tol ditargetkan tidak lagi tap in, melainkan bertranformasi dengan sistem Multi Lane Free Flow (MLFF) mulai tahun depan. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Danang Parikesit menargetkan, hal itu mulai dilakukan bertahap pada September 2022.

“Target implementasi secara bertahap dimulai September 2022, dan implementasi penuh pada 2023,” katanya dalam diskusi virtual, Rabu (8/9/2021).



Lebih lenjut Danang menerangkan, MLFF ini memiliki banyak manfaat. Di antaranya dapat menghilangkan kemacetan di gerbang tol karenakan tidak akan ada antrian kendaraan saat melakukan transaksi pembayaran dengan tap in.

Selain itu, metode pembayaraan ini juga mampu mengurangi polusi dan emisi karbon, mendukung digitalisasi pembayaran dengan membuka seluruh opsi pembayaran yang dapat dipantau secara realtime, hingga efisiensi biaya operasional tol dengan jaminan penerimaan 100 persen pendapatan tol.

“Sistem tersebut dapat menghemat waktu 30 detik hingga 5 menit yang biasanya digunakan untuk bertransaksi di gerbang tol dan mengurangi emisi hingga 35 persen,” jelasnya.

Terkait MLFF ini, BPJT bekerjasama dengan PT Roatex Indonesia Toll System (RITS). RITS akan segera meluncurkan aplikasi yang menggunakan teknologi MLFF berbasis Global Navigation Satellite System (GNSS) untuk pengendara.

“Proses transaksi untuk masuk jalan tol kendaraan akan melalui aplikasi khusus. Dengan memanfaatkan konektivitas smartphone dan satelit, maka nantinya palang dan gerbang tol tidak lagi diperlukan,” beber Project Manager Supply Chain and Business Relation PT Roatex Indonesia Toll System (RITS), Emil Iskandar.

Dengan begitu, pengguna dapat masuk-keluar jalan tol tanpa hambatan. Selain itu, tarif tol nantinya juga akan terpotong otomatis dari saldo pengguna melalui aplikasi yang berfungsi sebagai On Board Unit (OBU) elektronik atau e-OBU saat melewati sensor pada akses masuk tol.

“Kami juga sudah mendesain koordinat-koordinat tol, sehingga ketika pengguna melintas akan terjadi map matching (mendeteksi pengguna tol). Selain itu, kami juga akan fokus dengan kontrak yang telah kami terima, yakni pemenuhan KPI (Key Performance Indicator) dan kepuasaan pengguna jalan tol nantinya,” ujar Emil.



Mewakili suara konsumen, Sudaryatmo dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengatakan, pengaduan konsumen jalan tol yang masuk ke YLKI sangat kecil. Biasanya yang masuk adalah karena tingkat dampaknya sangat dahsyat.

“Banyak konsumen berharap dengan menggunakan jalan Tol, mereka akan mendapatkan rasa keadilan, aman, nyaman, menekan biaya operasi (perjalanan) lebih murah dan biaya operasi lebih murah,” ungkapnya.

Danang menambahkan, untuk implementasi perdana akan dilakukan pada 40 ruas tol yang berada di Pulau Jawa dan Bali.