Kemenkop UKM Gandeng BUMN Pangan Perluas Program Warung Tetangga

JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang banyak menangani soal pangan untuk memperluas jangkauan Program Warung Tetangga. Dua BUMN yang digandeng di antaranya PT Berdikari (Persero) dan PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics yang sebelumnya telah menyatakan siap mendistribusikan penjualan telur sebanyak 5.040 kilogram.

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Victoria Simangkalit menyambut baik kepada BUMN yang terlibat dalam program ini, untuk mendukung keberlangsungan usaha para pelaku koperasi dan UMKM di masa pandemi Covid-19.

"Kerja sama dengan BUMN ini rencananya akan berlanjut, dimana Berdikari dan BGR akan kembali memesan dan mendistribusikan bahan pangan untuk Program Warung Tetangga," kata Victoria di Jakarta, Minggu (31/5/2020).

Direktur Operasional PT Berdikari, Muhammad Hasyim menjelaskan program ini merupakan bagian dari partisipasi dalam menjaga ketersediaan bahan pangan khususnya sumber makanan dan protein hewani serta dalam rangka menjaga stabilitas harga telur di level peternak.

“Hal ini kami harapkan juga dapat membantu peternak dalam proses distribusi produknya. Selain itu penyerapan telur ini merupakan bentuk dukungan Berdikari pada program Kemenkop guna membangkitkan UKM melalui program Warung Tetangga," kata Muhammad Hasyim.

Kerja sama pada tahap awal ini, ditandai dengan penyerahan komoditas telur dari Berdikari ke gudang konsinyasi BGR Logistics yang berada di BGR Logistics Divisi Regional DKI Jakarta. Untuk tahap pertama, Berdikari langsung melakukan penyerapan telur dari peternak melalui koperasi Putra di Blitar sebanyak 5.040 kg dengan harga 16.500 per kg.



Menurut Direktur Utama BGR Logistics, Kuncoro, pihaknya akan membantu proses distribusi penjualan telur-telur milik Berdikari agar sampai ke pelaku UKM warung yang telah tergabung dalam program warung tetangga. Proses pemasaran dan distribusi tersebut akan dilakukan secara digital dengan menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh pihak BGR Logistics.

Pelaku UKM warung yang telah tergabung dalam program itu akan dapat membeli telur dari Berdikari hanya dengan menggunakan aplikasi yang telah disiapkan tersebut. Para pelaku UKM warung akan melakukan order secara online, dan akan dikirim oleh pihak BGR Logistics ke lokasi pelaku UKM warung yang membeli.

"Hal ini bertujuan agar para pelaku UKM warung dapat tetap menjaga ketersediaan stok barang yang akan dijual ke masyarakat," ujar Kuncoro.

Dengan memperkuat peran mengelola rantai pasok menggunakan aplikasi online yang telah disiapkan BGR Logistics, Kemenkop dan UKM berharap hal ini dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pangan di warung-warung yang telah bekerja sama dalam program warung tetangga. Sehingga masyarakat tidak mendapatkan kesulitan dalam mendapatkan bahan pangan seperti telur yang telah disiapkan oleh Berdikari.

Victoria menambahkan, pihaknya mengapresiasi dan berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Berdikari dan BGR Logistics, untuk kelancaran program berbelanja di warung tetangga.

"Saya berharap lebih banyak pihak turut serta terlibat dalam program Warung Tetangga untuk mendukung para pelaku UMKM dan koperasi agar sektor riil juga terus bergerak," kata Victoria.

Sekadar informasi, pandemi Covid-19 dalam beberapa waktu terakhir telah berdampak signifikan terhadap pelaku koperasi dan UKM termasuk para petani dan nelayan. Tercatat tingkat kesejahteraan masyarakat juga menurun terus pada Maret menjadi 1,22% dan kembali anjlok 1,73% pada April 2020.

Kondisi serupa juga mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, turunnya permintaan pada bisnis penginapan atau hotel, restoran, katering, hingga menyebabkan banyaknya kredit macet pada sektor pembiayaan termasuk koperasi.

Turunnya daya beli masyarakat menyebabkan terjadinya "over supply" pada produk KUMKM termasuk produk petani dan nelayan. Tingginya pasokan yang tidak sebanding dengan permintaan yang rendah mengakibatkan penurunan harga yang signifikan dan sangat merugikan KUMKM, sebab harga menjadi jauh di bawah HPP.

Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM berupaya menggandeng BUMN pangan agar bisa menyerap produk KUMKM sehingga risiko kerugian bisa diminimalisir.