PPKM Berhasil Turunkan Level Asesmen Provinsi di Luar Jawa-Bali, Tak Ada Provinsi Level 4 di Minggu Ini
loading...
A
A
A
Melihat capaian vaksinasi per 12 September 2021, total Vaksinasi Dosis-1 sudah diberikan untuk 72,9 juta penduduk atau 35,09% dari angka rata-rata nasional. Untuk 27 provinsi di luar Jawa-Bali sebanyak 4 provinsi sudah mencapai target vaksinasi di atas rata-rata nasional yakni Kep. Riau, Sulawesi Utara, Jambi, dan Bangka Belitung. Sementara itu, untuk 23 kabupaten/kota PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali, terdapat 12 kabupaten/kota yang memiliki capaian vaksinasi di atas rata-rata nasional, dan 11 kabupaten/kota masih di bawah rata-rata nasional yakni Kab. Aceh Tamiang, Kab. Aceh Besar, Kab. Bangka, Kota Padang, Kab.Mandailing Natal, Kab. Kotabaru, Kab. Kutai Kartanegara, Kota Tarakan, Kab. Poso, Kab. Bolaang Mongondow, dan Kota Kupang.
“Vaksinasi masih perlu untuk terus didorong lajunya guna mengejar transisi dari pandemi menjadi endemi. Segera habiskan stok vaksin di daerah, yang saat ini masih ada sekitar 41 juta dosis vaksin di seluruh daerah di Indonesia. Sesuai arahan Presiden agar segera digunakan untuk vaksinasi dosis-1 terlebih dahulu. Distribusi vaksin ke depannya juga akan difokuskan kepada provinsi dan kabupaten/kota yang capaian vaksinasinya masih di bawah 20%,” ujar Menko Airlangga.
Seluruh provinsi di Indonesia diharapkan sudah berada pada PPKM Level 2 pada November 2021 dengan target cakupan vaksinasi mencapai 74%, sehingga dapat mulai dilakukan pembukaan new normal dengan kriteria CFR ± 2%, kasus aktif ± 100 ribu, dan positivity rate <5%.
Progres Anggaran PEN
Realisasi Anggaran PEN 2021 s.d. 10 September telah mencapai Rp377,50 triliun atau 50,7% dari pagu sebesar Rp744,77 triliun. Perkembangan realisasi yang signifikan terjadi pada klaster perlindungan sosial (perlinsos) dan kesehatan. Realisasi anggaran kesehatan adalah Rp93,45 triliun atau 43,5% dari pagu Rp214,96 triliun dan anggaran perlinsos terealisasi Rp108,16 triliun atau 58% dari pagu 186,64 triliun.
Salah satu bantuan yang termasuk dalam program perlinsos yakni bantuan tunai untuk pedagang kaki lima dan warung (BT-PKLW) yang telah diluncurkan di Kota Medan pada 9 September lalu. Skema BT-PKLW ini ditujukan bagi 1 juta PKL dan pemilik warung serta disalurkan melalui Polri dan TNI dalam bentuk uang tunai sebesar Rp1,2 juta untuk setiap PKL/W. Anggaran yang digunakan adalah DIPA Polri dan TNI masing-masing Rp600 miliar dengan target masing-masing 500 ribu penerima. Mekanisme dan sistem penyaluran yakni melalui (i) pendataan; (ii) penetapan calon penerima; dan (iii) penyerahan dana secara tunai di polres atau kodim.
“Kriteria penerima bantuan tunai ini adalah PKL dan pemilik warung yang tidak menerima Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), kemudian lokasi usahanya berada pada kabupaten/kota yang menerapkan PPKM Level 4 berdasarkan Inmendagri Nomor 27 dan 28 Tahun 2021. Kriteria pengalokasian per daerah dilakukan secara proporsional berdasarkan populasi penduduk dan data referensi PKL/warung dari dinas koperasi dan UKM kabupaten/kota,” tutup Menko Airlangga.
Turut hadir dalam konferensi pers tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
“Vaksinasi masih perlu untuk terus didorong lajunya guna mengejar transisi dari pandemi menjadi endemi. Segera habiskan stok vaksin di daerah, yang saat ini masih ada sekitar 41 juta dosis vaksin di seluruh daerah di Indonesia. Sesuai arahan Presiden agar segera digunakan untuk vaksinasi dosis-1 terlebih dahulu. Distribusi vaksin ke depannya juga akan difokuskan kepada provinsi dan kabupaten/kota yang capaian vaksinasinya masih di bawah 20%,” ujar Menko Airlangga.
Seluruh provinsi di Indonesia diharapkan sudah berada pada PPKM Level 2 pada November 2021 dengan target cakupan vaksinasi mencapai 74%, sehingga dapat mulai dilakukan pembukaan new normal dengan kriteria CFR ± 2%, kasus aktif ± 100 ribu, dan positivity rate <5%.
Progres Anggaran PEN
Realisasi Anggaran PEN 2021 s.d. 10 September telah mencapai Rp377,50 triliun atau 50,7% dari pagu sebesar Rp744,77 triliun. Perkembangan realisasi yang signifikan terjadi pada klaster perlindungan sosial (perlinsos) dan kesehatan. Realisasi anggaran kesehatan adalah Rp93,45 triliun atau 43,5% dari pagu Rp214,96 triliun dan anggaran perlinsos terealisasi Rp108,16 triliun atau 58% dari pagu 186,64 triliun.
Salah satu bantuan yang termasuk dalam program perlinsos yakni bantuan tunai untuk pedagang kaki lima dan warung (BT-PKLW) yang telah diluncurkan di Kota Medan pada 9 September lalu. Skema BT-PKLW ini ditujukan bagi 1 juta PKL dan pemilik warung serta disalurkan melalui Polri dan TNI dalam bentuk uang tunai sebesar Rp1,2 juta untuk setiap PKL/W. Anggaran yang digunakan adalah DIPA Polri dan TNI masing-masing Rp600 miliar dengan target masing-masing 500 ribu penerima. Mekanisme dan sistem penyaluran yakni melalui (i) pendataan; (ii) penetapan calon penerima; dan (iii) penyerahan dana secara tunai di polres atau kodim.
“Kriteria penerima bantuan tunai ini adalah PKL dan pemilik warung yang tidak menerima Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), kemudian lokasi usahanya berada pada kabupaten/kota yang menerapkan PPKM Level 4 berdasarkan Inmendagri Nomor 27 dan 28 Tahun 2021. Kriteria pengalokasian per daerah dilakukan secara proporsional berdasarkan populasi penduduk dan data referensi PKL/warung dari dinas koperasi dan UKM kabupaten/kota,” tutup Menko Airlangga.
Turut hadir dalam konferensi pers tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
(uka)
Explore More