Penggiat UMKM NU Terinspirasi Jokowi Bantu Ribuan UMKM
Selasa, 21 September 2021 - 12:32 WIB
loading...
Pertama, saya tergerak dan termotivasi melakukan kegiatan gratis biaya kepengurusan legalitas 1.000 UMKM ini, setelah melihat upaya yang dilakukan Pak Jokowi dalam melindungi, menjaga dan menumbuhkan UMKM. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Penggiat UMKM nasional, Witjaksono menginisiasi kegiatan gratis biaya kepengurusan legalitas atau perizinan bagi 1.000 orang pelaku UMKM. Program ini bertajuk Bantuan Produktif (BanPro) yang terinspirasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai menerima Asosiasi Pedagang dan Paguyuban UMKM Nasional pada Rabu 15 September 2021, lalu di Istana Negara.
Pertemuan itu membahas beberapa persoalan krusial, salah satunya masih sulitnya kepengurusan legalitas atau perizinan para pelaku UMKM nasional. Jokowi sendiri meminta 30 juta pelaku UMKM untuk segera masuk ke dalam sistem digital pada 2023 melalui program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI), dimana program ketahanan dan pertumbuhan UMKM di tengah pandemi Covid-19 ini, mutlak memerlukan peran aktif serta sinergitas segenap eksponen UMKM.
“Pertama, saya tergerak dan termotivasi melakukan kegiatan gratis biaya kepengurusan legalitas 1.000 UMKM ini, setelah melihat wujud nyata betapa luar biasa daya upaya yang dilakukan Pak Jokowi dalam melindungi, menjaga dan menumbuhkan UMKM di tengah pandemi Covod-19,” kata Witjaksono kepada wartawan.
Baca Juga: Serikat Nelayan NU Menolak Rencana Impor Garam
Witjaksono yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Serikat Nelayan Nadhlatul Ulama (SNNU) ini berharap kegiatan kecilnya dapat diikuti oleh penggiat UMKM nasional lainnya untuk menyelesaikan permasalahan legalitas dan perizinan, guna mempercepat akselerasi program BBI bagi segenap pelaku UMKM diseluruh wilayah dan penjuru tanah air.
Apalagi, tokoh muda NU ini menilai UMKM masih menjadi urat nadi pertumbuhan dan ketahanan ekonomi Indonesia hingga saat ini, khususnya dimasa pandemi Covid-19.
“Ingat, UMKM merupakan soko guru ekonomi kerakyatan, bangsa dan negara Indonesia. UMKM memiliki kontribusi besar terhadap PDB Indonesia sebesar 61,07 persen atau senilai dengan Rp8.573,89 triliun. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,4 persen dari total investasi. Terbukti ekonomi kerakyatan yang menjadi penyelamat pada saat krisis ekonomi Indonesia,” jelas Witjaksono.
Pertemuan itu membahas beberapa persoalan krusial, salah satunya masih sulitnya kepengurusan legalitas atau perizinan para pelaku UMKM nasional. Jokowi sendiri meminta 30 juta pelaku UMKM untuk segera masuk ke dalam sistem digital pada 2023 melalui program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI), dimana program ketahanan dan pertumbuhan UMKM di tengah pandemi Covid-19 ini, mutlak memerlukan peran aktif serta sinergitas segenap eksponen UMKM.
“Pertama, saya tergerak dan termotivasi melakukan kegiatan gratis biaya kepengurusan legalitas 1.000 UMKM ini, setelah melihat wujud nyata betapa luar biasa daya upaya yang dilakukan Pak Jokowi dalam melindungi, menjaga dan menumbuhkan UMKM di tengah pandemi Covod-19,” kata Witjaksono kepada wartawan.
Baca Juga: Serikat Nelayan NU Menolak Rencana Impor Garam
Witjaksono yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Serikat Nelayan Nadhlatul Ulama (SNNU) ini berharap kegiatan kecilnya dapat diikuti oleh penggiat UMKM nasional lainnya untuk menyelesaikan permasalahan legalitas dan perizinan, guna mempercepat akselerasi program BBI bagi segenap pelaku UMKM diseluruh wilayah dan penjuru tanah air.
Apalagi, tokoh muda NU ini menilai UMKM masih menjadi urat nadi pertumbuhan dan ketahanan ekonomi Indonesia hingga saat ini, khususnya dimasa pandemi Covid-19.
“Ingat, UMKM merupakan soko guru ekonomi kerakyatan, bangsa dan negara Indonesia. UMKM memiliki kontribusi besar terhadap PDB Indonesia sebesar 61,07 persen atau senilai dengan Rp8.573,89 triliun. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,4 persen dari total investasi. Terbukti ekonomi kerakyatan yang menjadi penyelamat pada saat krisis ekonomi Indonesia,” jelas Witjaksono.
Lihat Juga :
