Ini Jurus Menangkal Krisis Evergrande Berdampak ke Indonesia

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai bahwa krisis yang dialami raksasa properti China , Evergrande, merupakan risiko baru bagi dunia. Pasalnya, kasus gagal bayar Evergrande dapat memberikan dampak terhadap ekonomi dunia, dan Indonesia juga harus mewaspadainya.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan terdapat beberapa jalur transmisi risiko yang dapat dilakukan agar krisis yang dialami gergasi properti asal China tersebut tidak sampai ke Indonesia

Pertama, jalur transmisi risiko dari finansial. Menurut Bhima, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pemerintah perlu melakukan pendataan atau melakukan stress test terhadap beberapa perbankan dan lembaga keuangan yang memiliki afiliasi, baik langsung maupun tidak langsung terhadap pembiayaan di Evergrande.



"Nah, ini bisa meminimalisasi dan mengantisipasi dampak transmisi krisis ke sektor keuangan," ujar Bhima kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (23/9/2021).

Kedua, Bhima menyebut pemerintah perlu memerhatikan jalur transmisi antisipasi terhadap ekspor dan impor. Dia beralasan, properti berkaitan dengan bahan baku material yang sebagian diekspor dari Indonesia, terlebih China merupakan salah satu tujuan ekspor yang sangat besar kontribusinya.

"Sehingga perlu dilakukan pendataan dan antisipasi dari sisi ekspor, perusahaan-perusahaan mana yang berkaitan dengan suplai bahan baku ke Evergrande yang akan terdampak," kata dia.

Jalur transmisi selanjutnya terkait kepercayaan dari investor maupun perbankan. Dia menyebut, krisis keuangan Evergrande dikhawatirkan akan berimbas terhadap kepercayaan investor dan perbankan untuk masuk ke sektor properti.

"Nah di sektor properti ini kan sebenarnya Indonesia masih berkembang sektor propertinya, sempat lesu tahun 2020 dan 2021 ini masih belum full normal, nah dikhawatirkan kasus yang terjadi di Cina membuat perbankan agak ragu-ragu," ucapnya.

"Misalnya menyalurkan kredit konstruksi untuk pembangunan perumahan, apartemen, maupun KPR. Kalaupun iya bunganya yang akan dibebankan kepada debitur relatif tinggi untuk mengantisipasi kasus serupa yang ada di China," sambungnya.