Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Komitmen Baru China Jadi Tendangan Pamungkas Buat Proyek Batu Bara RI
loading...
Komitmen terbaru China seperti yang disampaikan Presiden XI Jinping saat berpidato di Majelis Umum PBB dinilai menjadi sinyal bahaya bagi industri energi kotor batu bara di Tanah Air. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Komitmen terbaru China seperti yang disampaikan Presiden XI Jinping saat berpidato di Majelis Umum PBB dinilai menjadi sinyal bahaya bagi industri energi kotor batu bara . Dia mengatakan, China adalah pihak yang paling berpengaruh terhadap pembangunan PLTU batu bara di Indonesia.
"Jika China betul-betul serius atas komitmen penghentian pembangunan PLTU untuk mencegah laju krisis iklim, mereka harus segera memulai langkah nyata dengan menarik keterlibatan mereka di proyek-proyek pembangunan PLTU di Indonesia secara menyeluruh,” kata Peneliti Trend Asia Andri Prasetiyo dalam keterangan di Jakarta, Senin (27/9/2021).
Maka itu, pernyataan Presiden China Xi Jinping dalam Sidang Majelis Umum PBB dinilai seharusnya bisa jadi pendorong bagi Indonesia untuk segera menghentikan proyek batu bara. Sejalan dengan itu, pemerintah harus mengalihkan dukungan untuk pengembangan energi baru terbarukan.
"Komitmen Jepang, Korea, dan baru-baru ini China untuk tidak lagi mendanai batu bara di luar negeri seharusnya menjadi tendangan pamungkas berakhirnya era batu bara," ujar Associate Director Climate Policy Initiative Indonesia, Tiza Mafira.
Tiza melihat Indonesia masih berupaya mempertahankan industri batu bara. Buktinya, pemerintah memberikan subsidi listrik yang berbasis batu bara, insentif untuk batu bara di paket Pemulihan Ekonomi Nasional, insentif hilirisasi batu bara, perpanjangan izin pertambangan batu bara, dan upaya mendorong clean coal technology.
"Semua pengeluaran anggaran negara tersebut akan sia-sia apabila tidak ada lagi yang mau berinvestasi di industri tersebut," ujar Tiza.
Sementara itu, Indonesia Team Leader 350.org, Sisilia Nurmala Dewi memandang komitmen Xi Jinping terkait iklim baru adalah langkah besar perubahan kebijakan China yang merupakan negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia.
Kendati demikian, Sisilia menyebut komitmen Xi Jinping perlu diamati secara kritis untuk memastikan keefektifan janji tersebut bisa dilakukan terhadap proyek yang sedang dijalankan di luar China, terutama di Indonesia.
Sebab kata Sisilia, investasi China di Indonesia dalam industri batu bara telah berkontribusi signifikan terhadap emisi gas rumah kaca, polusi udara, dan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat setempat.
"Kami berharap pemerintah Indonesia melalui bank sentral dan bank-bank milik negara segera mengikuti dan membuat pengumuman serupa,” ujar Sisilia.
Diketahui, China banyak terlibat dalam proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Indonesia. Sekitar 71% dari daftar pembangkit listrik energi kotor batu bara saat ini didukung oleh China.
Lebih dari 30 PLTU dengan total kapasitas lebih dari 10 GW baik dalam fase pendanaan, prakonstruksi atau baru saja masuk dalam tahapan awal pembangunan.
Di sektor energi Indonesia, dalam kurun waktu 2000-2019, China telah menggelontorkan dana investasi sebesar USD9,6 miliar. Sebanyak USD9,3 miliar hanya untuk pembangkit listrik energi batu bara.
"Jika China betul-betul serius atas komitmen penghentian pembangunan PLTU untuk mencegah laju krisis iklim, mereka harus segera memulai langkah nyata dengan menarik keterlibatan mereka di proyek-proyek pembangunan PLTU di Indonesia secara menyeluruh,” kata Peneliti Trend Asia Andri Prasetiyo dalam keterangan di Jakarta, Senin (27/9/2021).
Maka itu, pernyataan Presiden China Xi Jinping dalam Sidang Majelis Umum PBB dinilai seharusnya bisa jadi pendorong bagi Indonesia untuk segera menghentikan proyek batu bara. Sejalan dengan itu, pemerintah harus mengalihkan dukungan untuk pengembangan energi baru terbarukan.
"Komitmen Jepang, Korea, dan baru-baru ini China untuk tidak lagi mendanai batu bara di luar negeri seharusnya menjadi tendangan pamungkas berakhirnya era batu bara," ujar Associate Director Climate Policy Initiative Indonesia, Tiza Mafira.
Tiza melihat Indonesia masih berupaya mempertahankan industri batu bara. Buktinya, pemerintah memberikan subsidi listrik yang berbasis batu bara, insentif untuk batu bara di paket Pemulihan Ekonomi Nasional, insentif hilirisasi batu bara, perpanjangan izin pertambangan batu bara, dan upaya mendorong clean coal technology.
"Semua pengeluaran anggaran negara tersebut akan sia-sia apabila tidak ada lagi yang mau berinvestasi di industri tersebut," ujar Tiza.
Sementara itu, Indonesia Team Leader 350.org, Sisilia Nurmala Dewi memandang komitmen Xi Jinping terkait iklim baru adalah langkah besar perubahan kebijakan China yang merupakan negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia.
Kendati demikian, Sisilia menyebut komitmen Xi Jinping perlu diamati secara kritis untuk memastikan keefektifan janji tersebut bisa dilakukan terhadap proyek yang sedang dijalankan di luar China, terutama di Indonesia.
Sebab kata Sisilia, investasi China di Indonesia dalam industri batu bara telah berkontribusi signifikan terhadap emisi gas rumah kaca, polusi udara, dan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat setempat.
"Kami berharap pemerintah Indonesia melalui bank sentral dan bank-bank milik negara segera mengikuti dan membuat pengumuman serupa,” ujar Sisilia.
Diketahui, China banyak terlibat dalam proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Indonesia. Sekitar 71% dari daftar pembangkit listrik energi kotor batu bara saat ini didukung oleh China.
Lebih dari 30 PLTU dengan total kapasitas lebih dari 10 GW baik dalam fase pendanaan, prakonstruksi atau baru saja masuk dalam tahapan awal pembangunan.
Di sektor energi Indonesia, dalam kurun waktu 2000-2019, China telah menggelontorkan dana investasi sebesar USD9,6 miliar. Sebanyak USD9,3 miliar hanya untuk pembangkit listrik energi batu bara.
(akr)
Explore More